DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 31 Tahun 2019

Nomor: 31
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 September 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963), 5. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234: 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362): 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157):

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539),
14.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 30). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. NA Daerah adalah Daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Tarakan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kota Tarakan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Direktur Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Tarakan. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Tarakan. Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dalam satuan kerja perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan. 6. 7. 8. 9.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Direktur mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis pelayanan kesehatan dan mutu, rencana strategis dan program, perencanaan dan penganggaran, pembinaan, koordinasi dan kerjasama, monitoring, pelayanan rujukan, pelayanan penunjang medis dan non medis, pendidikan, pelatihan, penelitian, perpustakaan dan pengembangan, pengabdian masyarakat, kepegawaian, kesekretariatan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan umum, pengelolaan keuangan dan akuntansi serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.penyusunan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripurna dan kerjasama sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah,
b.penyusunan kebijakan teknis bidang pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan dan mutu, C. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan,
d.penyusunan, perencanaan dan penganggaran, pembinaan, koordinasi, penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pelayanan medis,
e.penyusunan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pelayanan penunjang medis,
f.penyusunan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pelayanan penunjang non medis,
g.penyusunan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pelayanan keperawatan,
h.penyusunan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pelayanan rujukan,
i.penyusunan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, perpustakaan dan pengembangan serta pengabdian masyarakat,
j.penyusunan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian di bidang pengelolaan keuangan dan akuntansi,
k.penyusunan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian di bidang pengelolaan urusan kepegawaian, Il. penyusunan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian di bidang hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana:
m.penyusunan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian di bidang rumah tangga, perlengkapan dan umum, dan
n.pembinaan pada Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Wakil Direktur Umum mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan, kesekretariatan, organisasi dan kepegawaian, pendidikan, pelatihan, penelitian, program dan monitoring evaluasi, tata usaha dan hukum, hubungan masyarakat, pemasaran dan kerjasama.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Wakil Direktur Umum mempunyai fungsi:

a.pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan,
b.pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan program: C. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang monitoring dan evaluasi,
d.pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan,
e.pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata usaha dan hukum,
f.pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang rumah tangga,
g.pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang humas, pemasaran dan kerjasama rumah sakit,
h.pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang organisasi dan kepegawaian dan diklit,
i.pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang administrasi dan mutasi pegawai:
j.pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang diklat, penelitian dan perpustakaan,
k.pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan, dan Il. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Wakil Direktur Umum membawahkan:

a.Bagian Perencanaan:
b.Bagian Sekretariat dan Hukum:
c.Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Diklit Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum.

Pasal 7

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, penyusunan program, monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Perencanaan mempunyai fungsi: a. b. Cc.

(1)penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi perencanaan, penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan dan pelayanan di bidang monitoring dan evaluasi mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar sesuai rencana, penyusunan bahan peningkatan mutu kegiatan bagian perencanaan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja, penyusunan bahan perencanaan dan program antar bidang: penyusunan administrasi dan teknis rencana kerja rumah sakit pembinaan pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. d. e. f

Pasal 9

a.Sub Bagian Penyusunan Program,
b.Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi. 8. h.

(2)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan.

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program:

a.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan program:
b.melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis sistem dan prosedur penyusunan rencana strategis,
c.melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis rencana kerja rumah sakit:
d.melaksanakan pengelolaan data dan informasi untuk perencanaan dan program kerja,
e.menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan penyusunan program berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pekerjaan dapat terlaksana,
f.melaksanakan penyusunan rencana, program dan kegiatan tahunan rumah sakit:
g.membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai, dan
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi:

a.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang monitoring dan evaluasi:
b.melaksanakan sistem dan prosedur monitoring:
c.melaksanakan evaluasi rencana dan program kerja,
d.melaksanakan sistem dan prosedur pelaporan rencana dan program kerja,
e.melaksanakan pelaporan kinerja rumah sakit, penyusunan format standar pelaporan kegiatan rumah sakit,
f.melaksanakan sistem informasi manajemen termasuk yang berbasis teknologi informasi,
g.melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan data dan informasi untuk perencanaan dan program kerja,
h.melaksanakan penyusunan rencana, program dan kegiatan tahunan rumah sakit, ii membina pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai, dan
j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…