DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2020

Nomor: 32
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Juli 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB II KEWENANGAN BAB III PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BAB IV TUGAS BELAJAR BAB V IZIN BELAJAR BAB VI BIAYA PENDIDIKAN BAB VII PROGRAM PENDAYAGUNAAN BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI BAB SANKSI BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kepentingan pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib administrasi dalam pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan terhadap beberapa ketentuan dan tidak sesuai dengan sehingga perlu dilakukan pengaturan kembaili;
c.bahwa_ berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); / 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9362); S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pradulk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
13.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
3.Sekretaris Daerah adalah Pejabat yang Berwenang.
4.Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi yang selanjutnya disebut TSPDI adalah Tim yang melakukan penyeleksian atas persyaratan umum dan khusus terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan tugas belajar dan izin belajar; 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Kennvowel ena a yang diberikan oleh Pejabat Pembina Sipil untuk melaniuthen ae oad; yang Berwenang kepada Pegawai Negeri setara baik di dalam tau di | kan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang dengan meninggalken atau cl luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, £8 tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kepecane,adalah Persetujuan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Sipil untuk mengikuti pendidikon he Pegawai Negeri gikuti pendidikan ke Jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai adalah hasil analisis pemenuhan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi Pegawai. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Tugas Belajar. Pegawai Izin Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Izin Belajar. Beasiswa adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau pihak ketiga. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program Sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Penasehat Akademik adalah dosen atau pengajar pada Lembaga Pendidikan dan/atau Program Studi yang memberikan bimbingan dan arahan kepada Pegawai Tugas Belajar atau Pegawai Izin Belajar. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi. Pegawai Selesai Izin Belajar adalah Pegawai Izin Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi. Program Pendayagunaan/re-entry adalah rangkaian kegiatan Pegawai Selesai Tugas Belajar dan Pegawai Selesai Izin Belajar. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar dan /atau Izin Belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar dan/atau Pegawai Selesai Izin Belajar. Sesi Adaptasi Masuk Kembali adalah kegiatan orientasi dan/atau pengenalan kembali lingkungan kerja kepada Pegawai Selesai Tugas Belajar. Publikasi Karya Tulis adalah penulisan karya tulis oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar yang berisikan analisis permasalahan dan ide perbaikan bagi organisasi yang dipublikasikan melalui media internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. jar penugasal 5. ulPe h 6. kepada 7. 8. 9. 21. 22. 23, 24. 25. 26.

(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)Berbagi Pengetahuan/ Sharing Knowledge adalah presentasi atas Publikasi Karya Tulis oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar atau Pelaporan Hasil Studi oleh Pegawai Selesai Izin Belajar dalam forum berbagi ide. Penempatan Kembali adalah pengaktifan Pegawai Selesai Tugas Belajar dalam jabatan dan tugas di Unit Kerja. Pengembangan Karier Pegawai adalah pengelolaan perencanaan karier Pegawai yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kampetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi dan/atau promosi Pegawai. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar. Pimpinan Unit Kerja adalah Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah. Unit Kerja adalah unsur pelaksana tugas yang di pimpin oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai. Pemberian Tugas Belajar dan izin belajar bagi Pegawai bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan dan profesional melalui jenjang pendidikan formal sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 4

Gubernur berwenang memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai. Sekretaris Daerah berwenang memberikan Izin Belajar kepada Pegawai. Proses administrasi dalam pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB III

PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Badan Kepegawaian Daerah melakukan perencanaan pengembangan Pegawai. Perencanaan pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai.

(3)Perencanaan Pengembangan Pegawai sebagaimana di disusun berdasarkan: imaksud pada ayat (1)
1. a.hasil assessment;
2. b.kebutuhan organisasi;
3. c.kebutuhan kualifikasi pendidikan;
4. d.kebutuhan dan/atau kecukupan anggaran.

Pasal 6

Setiap Pegawai memiliki hak yang sama untuk mengembangkan kompetensi melalui Tugas Belajar atau Izin Belajar sesuai ketentuan dan perSyaratan ditentukan. ves

BAB IV

TUGAS BELAJAR

Pasal 7

Tugas Belajar terdiri atas:

a.program reguler dalam negeri;
b.program reguler luar negeri; dan
c.program pertautan. Tugas Belajar program reguler dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/subspesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri. Tugas Belajar program reguler luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/subspesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri. Tugas Belajar program pertautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar diploma, Sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/subspesialis yang diselenggarakan sebagian oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri dan sebagian diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri.

