DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2017

Nomor: 34
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang penyesuaian terhadap rincian atau penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun anggaran 2017. Beberapa aspek penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Penyesuaian Anggaran, Perubahan Pendapatan Daerah, Penyesuaian Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Transparansi dan Akuntabilitas

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan ketentuan Romawi V Perubahan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Gubernur melakukan penyesuaian APBD sehingga

Menetapkan

menetapkan Perubahan Peraturan gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017, 1 Mengingat 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun d. Anggaran 2017, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 3. 4. 5. 6. 7. 2 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pememerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693): 8. 9. 3 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125), 4 Menetapkan : 20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335),

21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 467). MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1.Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1.Pendapatan

a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 419.368.015.909,00 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 419.868.015.909,00
b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 1.800.696.737.000,00 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0.00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 1.800.696.737.000,00 5s
c.Lain-lain Pendapatan yang sah 1) Semula 2) Bertambah /Berkurang Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan Jumlah Pendapatan setelah perubahan
1. 2.Belanja :
a.Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan 2) Belanja Bunga a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan 3) Belanja Subsidi a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan 4) Belanja hibah a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan 5) Belanja Bantuan Sosial a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan 6) Belanja Bagi Hasil a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 114.588.229.671,00 Rp. 0,00 Rp. 114.588.229.671,00 Rp. 2.335.152.982.580,00 Rp. 537.505.205.303,80 Rp. 0,00 Rp. 537.505.205.303,80 Rp. 7.150.492.707,00 Rp. 0,00 Rp. 7.150.492.707,00 Rp. 18.000.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 18.000.000.000,00 Rp. 228.199.000.000,00 Rp. 29.154.600.000,00 Rp. 199.044.400.000,00 Rp. 4.000.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 4.000.000.000,00 Rp. 133.939.198.286,00 Rp. 0,00 Rp. 133.939.198.286,00 6 7) Belanja Bantuan Keuangan a) Semula b) Bertambah/Berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan 3) Belanja Tidak Terduga a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan
b.Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan 2) Belanja Barang dan Jasa a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan 3) Belanja Modal a) Semula b) Bertambah/Berkurang Rp. 188.276.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 188.276.000.000,00 Rp. 10.000.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 10.000.000.000,00 Rp. 1.097.915.296.296,30 Rp. 181.071.803.700,00 Rp. 0.00 Rp. 181.071.803.700,00 Rp. 1722.838.498.851,60 Rp. 18.856.917.400,00 Rp. 741.695.416.251,60 Rp. 951.352.690.355,28 Rp. 10.297.682.600,00 Jumlah Belanja Modal setelah Rp. 961.650.372.955,2 perubahan Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/Defisit
c.Pembiayaan : 1) Penerimaan a) Semula b) Bertambah /Berkurang Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.1.884.417.592.906,83 Rp.2.982.332.889.203,68 Rp. (647.179.906.623,68) Rp. 647.179.906.623,68 Rp. 0,00 Rp. 647.179.906.623,68 7 2) Pengeluaran a) Semula Rp. 0,00 b) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Rp. 0,00 perubahan Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 647.179.906.623,68 Sisa Lebih Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 0,00
1. 2.Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Ringkasan Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal IA sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan La Peraturan Gubernur ini.

3.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A adalah memuat perubahan anggaran, penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan, Bidang Energi Skala Kecil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang turun setelah APBD Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Il.a Peraturan Gubernur ini. 8

Pasal 2

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan ketentuan Romawi V Perubahan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Gubernur melakukan penyesuaian APBD sehingga menetapkan Perubahan Peraturan gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017, 1 Mengingat 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun d. Anggaran 2017: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 2. 4 5. 6. 7. 2 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pememerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 8. 9. Nomor 4693): 3 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125): 4 Menetapkan :
1. 20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335),
2. 21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 467). MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

