DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 31 Tahun 2022

Nomor: 31
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Jumlah Pendapatan Rp 2.609.501.844.013,92 Jumlah Belanja Rp 2.372.645.890.287,06 Pembiayaan Netto Rp 26.254.756.068,14 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 263.110.709.795,00

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 1 .
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor I 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 1 2 . Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7); 1 3 . Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 7); 1 4 . Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 2). MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANMN PENJABARAN ANGGARANPERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021 Pasal I Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
1.Pendapatan:

a.Pendapatan Asli Daerah
b.Dana Perirnbangan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan
1. 2.Belanja:
a.Belanja Operasi I). Belanja Pegawai 2). Belanja Barang dan Jasa 3). Belanja Subsidi 4). Belanja Hi bah 5). Belanja Bantuan Sosial Rp 677.803.723.304,94 Rp l.890.949.863.341 ,00 RP 40.748.257.367,98 Rp 2.609.501.844.013,92 Rp I .647.219.558.627 ,47 Rp 638.555.0 J 3.259,27 Rp 787.157 .711.061,20 Rp 21.167.303.205,00 Rp 199.114.237.682,00 Rp 1.225.293.420,00
b.Belanja Modal Rp 390.900.388.868,39 !). Belanja Modal Tanah Rp 23.338.573.244,00 2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 95.562.120.412,00 3). Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp I 73.436.399.485,39 4). Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi Rp 76.752.834.826,00 5). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 21.810.460.901,00
c.Belanja Tidak Terduga Rp 11.924.306.413,00
d.Belanja Transfer I). Belanja Bagi Hasil 2). Belanja Bantuan Keuangan Rp. Rp. Rp. 322.601.636.378,20 250.853.386.378,20
1. 71.748.250.000,00 Jumlah Belanja Surplus I IDeflalt)
2. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan
b.Pengeluaran Pemblayaan Netto Slaa Leblh Pemblayaan Anggaran ISllPA) Rp 2.372.645.890.287,06 Rp 236.855.953. 726,86 Rp 47.254.756.068,14 Rp 21.000.000.000,00 Rp 26.254.756.068,14 Rp 263.110.709.795,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimakud dalam Pasal I tercantum dalarn Lampiran I Peraturan Gubemur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubemur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 6

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor Pada tanggal 14 Oktober 20?2 GUSERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 Oktober 2022 SEKRETARIS AERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH SERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 31 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021 DENG AN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); I .
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ten tang Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
12.Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
13.Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 7);
14.Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 2). MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANMN PENJABARAN ANG GARANPERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:

1.Pendapatan:

a.Pendapatan Asli Daerah
b.Dana Perimbangan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan
1. 2.Belanja:
a.Belanja Operasi 1). Belanja Pegawai 2). Belanja Barang dan Jasa 3). Belanja Subsidi 4). Belanja Hibah 5). Belanja Bantuan Sosial Rp 677.803.723.304,94 Rp l.890.949.863.341,00 RP 40.748.257.367,98 Rp 2.609.501.844.013,92 Rp l .647.219.558.627 ,47 Rp 638.555.013.259,27 Rp 787.157 .711.061,20 Rp 21.167.303.205,00 Rp 199.114.237.682,00 Rp 1.225.293.420,00
b.Belanja Modal Rp 390.900.388.868,39 1). Belanja Modal Tanah Rp 23.338.573.244,00 2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 95.562.120.412,00 3). Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 173.436.399.485,39 4). Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi Rp 76.752.834.826,00 5). Belanja Modal Aset Tetap I.ainnya Rp 21.810.460.901,00
c.Belanja Tidak Terduga Rp 11.924.306.413,00
d.Belanja Transfer !). Belanja Bagi Hasil 2). Belanja Bantuan Keuangan Rp. Rp. Rp. 322.601.636.378,20 250.853.386.378,20 71.748.250.000,00 Jumlah Belanja Surplus / (Defisit)
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan
b.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sias Lebih Pemblayaan Anggaran (SIIPA) Rp 2.372.645.890.287,06 Rp 236.855.953. 726,86 Rp 47.254.756.068,14 Rp 21.000.000.000,oo Rp 26.254. 756.068,14 Rp 263.110.709.795,00 Pasal 2 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimakud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran l Peraturan Gubemur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci Jebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubemur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dati Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…