DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2017

Nomor: 32
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang mekanisme dan kebijakan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetapi belum terdaftar dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Sasaran Program, Skema Pembiayaan, Jenis Layanan Kesehatan, Prosedur Pengajuan dan Verifikasi, Peran Pemerintah Daerah, Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan b. Gubernur tentang Pembiayaan Berobat bagi Masyarakat Miskin, Tidak Mampu dan Terlantar yang tidak Terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI/KIS) Jaminan Kesehatan Nasional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967): Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 4. Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7. Te 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 8. Indonesia Nomor 32 06), N 10. 11. 12. 13. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294): 9. Ne Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542): Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 193) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 62), Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 05). Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 02). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBIAYAAN BEROBAT BAGI MASYARAKAT MISKIN, TIDAK MAMPU DAN TERLANTAR YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI/KIS) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL — sa» & .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Pembiayaan Berobat Bagi Masyarakat Miskin, Tidak Mampu dan Terlantar adalah Program pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI/KIS) di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan bantuan dana dari Pemerintah 3. Provinsi Kalimantan Utara. Penyelenggara Pembiayaan Berobat Bagi Masyarakat Miskin, Tidak Mampu dan Terlantar adalah satuan/unit kerja Provinsi dan/atau satuan/ unit kerja Kabupaten/Kota yaitu satuan petugas Penanggulangan Kesehatan Provinsi/kabupaten/Kota yang diberi kewenangan untuk melaksanakan dan mengkoordinasi serta mensinergikan program jaminan kesehatan dalam Pembiayaan Berobat Bagi Masyarakat Miskin, 4. Tidak Mampu dan Terlantar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Pembiayaan Berobat Bagi Masyarakat Miskin, Tidak mampu dan Terlantar Provinsi Kalimantan Utara adalah Masyarakat Miskin, Tidak mampu dan Terlantar atau masyarakat yang tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI/KIS) dengan syarat menggunakan Surat 5. Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau sejenisnya. Pembiayaan Berobat Bagi Masyarakat Miskin, Tidak mampu dan Terlantar Daerah Kabupaten/Kota adalah perorangan dan/atau keluarga yang tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI/KIS) sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya di singkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Miskin, Tidak mampu dan Terlantar yang tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI/KIS) berdasarkan suatu perjanjian kerjasama. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Swasta sekelasnya adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan spesialis atas rujukan FKTP dan 7. 8. jaringannya. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Rumah sakit rujukan tingkat III adalah rumah sakit yang memberikan 9. pelayanan spesialis dan sub spesialis atas rujukan RSUD. Gawat Darurat Medis adalah suatu keadaan bagi masyarakat/pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (spesialis) yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian dan kecacatan. Verifikator Independen adalah petugas yang mempunyai kemampuan teknis melaksanakan verifikasi Klaim PPK dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada kepada masyarakat yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan. Masyarakat terlantar adalah Orang atau pribadi yang tidak terdaftar sebagai warga Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang dalam keadaan sakit dan tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI/KIS). Penyandang Masalah Sosial adalah Seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan ganguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaansosial, keterbelakangan mental, keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, sprit terjadinya bencana. Kejadian Luar Biasa yang selnjutnya di singkat KLB adalah Salah satu yang diterapkan di Indonesia untuk mengklarifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit. Penyakit Katastropik adalah Penyakit yang berbiaya tinggi dan secara komplikasi dapat terjadi ancaman jiwa yang membahayakan jiwanya. Beberapa penyakit yang termasuk Katastropik diantaranya, Hipertensi (darah tinggi) yang berpotensi menjadi kronis dan berkomplikasi, misalnya terjadinya Stroke atau serangan jantung. Universal Coverage adalah Sistem Kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.

(3)
(3)BAB H MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sebagai upaya sinkronisasi, koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan penyelenggaraan program Pembiayaan Berobat bagi Masyarakat Miskin, Tidak Mampu dan Terlantar yang tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI/KIS), sehingga dapat memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat di wilayah Provinsi (1 Kalimantan Utara, Untuk efektifnya penyelenggaraan program Pembiayaan Berobat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) maka dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, Tidak Mampu dan

(2)Terlantar di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Terkoordinasinya pengelolaan program dan adanya integrasi dan sinkronisasi antara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta program JKN melalui Pembiayaan Berobat Kalimantan Utara, maupun program JKN melalui Pembiayaan Berobat Kabupaten/Kota untuk memberikan pelayanan kesehatan di PPK bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan terlantar dengan pembiayaan yang berasal dari APBD (1 Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara, Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat miskin, tidak mampu, dan terlantar, Memberikan kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menyandang masalah sosial, masalah kesehatan akibat KLB dan

(2)penyakit katastropik,
(4)Mengurangi risiko finansial rumah sakit dalam memberikan pelayanankesehatan kepada masyarakat miskin, tidak mampu, terlantar: dan (S5) Mempercepat pencapaian “universal coverage” di Kalimantan Utara.

Pasal 4

Program Pembiayaan Berobat ini secara umum dipergunakan untuk: a. Pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar kedalam Penerima Bantuan Iuran (PBI). b. Penanggungan biaya transportasi rujukan dan transportasi pemulangan pasien miskin, tidak mampu, dan terlantar dari rumah sakit yang merujuk ke sarana pelayanan kesehatan lainnya, dan c. Penanggungan biaya transportasi petugas pendamping pasien yang dirujuk.