1.Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1.Pendapatan

a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 419.368.015.909,00 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,60 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 419.868.015.909,00
b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 1.800.696.737.000,00 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 1.800.696.737.000,00 Ss
c.Lain-lain Pendapatan yang sah 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan Jumlah Pendapatan setelah perubahan
1. 2.Belanja :
a.Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan 2) Belanja Bunga a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan 3) Belanja Subsidi a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan 4) Belanja hibah a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan 5) Belanja Bantuan Sosial a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan 6) Belanja Bagi Hasil a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 114.588.229.671,00 Rp. 0,00 Rp. 114.588.229.671,00 Rp. 2.335.152.982.580,00 Rp. 537.505.205.303,80 Rp. 0,00 Rp. 537.505.205.303,80 Rp. 7.150.492.707,00 Rp. 0,00 Rp. 7 150.492.707,00 Rp. 18.000.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 18.000.000.000,00 Rp. 228.199.000.000,00 Rp. 29.154.600.000,00 Rp. 199.044.400.000,00 Rp 4.000.000.000,00 Rp. 0,60 Rp 4.000.000.000,00 Rp 133.939.198.286,00 Rp. 0,00 Rp 133.939.198.286,00 6 7) Belanja Bantuan Keuangan a) Semula b) Bertambah/Berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan 8) Belanja Tidak Terduga a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan
b.Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai a) Semula bj) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan 2) Belanja Barang dan Jasa a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan 3) Belanja Modal a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/ Defisit
c.Pembiayaan : 1) Penerimaan a) Semula b) Bertambah/Berkurang Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 188.276.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 188.276.000.000,00 Rp. 10.000.000.000,00 Rp. 0.00 Rp. 10.000.000.000,00 Rp. 1.097.915.296.296,80 Rp. 181.071.803.700,00 Rp. 0,06 Rp. 181.071.803.700,00 Rp. 722.838.493.851,60 Rp. 13.856.917.400,00 Rp. 741.695.416.251,60 Rp. 951.352.690.355,28 Rp. 10.297.682.600,00 Rp. 961.650.372.955,2 Rp.1.884.417.592.906,88 Rp.2.982.332.889.203,68 Rp. (647.179.906.623,68) Rp. 647.179.906.623,68 Rp. 0,00 Rp. 647.179.906.623,63 7 2) Pengeluaran a) Semula Rp. 0,00 b) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Rp. 0,00 perubahan Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 647.179.906.623,68 Sisa Lebih Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 0,00
1. 2.Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal DA Ringkasan Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan La Peraturan Gubernur ini.
2. 3.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 Mei” 20175... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal .18 Mei: 2017... 7 SEKRETARISMAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, / BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 34 9 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) Ya 2 3 4 5-4-3 $ PENDAPATAN 2,335.152.982.580,00 2.335.152.982.580,00 0,00 0,00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 419.868.015.909,00 419.868.015.909,00 0,00 0,00 1. Pendapatan Pajak Daerah 293.334.558.388,00 293,334.558.388,00 0,00 0,00 1.2 Hasil Retribusi Daerah 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 4.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 126.393.457.521,00 126.393.457.521,00 0,00 0,09 2 DANA PERIMBANGAN 1.800.696. 737.000,00 1.800.696.737.000,00 0,00 0,00 2. