DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2019

Nomor: 32
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TATA KERJA BAB V KEPEGAWAIAN DAN JABATAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Tengkayu I Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157): 8.

9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660):
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451). MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN TENGKAYU I TARAKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 0» 10. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Proinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan. Kepala Dinas adalah Kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Tengkayu I Tarakan yang selanjutnya disingkat UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian Nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang Wilayah. 4. 5. 6. 7.

11.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Organisasi Dan Tata Cara Kerja Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan dan memberikan pelayanan antara Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Gubernur membentuk UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan Pada Dinas,
(2)UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan sebagaimana di maksud ayat (1) berlokasi
(3)Klasifikasi UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A

Pasal 4

(1)UPTD Pelabuhan Tengkayu I di Tarakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) merupakan bagian dari Dinas,
(2)UPTD Pelabuhan Tengkayu I di Tarakan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

(1 UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan melaksanakan tugas teknis Oprasional di Bidang Transportasi Pelayaran Dan Kepelabuhan pada Dinas,

(2)Transportasi Pelayaran Dan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa pengangkutan orang dan barang yang dilaksanakan oleh penyedia modal pelayaran antar Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1), UPTD Pelabuhan Tengkayu I di Tarakan mempunyai fungsi:
1. a.Merencanaan pengelolaan pelayanan di Bidang Pelayaran dan Kepelabuhanan,
2. b.Menyelenggaraan pelayanan di Bidang Pelayaran Dan Kepelabuhanan:
3. c.Melaporan dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan di Bidang Pelayaran dan Kepelabuhanan, dan
4. d.Melaksanaan tugas lain yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan TengkayuI di Tarakan terdiri dari: Pimpinan adalah kepala UPTD, Pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha,dan Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhan, Seksi Operasional Sarana dan Prasana Keselamatan Angkutan Perairan, dan
1. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Tengkayu I di Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. I App

Pasal 8

(1)Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis Operasional di UPTD Tengkayu 1.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat
(1), kepada UPTD mempunyai fungsi:
1. a.Merencanaan teknis Operasional penyelenggaraan pelayanan di Bidang Pelayaran dan Pelabuhan berdasarkan kebijakan teknis Dinas:
2. b.Mengoordinasian penyelenggaraan teknis Operasional Pelayanan di Bidang Pelayaran dan kepelabuhanan serta ketatausahaan UPTD:
3. c.Melaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis Operasional pelayanan di Bidang Pelayaran dan Pelabuhan serta ketatausahaan UPTD.
(3)Tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas: a. b. Menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas: Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, seksi operasional dan kelompok Jabatan Fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan, Memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, seksi operasional dan kelompok Jabatan fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan: . Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, seksid. operasional dan kelompok jabatan fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya, Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya, Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD, Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya: Pengawasan terhadap keselamatan dan penerbitan sertifikat keselamatan, penerbitan dokumen pengawakan, pemberian surat izin berlayar, pengukuran, pemeriksaan konstruksi, pemeriksaan permesinan, dan perlengkapan kapal yang berukuran tonasenya sesuai kewenangan provinsi, Melayanan penerbitan pas perairan daratan dan pas kecil, Mencatat kapal dalam buku register pas perairan daratan dan buku register pas kecil, Mengawasi penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut: Melayanani, pengaturan standar kapal, e. £ 8 h. 1. k. 1. . Menerbitkan surat keterangan penetapan lokasi pelabuhan khusus,m. Mertimbangan teknis penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal: Mengawasi kegiatan pengerukan didalam wilayah pelabuhan,DLKr/ DLKp pelabuhan laut lokal: Pelaksanaan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan, Memberian izin usaha bongkar muat dari dan ke kapal: Melaksanaan fasilitasi pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran,dan Melaksanaan bahan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu pelayaran. n. o.