Pasal 5

Program Pembiayaan Berobat ini secara khusus dipergunakan untuk:

(1)Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan terlantar yang tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI/KIS) dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.Masyarakat/pasien melampirkan surat pernyataan keterangan tidak mampu.
2. b.Masyarakat/pasien dengan kasus luar biasa dan kasus tertentu atau kasus penyakit katastropik,
3. c.Masyarakat/pasien Gangguan Jiwa,
4. d.Masyarakat/pasien korban konflik dan KLB, dan
5. e.Masyarakat/pasien rujukan di rumah sakit di dalam daerah dengan standar kelas III.
(2)Sistem pembiayaan menggunakan tarif rumah sakit sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku, dan Pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada PPK diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan (3 Pusat Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

Alokasi pembiayaan ditanggung Pemerintah Provinsi yang bekerja sama dengan pihak rumah sakit. (1 Alokasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme pembayaran kepada PPK diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang

(2)ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN VERIFIKASI

Pasal 7

Pengendalian Pembiayaan Berobat Bagi Masyarakat Miskin, tidak mampu dan terlantar dilakukan melalui:

(4)
(2)Pengendaian pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit, berkaitan dengan adanya :
1. a.Tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas III masing-masing rumah sakit,
2. b.Standar pelayanan kesehatan yang berlaku di rumah sakit, dan
3. c.Standar penggunaan obat mengacu pada penggunaan obat generik atau Formularium nasional. Pengendalian dan verifikasi oleh unit pengelola satuan tugas penanggulangan kesehatan Kabupaten/Kota atas berkas tagihan rumah sakit di atur dengan petunjuk teknis yang di tetapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi: dan
(3)Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi klaim PPK di Unit Pengelola Satuan Tugas Penanggulangan Ksehatan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan oleh Verifikator yang diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(3)Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi klaim PPK di Unit Pengelola Satuan Tugas Penanggulangan Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan oleh Verifikator yang diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Mei 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE -' , ZAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PEMBIAYAAN BEROBAT BAGI MASYARAKAT MISKIN, TIDAK MAMPU DAN TERLANTAR YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI/KIS) Menimbang Mengingat JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA a. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat miskin, tilak mampu dan terlantar yang tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga setiap orang memiliki hak atas jaminan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembiayaan Berobat bagi Masyarakat Miskin, Tidak Mampu dan Terlantar yang tidak Terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI/KIS) Jaminan Kesehatan Nasional. b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967): Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3. 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 4. Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256): 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229, Tambahan 6. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 7. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 8. Indonesia Nomor 3206): 10. 11. 12. 13. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294): 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542): Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 193) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 62): Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 05). Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 02). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBIAYAAN BEROBAT BAGI MASYARAKAT MISKIN, TIDAK MAMPU DAN TERLANTAR YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI/KIS) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Pembiayaan Berobat Bagi Masyarakat Miskin, Tidak Mampu dan Terlantar adalah Program pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI/KIS) di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan bantuan dana dari Pemerintah 3. Provinsi Kalimantan Utara. Penyelenggara Pembiayaan Berobat Bagi Masyarakat Miskin, Tidak Mampu dan Terlantar adalah satuan/unit kerja Provinsi dan/atau satuan/unit kerja Kabupaten/Kota yaitu satuan petugas Penanggulangan Kesehatan Provinsi/kabupaten/Kota yang diberi kewenangan untuk melaksanakan dan mengkoordinasi serta mensinergikan program jaminan kesehatan dalam Pembiayaan Berobat Bagi Masyarakat Miskin, 4 Tidak Mampu dan Terlantar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Pembiayaan Berobat Bagi Masyarakat Miskin, Tidak mampu dan Terlantar Provinsi Kalimantan Utara adalah Masyarakat Miskin, Tidak mampu dan Terlantar atau masyarakat yang tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI/KIS) dengan syarat menggunakan Surat 5. Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau sejenisnya. Pembiayaan Berobat Bagi Masyarakat Miskin, Tidak mampu dan Terlantar Daerah Kabupaten/Kota adalah perorangan dan/atau keluarga yang tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI/KIS) sesuai 6. dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten /Kota. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya di singkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Miskin, Tidak mampu dan Terlantar yang 7. tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI/ KIS) berdasarkan suatu perjanjian kerjasama. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Swasta sekelasnya adalah rumah 8. sakit yang memberikan pelayanan spesialis atas rujukan FKTP dan jaringannya. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Rumah sakit rujukan tingkat III adalah rumah sakit yang memberikan 9. pelayanan spesialis dan sub spesialis atas rujukan RSUD. Gawat Darurat Medis adalah suatu keadaan bagi masyarakat/pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (spesialis) yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian dan kecacatan. Verifikator Independen adalah petugas yang mempunyai kemampuan teknis melaksanakan verifikasi Klaim PPK dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada kepada masyarakat yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan. Masyarakat terlantar adalah Orang atau pribadi yang tidak terdaftar sebagai warga Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang dalam keadaan sakit dan tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan luran (PBI/ KIS). Penyandang Masalah Sosial adalah Seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan ganguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaansosial, keterbelakangan mental, keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, sprit terjadinya bencana. Kejadian Luar Biasa yang selnjutnya di singkat KLB adalah Salah satu yang diterapkan di Indonesia untuk mengklarifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit. Penyakit Katastropik adalah Penyakit yang berbiaya tinggi dan secara komplikasi dapat terjadi ancaman jiwa yang membahayakan jiwanya. Beberapa penyakit yang termasuk Katastropik diantaranya, Hipertensi (darah tinggi) yang berpotensi menjadi kronis dan berkomplikasi, misalnya terjadinya Stroke atau serangan jantung. Universal Coverage adalah Sistem Kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Sebagai upaya sinkronisasi, koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah
(2)Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan penyelenggaraan program Pembiayaan Berobat bagi Masyarakat Miskin, Tidak Mampu dan Terlantar yang tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI/KIS), sehingga dapat memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, Untuk efektifnya penyelenggaraan program Pembiayaan Berobat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) maka dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, Tidak Mampu dan Terlantar di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)
(3)ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur,

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…