Pasal 8

Persyaratan pemberian Tugas Belajar terdiri atas: a. b. c. persyaratan umum; persyaratan khusus; dan persyaratan tambahan.

Pasal 9

(1)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
1. a.berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. b.tidak berstatus sebagai mahasiswa;
3. c.bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator atau jabatan Pengawas;
4. d.bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal Pegawai menduduki jabatan fungsional;
5. e.sehat jasmani dan rohani; f. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
6. g.tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai, baik tingkat ringan, sedang, berat maupun sanksi administrasi lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. h.tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
8. i.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau cuti di luar tanggungan negara;
9. j.tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
10. k.tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah Tugas Belajar;
  1. 1.tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaian pegawai itu sendiri;
11. m.tidak pernah dibatalkan mengikuti Tugas' Belajar karena
(2)kesalahannya. Selain Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai melengkapi dokumen pendukung meliputi: a. b. c. surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil; surat keputusan dalam pangkat terakhir; surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator atau jabatan Pengawas; surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal Pegawai menduduki jabatan fungsional; surat keterangan sehat jasmani dan rohani; fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dibuktikan dengan menunjukan ijazah dan transkrip nilai asli; surat pengantar dari pimpinan unit kerja; rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Gubernur melalui TSPDI Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baik beasiswa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau pihak ketiga (bantuan sumber lain) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Lembaga Pendidikan yang dituju; surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja pada Unit Kerja bagi Pegawai Tugas Belajar setelah menyelesaikan Program Studi; dan d. e. f. g. 1, Jj k. persyaratan lainnya yang ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Format surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dan format surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja pada unit kerja bagi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: a.

(1)untuk program gelar D-III (diploma-tiga), usia paling tinggi 37 tahun, pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas dan /atau sederajat dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a); untuk program gelar D-IV (diploma-empat)/S-1 (strata-satu), usia paling tinggi 37 tahun, pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (/b) dan pendidikan program gelar D-III (diploma-tiga) dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur TingkatI (II/d); untuk program gelar magister (S-2/strata-dua)}, usia paling tinggi 42 tahun, pendidikan paling rendah D-IV (diploma-empat)/S-1 (strata-satu) dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda TingkatI (III/b); untuk program gelar doktor (S-3/strata-tiga), usia paling tinggi 47 tahun, pendidikan paling rendah magister (S-2/strata-dua) dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata (IlI/c); untuk program gelar' profesi dokter/profesi dokter gigi/profesi apoteker/profesi lainnya, usia paling tinggi 42 tahun dan/atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/perguruan tinggi, pendidikan paling rendah D-IV (diploma-empat)/S-1 (strata-satu) dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda TingkatI (III/b); untuk program gelar profesi dokter spesialis/subspesialis/profesi dokter gigi spesialis/subspesialis atau profesi spesialis/subspesialis lainnya, usia paling tinggi 47 tahun dan/atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/perguruan tinggi, pendidikan paling rendah profesi dokter/dokter gigi/profesi lainnya dan/atau masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai. ¢. I d. e. I f.

Pasal 11

Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan terhadap Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan hurufc meliputi:

a.mengikuti program persiapan/pelatihan dengan materi Bahasa Inggris umum dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan;
b.lulus tes kecakapan/kemampuan Bahasa Inggris level internasional dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan;

(2)
(1)
(2)
(4)
(5)
1. c.lulus seleksi internal daerah dan/atau mendapat rekomendasi secara tertulis dari Gubernur melalui TSPDI bagi Pegawai penerima beasiswa yang pembebanan biayanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. mendapat rekomendasi dari Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah bagi Pegawai penerima beasiswa yang pembebanan biayanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau bantuan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai yang mengajukan Tugas Belajar harus melalui proses yang meliputi:
2. a.Pegawai mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran dan/atau seleksi masuk penyaringan di perguruan tinggi; b. setiap permohonan akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Gubernur melalui TSPDI; c. pegawai yang disetujui akan diberikan rekomendasi secara tertulis untuk mendaftarkan diri dan/atau mengikuti seleksi penyaringan pada perguruan tinggi;
3. d.hasil seleksi penyaringan pada perguruan tinggi dilaporkan kepada TSPDI melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan bukti lulus pendaftaran dan/atau seleksi masuk; dan
4. e.berdasarkan bukti lulus pendaftaran dan/atau selekei masuk perguruan tinggi serta pertimbangan dari TSPDI, Gubernur menetapkan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan Tugas Belajar.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…