DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 33 Tahun 2019

Nomor: 33
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TATA KERJA BAB V KEPEGAWAIAN DAN JABATAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepelabuhanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan Pada Dinas Perhubungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); S A L I N A N
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7.Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan yang selanjutnya disebut UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
8.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan.
9.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10.Tugas atributif adalah tugas memiliki ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum managerial dari suatu jenjang jabatan.
11.Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis operasional pelaksanaan urusan pelayaran dan kepelabuhanan sebagai fungsi penunjang urusan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Utara dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.
12.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
13.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun organisasi dan tata kerja Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan dan memberikan pelayanan pelayaran antar daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Gubernur membentuk UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan pada Dinas.
(2)UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disebut UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan.
(3)Klasifikasi UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Pasal 4

(1)UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan bagian dari Dinas.
(2)UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

(1)UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan melaksanakan tugas teknis operasional di bidang transportasi, pelayaran dan kepelabuhan pada Dinas.
(2)Transportasi, pelayaran dan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengangkutan orang dan barang yang dilaksanakan oleh penyedia modal pelayaran antar Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan mempunyai fungsi:

a.Merencanakan pengelolaan pelayanan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan;
b.Menyelenggarakan pelayanan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan;
c.Melaporkan dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan; dan
d.Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan terdiri dari:
1. a.Pimpinan UPTD adalah Kepala UPTD;
2. b.Pembantu Pimpinan UPTD adalah Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Pelaksana terdiri dari: 1) Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan; 2) Seksi Operasional Sarana dan Prasana Keselamatan Angkutan Perairan.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan.
(2)Untuk menyelenggrakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
1. a.Merencanaakn teknis operasional penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayaran dan pelabuhan berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
2. b.Mengoordinasikan penyelenggaraan teknis operasional pelayanan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan serta ketatausahaan UPTD;
3. c.Melaporkan dan mengevaluasi penyelenggaraan teknis operasional pelayanan di bidang pelayaran dan pelabuhan serta ketatausahaan UPTD.
(3)Tugas dan fungsi yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas:
1. a.menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
3. c.memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
4. d.mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
5. e.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya
6. f.melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
7. g.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan bidang tugasnya;
8. h.pengawasan terhadap keselamatan dan penerbitan sertifikat keselamatan, penerbitan dokumen pengawakan, pemberian surat izin berlayar, pengukuran, pemeriksaan konstruksi, pemeriksaan permesinan, dan perlengkapan kapal yang ukuran tonasenya sesuai kewenangan provinsi;
9. i.melayani penerbitan pas perairan daratan dan pas kecil;
10. j.mencatat kapal dalam buku register pas perairan daratan dan buku register pas kecil;
11. k.mengawasi penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
12. l.melayani pengaturan standar kapal;
13. m.menerbitkan surat keterangan penetapan lokasi pelabuhan khusus;
14. n.mertimbangkan teknis penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
15. o.mengawasi kegiatan pengerukan di dalam wilayah pelabuhan;
16. p.melaksanakan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan;
17. q.memberikan izin usaha bongkar muat dari dan ke kapal;
18. r.melaksanakan fasilitasi pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran; dan
19. s.melaksanakan bahan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu pelayaran.

Pasal 9

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.
(2)Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
2. b.penyelenggaraan, pembinaan administrasi, dan aparatur UPTD; dan
3. c.pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan ketatausahaan UPTD.
(3)Penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub bagian Tata Usaha bertugas:
1. a.menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
2. b.menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPTD dan/atau kebijakan teknis Dinas;
3. c.membagi tugas kepada bawahan;
4. d.mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
5. e.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
6. f.melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha;
7. g.mewakili Kepala UPTD apabila berhalangan;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan bidang tugasnya;
9. i.menyusun dokumen terkait dengan: 1) perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan kerja tahunan (Renja) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD; 2) penetapan/perjanjian kinerja (Tapkin) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD; 3) laporan kinerja Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD; 4) menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD ditetapkan Kepala Dinas.
10. j.menyusun laporan Dinas terkait: 1) triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai tugas dan fungsi UPTD; 2) triwulanan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD; 3) semesteran program/kegiatan Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD;
11. k.membuat Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPBMD) di lingkungan UPTD;
12. l.membuat data dan administrasi kepegawaian meliputi: 1) bezzeting pegawai di lingkungan UPTD; 2) usulan kenaikan pangkat di lingkungan UPTD; 3) usulan kenaikan gaji berkala di lingkungan UPTD; 4) usulan pensiun pegawai di lingkungan UPTD; 5) daftar nominatif pegawai di lingkungan UPTD; 6) rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian Dinas di lingkungan UPTD; 7) pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan UPTD; 8) daftar urut kepangkatan di lingkungan UPTD; dan 9) materi sasaran kinerja pegawai di lingkungan UPTD.
13. m.menyelenggarakan: 1) pengelolaan tata naskah dan tata kearsipan di lingkungan UPTD; 2) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTD; 3) pembinaan disiplin pegawai di lingkungan UPTD; 4) pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan UPTD; 5) pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor UPTD; 6) penyusunan RKA, DPA dan RKAP serta DPAP di lingkungan UPTD; 7) pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai UPTD; 8) pengelolaan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTD; 9) penyusunan laporan keuangan triwulanan dan tahunan di lingkungan UPTD; dan 10) penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya di lingkungan UPTD. Paragraf Ketiga Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 10

(1)Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam hal pelayanan pelabuhan.
(2)Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan petunjuk teknis operasional di bidang pelayanan kepelabuhanan;
2. b.penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD di bidang pelayanan pelabuhan; dan
3. c.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pelabuhan.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan mempunyai rincian tugas:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD dalam hal pelayanan kepelabuhanan;
2. b.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
3. c.melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan di bidang pelayanan kepelabuhanan;
4. d.melaksanakan: 1) pengawasan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut; 2) pelayanan, pengaturan standar kapal; 3) pemberian surat keterangan penetapan lokasi pelabuhan khusus; 4) pertimbangan teknis penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal; 5) pengawasan kegiatan pengerukan di dalam wilayah pelabuhan; 6) pelaksanaan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan; 7) pemberian izin usaha bongkar muat dari dan ke kapal; 8) pelaksanaan fasilitasi pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran; 9) pelaksanaan bahan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu pelayaran.
5. e.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan bidang pelayanan kepelabuhanan; dan
6. f.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. Paragraf Keempat Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…