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 329.295.149,000,00 329.295.149.000,00 0,00 0,00 2, Dana Alokasi Umum 1.163.384.773.000,00 1.163.384.773.000,00 0,00 0,00 2.3 Dana Alokasi Khusus 308.016.315.000,00 308.016.815.000,00 0,00 0,00 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 114.588.229.671,00 114.588.229.671,00 0,00 0,00 3.1 Pendapatan Hibah 969.480.000,00 969,480.000,00 0,00 0,00 3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00 3.6 Pendapatan Lainnya 106.118.749.671,00 106.118.749.671,00 0,00 0,09 BELANJA 2.982,332.889.203,68 2.982.332,889.203,68 0,00 0,00 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.127,069.896.296,80 1.097.915.296.296,80 (29.154.600.000,00) (2,59) 1.1 Be anja Pegawai 537.505.205.303,80 537.505.205.303,80 0,00 0,00 1.2 Be anja Bunga 7150.492.707,00 7.150.492.707,00 0,00 0,00 1.3 Be anja Subsidi 18.000.000.000,06 18.000.000.000,00| 0,00 0,00 1.4 Be anja Hibah 228.199.000.000,00 199. 044.400.000,00 (29.154.600.000,00) (12,78) 1.5 Be anja Bantuan Sosial 4.000.000.000,00 4.000.000.009,00 0,00 0,00 1.6 Be anja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 133.939.198.286,00 133.939. 198.286,00 0,00 0,00 4.7 Be anja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 188.276.000.000,00 188. 276.000.000,00| 0,00 0,00 1.8 Be anja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 3 BELANJA LANGSUNG 1.855.262.992.906,88 1.884.417.592.906,88 29.154.600.000,00 1,57 2. Belanja Pegawai 181.071.803.700,00 181.071.803.700,00 0,00 0,00 2. Belanja Barang dan Jasa 722.838.498.851,60 741.595.416.251,60 18.856.917.400,00 2,61 2, Belanja Modal 951,352.690,355,28 saos 10.297.682.600,00 1,08 GAN PENJABARAN PERGESERAN APBD 10 NOMOR URUT 11 1 1111 1 1 2 11111122222 1 2 2 2 3 21/ NOMOR v JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URUT SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) Oo 1 2 3 4 5-4-3 6 SURPLUS / (DEFISIT) (647.179.906.623,68) (647.179.906.623,68) 0,00 0,00 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 647.179.906.623,68 647.179.906.623,68 0,00 o,og 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 306.500.000.000,00 306.500.000.000,00 0,00 0,00 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 340.679.906.623,68 340.679.906.623,68 0,00 god PEMBIAYAAN NETTO 647.179.906.623,68 647.179.906.623,68 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAWPROVINSI KALIMANTAN UTARA, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 05 0s, LAmupo WM, ws han Aaownteos ttd IRIANTO LAMBRIE ha . yoko “St00R0 Sh aa Kepata Bao Hutrum : DRS. Puknomg MM 0. Kepata BpKAD " RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD 11 BADRUN LAMPIRAN Ia PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 anang | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA “K RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 B NOMOR URAIAN JUMLAH (Rp) ERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM URUT SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) oo 1 2 3 4 5-4-3 6 7 4 PENDAPATAN 2.335.152.982.580,00 2.335.152,982.580,00 0,00 0,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 419.868.015.909,00 419.868.015.909,00 0,00 0,00 41.1 Pendapatan Pajak Daerah 293.334.558.388,00 293.334.558,388,00 0,00 0,00 411.01 Pajak Kendaraan Bermotor 65.159.038.013,00 65.159.038.013,00 | 0,00 0,00 4.1.1.01.01 A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) 17.893.723.751,00 17.893.723.751,00 0,00 0,00 | PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 4.1.1.01.02 A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) 301.234.006,00 301.234.006,00 0,00 0,001 PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 4.1.1.01.03 B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 177.809.220,00 177.809.220,00 0,00 0,00 | PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 4.1.1,01, 04 B-2 Bus, Micro Bus (Umum) 32.000.000,00 32.000,000,00 0,00 0,00 | PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 4.1.1. 01, 05 C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) 17.181.160.425,00 17.181.160.425,00 0,00 0,00 | PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 4.1.1.01. 