DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2015

Nomor: 32
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur kewajiban para pejabat negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk melaporkan harta kekayaan mereka secara transparan dan akuntabel. Poin-poin utama yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan, Waktu dan Frekuensi Pelaporan, Format dan Isi Laporan, Pengawasan dan Pemeriksaan, Sanksi atas Ketidakpatuhan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Koiusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-undang Nomor 31 Tahun Lggg tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2OOl tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a25Q; 2. -.).

4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2Ol2 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2072 Nomor 5362);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapakaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 3862);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 513s) ; l l.Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 07);
12.Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2Ol4 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kaiimantan Utara Tahun 2OL4 Nomor 8);
13.Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2014 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Acara Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 9);
14.Peraturan Gubernur 10 Tahun 2A14 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2Ol4 Nomor 10). Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gtlbernur Provinsi Kalimantan Utara;
4.Biro Kepegawaian yang selanjutnya disingkat BK adalah Biro Kepegawaian Provinsi Kalimantan Utara.
5.Inspektorat prov adarah Inspektorat Provinsi pernerintah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Biro organisasi adalah Biro organisasi sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Komisi Pernberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tuLgas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
8.Penyelenggara Negara adalah Pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif di Lingkungan Pemerintah provinsi Kalirnantan Utara.
9.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audi, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan penga\Masan lain terhadap penyetrenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 1O. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi.
11.Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh penyelengggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, dan harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainrrya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh pejabat sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya. 3
12.Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
13.Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
14.User LHKPN adalah pegawai yang ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara sebagai media fasilitator antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengakses data terkait wajib LHKPN.

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB II

PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB LAPOR LHKPN

Pasal 3

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah berikut:

1.Gubernur/ wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
2.Pejabat Eselon I ;
3.Pejabat Eselon II;
4.Pejabat Eselon III;
5.Bendahara Penerimaan;
6.Pejabat Fungsional Auditor;
7.Pejabat /Pegawai yang bertugas di ULP. Gubernur menetapkan nama-nama penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam suatu keputusan.

BAB III

TATA CARA DAN WAKTU PELAKSANAAN LHKPN

Pasal 4

Pelaksanaan pelaporan LHKPN kepada KPK dikoordinir oleh Biro Hukum dan Organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum dan Organisasi akan dibantu oleh Inspektorat Provinsi dan Biro Kepegawaian Provinsi selaku unit kepegawaian dan unit pengawasan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

(1)
(2)
(3)4 {4)
(5)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) wajib melaporkan LHKPN selambat-lambatnya 6O (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan/ pelantikan Pejabat dimaksud;
(6)Kewajiban untuk melaporkan kembali LHKPN Penyelenggara Negara dilakukan setiap terjadi mutasi, promosi dan pensiun atau telah rnenduduki jabatan selama 2 (tahun).
(7)Pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara yang disusun dalam Formulir KPK A ataupun KPK B sebagairnana dimaksud pada pasal 1 disampaikan ke kantor KPK atau melalui Pos ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK.
(8)Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 diatas yang terdiri dari :
1. a.formulir LHKPN Model KPK A, diisi oleh Penyelenggara Negara yang baru trrertarna kali melaporkan harta kekayaannya.
2. b.formulir LHKPN Model B, diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun, Penyelenggara Negara yang nnengalami mutasi dan atau promosi jabatan, Penyelenggara Negara yang mengakhiri jabatan dan atau pensiun, Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka perneriksaan LHKPN.

BAB IV

PEI{YAMPAIAN FORMULIR

Pasal 5

(1)Penyelenggara Negara mengisi formulir pengisian LHKPN"
(2)Formutir LHKPN yang telah diisi diserahkan oleh Penyelenggara Negara paling larna 2 (dua) bulan setelah:
1. a.Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
2. b.Mengalarni promosi jabatan atau mutasi, atau
3. c.Pensiun. {3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (21wajib diisi oleh Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri fotocopy aktalbuktilsurat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua) dengan rincian:
4. a.Formulir LHKPN asli beserta bukti lampiran disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN untuk diverifikasi dan selanjutnya disampaikan oleh Satgas SKPD atau.pun pribadi kepada KPK.
5. b.Forrnulir LHKPN fotocopy beserta bukti lampiran disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan sebagai arsip pribadi.
(4)Satgas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Penyelenggara Negara yang menyampaikan langsung formulir LHKPN kepada KPK, maka fotocopy tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada:

a.Inspektur Provinsi Kalimantan Utara.
b.Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinator LHKPN ditembuskan kepada Biro Kepegawaian dan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan
c.Kepala SKPD Penyelenggara Negara yang bersangkutan. BAB \rI KOORDINATOR PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 7

