DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2014

Nomor: 34
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 222

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4.Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun SALINAN 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
12.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 09); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi negara.
10.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
11.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
12.Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.

BAB II

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal 2

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

a.Mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
b.Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai visi dan misi Pemerintah Provinsi di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga yang sudah ditetapkan;
c.Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Utara;
d.Menkoordinir penyusunan kebijakan Bdang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga serta memonitor hasil pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat-rapat koordinasi;
e.Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan renstra, tujuan dan sasaran baik vertikal maupun horisontal agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
f.Melakukan Pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta pengendalian tugas agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
g.Melakukan konsultasi kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah tentang koordinasi kegiatan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga untuk mendapatkan saran dan masukan yang diperlukan;
h.Mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
i.Mengendalikan dan mengawasi kegiatan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku;
j.Melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten/Kota;
k.Menandatangani dan mendisposisi surat-surat keluar dan surat lainya sesuai dengan arah tujuan surat;
l.Merumuskan kebijakan teknis bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah;
m.Merencanakan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
n.Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
o.Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
p.Melaksanakan tugas lain sesuai degan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Pasal 3

Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

a.Mengarahkan penyusunan rencana program sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
b.Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijakansanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
c.Mendistribusikan tugas dan wewenang kepada Sub Bagian di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
d.Mengkoordinasikan tugas kepada sub bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
e.Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
f.Melakukan kerja sama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
g.Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
h.Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
i.Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
j.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Pasal 4

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

a.Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
b.Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
c.Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
d.Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
e.Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA, Lakip sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
f.Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas
g.Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
h.Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
i.Mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
j.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

a.Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
b.Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
c.Menyiapkan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
d.Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
e.Menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi;
f.Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
g.Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
h.Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
i.Menyusun dan membuat laporan inventaris barang/aset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi;
j.Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
k.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

a.Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan;
b.Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
c.Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
d.Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
e.Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan;
f.Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
g.Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
h.Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
i.Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya;
j.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Pasal 7

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.Menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan di bidang pendidikan;
b.Mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi untuk dijadikan program kerja Bidang;
c.Mengkoordinasikan para Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
d.Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar untuk pembinaan karier;
e.Melakukan sosialisasi pelaksanaan standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di tingkat provinsi;
f.Mengkoordinasikan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar lintas Kabupaten/Kota;
g.Menyelenggarakan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi unggulan pada jenjang pendidikan dasar;
h.Memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan unggulan pada jenjang pendidikan dasar;
i.Mensosialisasikan kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi, dan pengawasan pada jenjang pendidikan dasar;
j.Mengawasi terhadap pemenuhan sarana prasarana, pendayagunaan bantuan, penggunaan buku pelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
k.Merencanakan kebutuhan, pengangkatan, penempatan, dan pemindahan pendidikdan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan unggulan pada jenjang pendidikan dasar;
l.Mengkoordinasikan, memfasilitasi, memonitoring, dan mengevaluasi serta menyediakan biaya penyelenggaraan ujian sekolah untuk satuan pendidikan unggulan pada jenjang pendidikan dasar;
m.Membantu, memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional pada jenjang pendidikan dasar;
n.Melaksanakan evaluasi pengelola, dan pencapaian standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
o.Membantu pemerintah dalam melaksanakana akreditasi pada jenjang pendidikan dasar;
p.Mensupervisi, memfasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan serta dampak pada satuan pendidikan unggulan dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional pada jenjang pendidikan dasar;
q.Mengkompilasi data pada jenjang pendidikan dasar;
r.Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;
s.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

a.Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
b.Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c.Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
d.Koordinasi dan supervisi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan dasar;
e.Sosialisasi pelaksanaan dan implementasi Kurikulum tingkat pendidikan dasar;
f.Pengawasan Penggunaan Buku Pendidikan Dasar;
g.Mengimplementasi dan melaksanakan program dan laporan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional;
h.Melaksanakan monitoring pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional;
i.Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 9

Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

a.Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Kurikulum dan Kesiswaan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
b.Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program kegiatan agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
c.Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
d.Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
e.Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengendalian kurikulum dan kesiswaan dasar dan menengah;
f.Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
g.Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring Kurikulum dan Kesiswaan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang;
h.Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya;
i.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Pasal 10

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan Dasar mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

a.Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
b.Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program kegiatan agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
c.Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
d.Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
e.Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengendalian kelembagaan dan sarana pendidikan;
f.Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
g.Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring seksi kelembagaan dan sarana pendidikan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang;
h.Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya;
i.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Pasal 11

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

a.Menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan di bidang pendidikan;
b.Mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi untuk dijadikan program kerja Bidang;
c.Mengkoordinasikan para Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
d.Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar untuk pembinaan karier;
e.Melakukan sosialisasi pelaksanaan standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan menengah di tingkat provinsi;
f.Mengkoordinasikan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah lintas Kabupaten/Kota;
g.Menyelenggarakan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi unggulan pada jenjang pendidikan menengah;
h.Memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan unggulan pada jenjang pendidikan menengah;
i.Membiayai penjaminan mutu pada jenjang pendidikan menengah;
j.Mensosialisasikan kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi, dan pengawasan pada jenjang pendidikan menengah
k.Mengawasi terhadap pemenuhan sarana prasarana, pendayagunaan bantuan, penggunaan buku pelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;
l.Menyediakan biaya penyelenggaraan ujian sekolah untuk satuan pendidikan unggulan pada jenjang pendidikan menengah;
m.Menyediakan biaya penyelenggaraan ujian sekolah untuk satuan pendidikan unggulan pada jenjang pendidikan menengah;
n.Membantu, memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional pada jenjang pendidikan menengah;
o.Melaksanakan evaluasi pengelola, dan pencapaian standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;
p.Membantu pemerintah dalam melaksanakan akreditasi pada jenjang pendidikan menengah;
q.Mensupervisi, memfasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan serta dampak pada satuan pendidikan unggulan dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional pada jenjang pendidikan menengah;
r.Mengkompilasi dan melaksanakan koordinasi data pendidikan menengah;
s.Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;
t.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks222PDFHirarki

Memuat teks peraturan…