06 C-2 Truck, Pick Up (Umum) 602.501.279,00 602.501.279,00 0,00 0,00 | PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 4.1.1.01, 07 D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) 0,00 0,00 0,060 0,00 | PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 4.1.1.01.08 D-2 Kendaraan Khusus (Umum) 7.040.000,00 7.040.000,00 0,00 0,00 | PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 4.1,1.01,09 E. Seperia Motor 24.764.893.885,00 24.764.893,885,00 0,00 0,00 | PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 4.1.1.01.11 Pajak Kendaraan Bermotor 287.675.447,00 287.675.447,00 0,00 0,00 4.1.1.01,12 G. Kendaraan Berat/ Besar 3.911.000.000,00 3.911.000.000,00 0,00 0,00 4.1.1, 03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 81.348.954.375,00 81.348.954.375,00 0,00 0,00 4.1.1,03.01 A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) 27.273.942.599,00 27.273.942.599,00 0,00 0,00 4.1.1, 03, 02 A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) 34.238,000,00 34.238.000,00 0,00 0,00 4.1.1.03. 03 B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 306.200.000,00 306.200.000,00 0,00 0,00 4.1.1. 03, 04 B-2 Bus, Micro Bus (Umum) 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.1.1, 03.05 C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) 17.002.923.685,00 17.002.923.685,00 0,00 0,00 4.1.1. 03. 06 C-2 Truck, Pick Up (Umum) 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00 4.1.1.03.07 D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1,1,03,08 D-2 Kendaraan Khusus (Umum) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 4.1.1,03.09 E. Sepeda Motor 35.057.591.225,00 35.057,591.225,00 0,00 0,00 4.1.1, 03.11 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 17.858.866,00 17.858.866,00 0,00 0,00 4.1.1.03.12 G. Kendaraan Berat/ Besar 1.180.000.000,00 1.180.000.000,00 0,00 0,00 4.1.1. 05 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 111.000.000.000,00 111.000.000.000,01 0,00 0,00 4.1.1. 05.06 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 111.000.000.000,00 111.000.000.000,00 0,00 0,00 RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN ORYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 12 NOMOR URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMAH / BERKURANG) DASAR HUKM URUT SEBELUM PERSESERAN | SETELAH PERGESERN (p Yo 1 2 3 4 5-4-3 6 7 4.1.1.06 Pajak AirPermukaan Po 658.500-000,001 ——— 658.s00000001 ”————————— 000l 0,00 4.1.1.06.0 Pjak Air Permukaan |” “esason.oo0,ool 658.500.00000 oool 0,00 4.1.1.07 Pajak Rokok |” 351e8066.000,00l — 35168066.000001 ————————— 900l 0,00 4.1.1.07.01 Pajak Rook | Bsesose.oo0,oo| —” 35.1es.066.00000l oool 0,00 1.2 Hasil Retribusi Daerah 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 1.2.0 Retribusi Jasa Usaha 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 4.1,2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah N 100.000.000,00 | Nan 100.000.000,00 | Na 0,00 Ne 0,00 dan Bangunan 4.1.2,02,03 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 41.2.0.04 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor 20.000.000,00 20.000.000, 00 0,00 0,00 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 126.393.457.521,00 126.393.457.521,00 0,00 0,00 41.4.02 Penerimaan Jasa Giro 3.225.000.000,00 3.225.000.000,00 0,00 0,00 4.1.4.02.01 Jasa Giro Kas Daerah |” 3225000000,00| —— 322500000000 ooo| 0,00 4.1.4.03 Penerimaan Bunga Deposito |” “es00o00.000,ool — Gso0000000,00l oool 0,00 4.1.4. 03.01 Rekening Deposito Pada Bank |” “esoosoooooool”— Gs00000000001 “900” 0,00 4.1.4.16 pendapatan BLUD | “In6ess45752100l — 116668457521,00) ooo|l 0,00 4.1.4.16. 01 Pendapatan Jasa Layanan BLUD ea 116.668.457.521,00 | ”116.668.457.521,00 | ANN 0,00! NN 0,00 4.2 OANA PERIMBANGAN 1.800.696.737.000,00 1.800.696.737.000,00 0,00 0,00 4.2.1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 329,295.149,000,00 329.295.149.000,00 0,00 0,00 4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak 73.360.332.000,00 73.360.332.000,00 0,00 0,60 4.2.1.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor | — 37.956.122.000,00 — — 37.956.122.000,00 NN 0,00 1 Nan 0,00 Peraturan Nomor 137 Tahun 2015 Pertambangan 4.2.1.01. 