(1)Koordinator PengeloXaan dan Pelaporan LHKPN adalah Tim Pengelolaan LHKPN Provinsi Kalimantan Utara.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pa.da ayat (U terdiri dari Inspektorat Provinsi, Biro Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum dan Organisasi yang dibentuk dengan keputusan Gubernur.
(3)Tugas Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2| adalah:
1. a.Memonitor LHKPN dan rnenjalankan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai evaluator pelaksanaan dari kepatuhan melaporkan LHKPN dari setiap Penyelenggara Negara.
2. b.Memonitor kepafi,rhan penyannpaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan para wajib lapor LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya.
3. c.Berkoordinasi dengan unit kepegawaian dan User aplikasi LHKPN datram rangka pelaksanaan tugas pada huruf b.
4. d.Memonitor pelaksanaan Surat Edaran MenPan Nomor: SE/O1IM.PAN/ L l2OO8 tentang peningkatan Ketaatan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
5. e.Menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran pemeriksaan LHKPN yang terdiri dari :
  1. 1.Data mengenai kepatuhan para wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK.
  2. 2.Hasil Pemeriksaan LHKPN, dan
  3. 3.hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
6. f.Berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada KPK mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaranharta kekayaan atas laporan LHKPN para wajib lapor LHKPN.
7. g.Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri PAN dan RB serta KPK.
8. h.Memberikan rekomendasi kepada Biro Kepegawaian selaku unit kepegawaian untuk melakukan pembinaan kepada Penyelenggara Negara.
(4)Tugas Biro Kepegawaian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
1. a.Mengelola LHKPN dan menjalankan fungsi pengawasan bagi pegawai, baik dalam mutasi, promosi, pensiun maupun Penyelenggara Negara yang telah menduduki jabatannya selama dari 2 (dua) tahun untuk segera melaporkan LHKPN kepada KPK melalui Biro Hukum dan Organisasi.
2. b.Memeriksa nama-nama Penyelenggara Negara yang sudah dan belum menyampaikan LHKPN dan memerintahkan kepada Penyelenggara Negara yang belum menyerahkan LHKPN untuk segera memenuhi kewajibannya.
3. c.melakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi dalam hal pendistribusian formulir LHKPN, pemantauan pengisian LHKPN, sosialisasi kewajiban pengisian LHKPN kepada Para Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
(5)Tugas Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2):
1. a.men1rusun daftar nama jabatan yang wajib rnerryarr.paikan LHKPN untuk dijadikan acLlan dalam pen5rusunan kebijakan pemerintah;
2. c.melakukan koordinasi dengan KPK dalam pendistribusian formulir LHKPN, pemantauan pengisian LHKPN dan penyampaian LHKPN;
3. d.mengkoordinasikan pengumpulan LHKPN dari Penyelenggara Negara dari unit kepegawaian untuk diserahkan kepada KPK; melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi aplikasi LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; dan menyampaikan salinan tanda terima LHKPN dari KPK kepada Penyelenggara Negara di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII

USER LHKPN

Pasal 8

Untuk membantu pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ditunjuk user LHKPN yaitu pejabat dibidang ketatalaksanaan dan staf Bagian Organisasi dengan ruang lingkup tugas antara lain :

a.Melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKPN yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh satuan petugas pengelolaan LHKPN SKPD di setiap SKPD; dan
b.Menyampaikan data dan informasi mengenai perubahan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan utara kepada KPK dengan sepengetahuan tim Pengelola data wajib LHKPN Provinsi Kalimantan Utara. User LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pj Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VIII

PBMBINA DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. (21 Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh pejabat pengawasan internal pemerintah pada Inspektur wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
(3)Kepala SKPD / unit kerja melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan kerja masing - masing.

BAB IX

SANKSI

Pasal 10

(1)Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya diberikan surat teguran /peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut- turut dengan tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja. e.
(1)(21 8
(2)Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti maka penyelenggara Negara yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin pegawai Negeri sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1O Peraturan Gubernur ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengunda.ngan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 5o ,j.r,,.";,.., ._..:-,- ,r .10 PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd TRIOYONO BUDI SASONGKO Diundangkan di Tanjung Selor Pada tanggal $0 ..;:;';;1,- ."utg SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BADRUN BERITA DAERAH KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 NOMOR

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…