DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 33 Tahun 2017

Nomor: 33
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa hal penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Tujuan E-Government, Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi, Sistem dan Aplikasi E-Government, Pelayanan Publik Berbasis Online, Sumber Daya Manusia (SDM), Koordinasi dan Kolaborasi Antar Instansi, Pemantauan dan Evaluasi, Kebijakan Keamanan Data

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang e-Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843): Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846): b.

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 649): Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 /KEP/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana induk Pengembangan 4. 5. 7. 8 9. 1 e-Government Lembaga, MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG E-GOVERNMENT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 10. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negar Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Bidang Komunikasi dan Informatika adalah Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Proivnsi Kalimantan Utara. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. dan/atau menyebarkan informasi. 11. 12. 13.

(2)E-Government adalah sistem teknologi informasi milik Pemerintah yang mengubah bentuk hubungan dengan warganegara, sektor swasta, dan/atau unit kerja pemerintah untuk mempromosikan pemberdayaan warganegara, memperbaiki penyampaian layanan, penguatan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, memperbaiki efisiensi pemerintah. Rencana Induk Pengembangan e-Government adalah dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan dalam jangka waktu lima tahun. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk menetapkan Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dijadikan sebagai pedoman yang harus dilakukan dalam rangka pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Penyusunan Peraturan Gubernur bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan pengembangan e-Government untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
b.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan Cc. mengoptimalkan peran serta seluruh komponen terkait dalam pengembangan dan pengimplementasian e-Government (1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi tahapan pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan e-Government yang mengacu kepada dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2017-2022

BAB IV

DOKUMEN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Pasal 4

(1)Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2020 meliputi:
1. a.kerangka pemikiran dasar:
2. b.cetak biru pengembangan, Cc. tahap pengembangan, dan
3. d.rencana implementasi.
(2)Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

BAB V

PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Pasal 5

(1)Penanggungjawab penyelenggaraan pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah:
1. a.setiap OPD bertanggung jawab untuk aplikasi yang penggunaannya bersifat sektoral atau khas OPD tertentu: dan
2. b.dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur aplikasi yang penggunaannya bersifat lintas sektoral atau antar OPD.
(2)Pengembangan e-Government oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a harus memperoleh persetujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam aspek standarisasi dan integrasi sistem.
(3)Pengembangan e-Government baik oleh OPD maupun Dinas Komunikasi dan Informatika melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengelolaan e-Government oleh OPD dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6

(1)Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia layanan pusat infrastruktus jaringan dan aplikasi lintas OPD dapat membentuk Tim Kegiatan Pengembangan e-Government yang terdiri dari:
1. a.tim Penilai Usulan OPD:
2. b.tim Pengembangan Aplikasi Lintas Sektoral, dan
3. c.tim Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi.
(2)Unsur yang duduk dalam tim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 7

(1)Dinas Komunikasi dan Informatika wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan tahapan pengembangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
(2)OPD wajib menyampaikan laporan pengembangan dan pengelolaan e-Government unit kerjanya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan
b.Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat,

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Mei 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE | Or. Badru, Isi i setemris Y “Des. H. 2awuddiw Asistew wu Adminrs- | H2, Msi. Mas Umum joko Iswono SH. Mi (karo Hukum H. wa. Syanunah (ratna komumtasa Mursauv.MP Xx IngotingiFa. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG E-GOVERNMENT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Menimbang : Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA a. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, telah diinstruksikan kepada Gubernur untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya guna terlaksananya pengembangan e-Government secara Nasional, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57/KEP/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana induk Pengembangan e-Government Lembaga, perlu dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang e-Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843): Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846): b. 1

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 649): Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 /KEP/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana induk Pengembangan 4. 5. 7. 8. 9 e-Government Lembaga: MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG E-GOVERNMENT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 10. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negar Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Bidang Komunikasi dan Informatika adalah Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Proivnsi Kalimantan Utara. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. dan/atau menyebarkan informasi. 11. 12. 13.

(2)E-Government adalah sistem teknologi informasi milik Pemerintah yang mengubah bentuk hubungan dengan warganegara, sektor swasta, dan/atau unit kerja pemerintah untuk mempromosikan pemberdayaan warganegara, memperbaiki penyampaian layanan, penguatan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, memperbaiki efisiensi pemerintah. Rencana Induk Pengembangan e-Government adalah dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan dalam jangka waktu lima tahun. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…