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi 28.213.668.000,00 28.213.668.000,00 0,00 0,00 | Peraturan Nornor 137 Tahun 2015 4.2.1.01.M4 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan 3.829.149.000,00 3.829.149.000,00 0,00 0,00 | Peraturan Nomor 137 Tahun 2015 4.2.1.01.05 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan 3.361.393.000,00 3.361.393.000,00 0,00 0,00 Peraturan Nomor 137 Tahun 2015 4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam |” 2ss03a817000,001 — 25598a817000001 aool 900 4.2.1.02. 01 Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan |” ““Iner2osoc00,oo| — 1762208000000| ———————— oool 0,00 | Peraturan Nomor 137 Tahun 2015 4.2.1.02. 02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan 10.625.264.000,00 10.625.264.000,00 0,00 0,00 | Peraturan Nomor 137 Tahun 2015 4.2.1.02.03 Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi 126.560.004.000,00 126.560.004.000,00 0,00 0,001 Peraturan Nomor 137 Tahun 2015 4.2.1,02.04 Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent) 6.080.819.000,00 6.080.819.000,00 0,00 0,00 | Peraturan Nomor 137 Tahun 2015 RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 13 44 UM RTAM BERKURAN NOMOR URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM URUT SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5-4-3 6 7 4.2.1, 02,05 Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 83.645.571.000,00 83.645.571.000,00 0,00 0,00 Peraturan Nomor 137 Tahun 2015 4.2.1.02.08 Bagi Hasit Dari Pertambangan Minyak Bumi 10.271.218.000,00 1.71,218,000,00 0,00 0,00 | Peraturan Nomor 137 Tahun 2015 421.02.09 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 1.129.861.000,00 1.129.861.000,00 0,00 0,00 | Peraturan Nomor 137 Tahun 2015 4.2.2 Dana Alokasi 1.163.384.773.000,00 1.163.384.773.000,00 0,00 0,00 42.2.01 Dana Alokasi Umum 1.163.384.773.000,00 1.163.384.773.000,00 0,00 0,00 4.2.2.01.01 Dana Alokasi Umum 1.163.384.773.000,00 1,163.384.773.000,00 0,00 0,00 | Peraturan Nomor 137 Tahun 2015 4.2.3 Dana Alokasi Khusus 308.016.815.000,00 308.016.815.000,00 0,00 0,00 4.2.3. 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) 76.116.080.000,00 76.116.080.000,00 0,00 0,00 423.01,01 DAK Bidang Pendidikan 8.360.357.000,00 8.360.357.000,00 0,00 0,00 | Peraturan Nomor 137 Tahun 2015 4.2.3.01.02 DAK Bidang Kesehatan 58.280.485.000,00 58.280.485.000,00 0,00 0,001 Peraturan Nomor 137 Tahun 2015 4.2.3.01.08 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 9.475.238.000,00 9.475.238.000,00 0,00 0,00 | Peraturan Nomor 137 Tahun 2015 4.2.3.02 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 163.270.194.000,00 163.270.194.000,00 0,00 0,00 4.2.3.02.01 Bantuan Operasional Sekolah 133.463.000.000,00 133.463.000.000,00 0,00 0,00 | Peraturan Nomor 137 Tahun 2015 42.3.0.033 Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 | Peraturan Nomor 137 Tahun 2015 4.2.3.02.04 Tunjangan Profesi Guru 24.549.755.000,00 24.549.755.000,00 0,00 0,00 4.2.3.02.05 Tambahan Penghasilan Guru 1.320.000.000,00 1.320.600.000,00 0,00 0,00 4.2.3.02.06 Tunjangan Khusus Guru 36.636.000,00 36.636.000,00 0,00 0,00 4.2.3.02.07 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 1.400.803.000,00 1.400.803.000,00 0,00 0,00 4.2,3.03 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan 683.630.541.000,00 68.630.541.000,00 0,00 0,00 4.2.3.03.01 Bidang Pendidikan 27.049.173.000,00 27.049.173.000,00 0,60 0,00 423.983.022 Bidang Jalan 32.089.155.000,00 32.089.155.000,00 0,00 0,00 4.2.3.03.03 Bidang Irigasi 5.831.950.000,00 5.831.950.000,00 0,00 0,00 4.2.3.03.04 Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah 3.660,263.000,00 3.660.263.000,00 0,00 0,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 114.588.229.671,00 114.588.229.671,00 0,00 0,00 43.1 Pendapatan Hibah 969.480.000,00 969.480.000,00 0,00 0,00 4.3.1.03 Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 295.200,000,00 295.200.000,00 0,00 0,00 Dalam Negeri PP EA SAY an Mena MEN 4.3.1.03, 01 Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 295.200.000,00 295.200.000,00 0,00 0,00 4.3.1, 04 Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan 674.280.000,00 674.280.000,00 0,00 0,00 4.3.1.04.03 Sumbangan Pihak Ketiga 674.280.000,00 674.280.000,00 0,00 0,00 4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00 4.3.4. 