Pasal 9

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, Kepegawaian dan umum. p. Ke s.
(2)Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. a.Penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD:
2. b.Penyelenggaraan, pembinaan Administrasi, dan Aparatur UPTD: dan
3. c.Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan ketatausahaan UPTD.
(3)Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub bagian Tata Usaha bertugas: a. ao Menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD, Menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPTD dan/atau kebijakan teknis Dinas, Membagi tugas kepada bawahan, b. . Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan: Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain: Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha: Mewakili Kepala UPTD apabila berhalangan, dan Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya. Menyusun dokumen terkait dengan: 1) Perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan kerja tahunan (renja) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD: 2) Penetapan/perjanjian kinerja (Tapkin) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD, 3) Laporan Kinerja Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD: 4) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD ditetapkan Kepala Dinas. Menyusun laporan Dinas terkait: 1) triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai tugas dan fungsi UPTD, 2) triwulanan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD, 3) semesteran program/kegiatan Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD. Membuat Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPBMD)) di lingkungan UPTD: Data dan Administrasi Kepegawaian meliputi: 1) bezzeting pegawai di lingkungan UPTD, 2) usulan kenaikan pangkat di lingkungan UPTD, 3) usulan kenaikan gaji berkala di lingkungan UPTD, 4) usulan pensiun pegawai di lingkungan UPTD, 5) daftar Nominatif pegawai di lingkungan UPTD, e. f g. h. 1. k. 1 6) rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian Dinas di lingkungan UPTD, 7) pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan UPTD: 8) daftar urut kepangkatan di lingkungan UPTD: dan 9) materi sasaran kinerja pegawai di lingkungan UPTD.
1. m.Menyelenggarakan: 1) pengelolaan tata naskah dan tata kearsipan di lingkungan UPTD: 2) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTD: 3) pembinaan disiplin pegawai di lingkungan UPTD: 4) pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan UPTD: 5) pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor UPTD, 6) penyusunan RKA, DPA dan RKAP serta DPAP di lingkungan UPTD, 7) pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai UPTD: 8) pengelolaan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTD, 9) penyusunan Laporan Keuangan triwulanan dan tahunan di lingkungan UPTD: dan 10) penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya di lingkungan UPTD.

Pasal 10

(1)Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam hal pelayanan kepelabuhanan.
(2)Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional Pelayanan pelabuhan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan petunjuk teknis operasional di bidang pelayanan kepelabuhanan,
2. b.penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD di bidang pelayanan pelabuhan: dan
3. c.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pelabuhan.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan mempunyai rincian tugas:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD dalam hal pelayanan kepelabuhanan:
2. b.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas,
3. c.melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan di bidang pelayanan kepelabuhanan,
4. d.melaksanakan, pengawasan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut: pelayanan, pengaturan standar kapal: pemberian surat keterangan penetapan lokasi pelabuhan khusus: pertimbangan teknis penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal: pengawasan kegiatan pengerukan didalam wilayah pelabuhan: pelaksanaan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan, pemberian izin usaha bongkar muat dari dan ke kapal: pelaksanaan fasilitasi pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran:
  1. 9.pelaksanaan bahan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu pelayaran.
5. e.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan bidang pelayanan kepelabuhanan: dan
6. f.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. 3. 4. 5. 6. 7.

Pasal 11

(1)Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam hal keselamatan angkutan perairan.
(2)Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan petunjuk teknis operasional di bidang sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan,
2. b.penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD di bidang sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan: dan
3. c.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasana keselamatan angkutan perairan.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan mempunyai rincian tugas:
1. a.menyusun bahan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan,
2. b.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas,
3. c.melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan bidang sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan,
4. d.penerbitan pas perairan daratan dan pas kecil,
5. e.penerbitan sertifikat keselamatan, penerbitan dokumen pengawakan, penerbitan surat izin berlayar kapal yang berukuran tonasenya sesuai kewenangan provinsi:
6. f.melaksanakan pengawasan keselamatan, pengukuran, pemeriksaan konstruksi, pemeriksaan permesinan, pemeriksaan perlengkapan kapal yang berukuran tonasenya sesuai kewenangan provinsi:
7. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Bidang keselamatan pelayaran,dan
8. h.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…