DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 33 Tahun 2022

Nomor: 33
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT BAB III SATGAS LlNMAS BAB IV PEMBlNAAN DAN PEMBERDAYAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MENETAPKAN MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagal unsur penyeienggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalirnantan Utara.
4.Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalirnantan Utara yang seianjutnya disebut Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai kewenangan bidang Pelindungan Masyarakat.
5.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
6.Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umurn, serta membantu upaya pertahanan negara.
7.Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
8.Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
9.Pemberdayaan Anggota Satlinmas adalah proses penguatan Anggota Satlinmas untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi secara terorganisir.
10.Satuan Togas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linrnas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur yang berada di Satpol PP Provinsi, dengan tugas membantu penyelenggaraan pelindungan masyarakat di daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Oaerah agar penyelenggaraan perlindungan masyarakat berjalan efektif dan efesien.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat
b.Satgas Linmas
c.Pembinaan dan Pemberdayaan
d.Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan BAB 11 PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 4

(1)Gubernur menyelenggarakan pelindungan masyarakat di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan secara teknis oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
(3)Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (!) meliputi:
1. a.upaya penanganan bencana alam dan non alarn;
2. b.sistem keamanan swakarsa;
3. c.mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
4. d.memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat Pemilihan Umum.

BAB LIL

SATGAS LlNMAS

Pasal 5

(I) Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, Gubernur dapat membentuk Satgas Linmas.

(2)Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
(3)Keputusan sebagairnana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 6

(!) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (!) dan ayat (2) terdiri atas:

a.Kepala Satgas Linmas
b.Anggota Satgas Linmas

(2)Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a, dijabat oleh Pejabat yang membidangi Lin mas setingkat Kepala Bidang.
(3)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, terdiri atas aparatur yang membidangi Linmas serta unsur Pol PP yang dipilih secara selektif.
(4)Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
(5)Togas Satgas Linmas sebagairnana dimaksud pada ayat (!), antara lain:
1. a.membantu pelaksanaan pembinaan Satlirunas;
2. b.membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
3. c.membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta ke bakaran; dan
4. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
(6)Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas. BABIV PEMBlNAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 7

(!) Gubemur melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pelindungan masyarakat di Daerah.

(2)Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) secara teknis operasional oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), meliputi :
1. a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenterarnan Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
2. b.peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta pelindungan masyarakat;
4. d.pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta pelindungan masyarakat; dan
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta pelindungan masyarakat.

Pasal 8

(!) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.

(2)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), d.ilakukan antara lain melalui:
1. a.Lomba sistem keamanan lingkungan;
2. b.Jambore Satlinmas; dan
3. c.Pos Komando Satlinmas.
(3)Lomba sistem keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, untuk penyelenggaraan lomba tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Satgas Linmas Provinsi.
(4)Jambore Sat!inmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diselenggarakan tingkat Provinsi.
(5)Pos Komando Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, rneliputi :
1. a.Pos Siaga bencana dan kebakaran; dan
2. b.Pos pengamanan obyek vital.
(6)Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), d.ilaksanakan oleh Saluan Polisi Pamong Praja Provinsi.
(1)Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi melaporkan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat kepada Gubernur.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan

Pasal 12

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal d.iundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 21 0.1!:tcber ?Cl<" GUBERNUR KALlMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 21 Ol<:tober �on SEKRETARIS O,\��P':_'.R�O�:'.'..'.'.'.o/MAITT� ITT- BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR" BABV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Monitoring Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan untuk mengetahui capaian, mengindentifikasi tantangan dan kesiapsiagaan Satlinmas dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat.
(2)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan/ atau peninjauan langsung di lapangan.
(3)Rapat koordinasi dan/ atau peninjauan langsung di lapangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala.

Pasal 10

(1)Evaluasi penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas hasil penyelenggaraan pelindungan masyarakat.
(2)Evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayal (1), dilaksanakan melalui rapat koordinasi.
(3)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja paling sedikit I (satu) kali setahun.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…