01 Dana Penyesuaian 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00 RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 14 JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG NOMOR URAIAN (Rp) AH It , DASAR HUKUM URUT SEBELUM PERSESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5-4-3 6 7 4.3.4.01.03 Dana Insentif Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00 4.3.6 Pendapatan Lainnya 106.118.749.671,00 106.118.749.671,00 0,00 0,00 4.3.6.01 Pendapatan Lainnya 106.118.749.671,00 1065.118.749.671,00 0,00 0,00 3.6.01.01 Pendapatan Lainnya 106.118.749.671,00 106.118.749.671,00 0,00 0,00 5 BELANJA 2.982.332.889.203,68 2.982.332.889.203,68 0,00 0,00 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.127.069.896.296,80 1.097.915.296.296,30 (29.154.600.000,00) (2,59) 5.1.1 Belanja Pegawai 537.505.205.303,80 537.505.205.303,80 0,00 0,00 5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 290.051.036.932,75 290.051.036.932,75 0,00 0,00 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 184.029.596.566,20 182.809.596.566,20 (1.220.000.000,00) (0,66) 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 19.384.001.267,01 19.384.001.267,01 0,00 0,00 5.1.1.01. 03 Tunjangan Jabatan 18.817.359.716,03 19.037.359.716,03 220.000.000,00 1,17 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 27.237 137.340,00 27.237.137.340,00 0,00 0,00 5.1,1.01.05 Tunjangan Fungsional 6.505.507.119,99 6.505.507.119,99 0,00 0,00 5.1.1.01. 06 Tunjangan Beras 11.663.934.224,58 12.663.934.224,58 1.000.000.000,00 8,57 5.1,1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.307.554.393,00 3.307.554.393,00 0,00 00 5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 113.533.152,19 113.533.152,19 0,00 0,00 5,1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 7.342.358.283,75 7.342.358.283,75 0,00 0,00 5.1.1.01.10 Uang Paket 98.154.000,00 98.154.000,00 0,00 0,00 5.1,1.01.11 Tunjangan Panitia Musyawarah 79.448.775,00 79.448.775,00 0,20 0,00 5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi 76.244.625,00 76.244.625,00 0,90 0,00 5.1.1.01.13 Tunjangan Panitia Anggaran 62.868.375,00 62.868.375,00 0,00 0,00 5.1.1.01. 14 Tunjangan Badan Kehormatan 13.643.775,00 13.643.775,00 0,00 0,00 5.1.1.01. 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 912.181.325,00 912.181.325,00 0,00 0,00 5.1.1.01. 16 Tunjangan Perumahan 8.400.000.000,00 3.400.000.000,00 00 0,00 5.1.1.01.17 Uang Duka Wafat/ Tewas 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 5.1.1.01.18 Uang Jasa Pengabdian 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 5.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 561.600.000,00 561.600.000,00 0,60 0,00 5.1.1.01.22 Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian 1.165.913.995,00 1.165,913.995,00 0,00 0,00 5.1.1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 228.935.668.371,05 228.935.668.371,05 0,20 0,00 5.1.1.02. 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 227.153.668.371,05 227.153.668.371,05 0,00 0,00 5.1.1.02. 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif 1.782.000.000,00 1.782.000.000,00 0,00 0,00 Lainnya 5.1.1.03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta 10.091.500.000,00 10.091.500.000,00 0,00 0,00 KDH/WKDH RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 15 AH NOMOR URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM URUT SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) yo 1 2 3 4 5-4-3 6 7 5.1.1.03.01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 9.040.500.000,00 9.040.500.000,00 0,00 0,00 5.1.1. 03. 02 Biaya Penunjang Operonal Gubernur / Wakil Gubernur 1.051.000.000,00 1.051.000.000,00 0,00 0,00 5.1.1. 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 8.427.000.000,00 8.427.000.000,00 0,00 0,00 5.1.1.05.01 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 8.427.000.000,00 8.427.000.000,00 0,00 0,00 5.1.2 Belanja Bunga 7.150.492.707,00 7.150.492.707,00 0,20 0,00 5.1.2. 01 Bunga Utang Pinjaman 7.150.492.707,00 7.150.492.707,00 0,00 0,00 5.1.2. 01.04 Bunga Utang Pinjaman Kepada Lemhaga Keuangan Bukan 7.150.492.707,00 7.150.492.707,00 0,00 0,00 Bank 5.1.3 Belanja Subsidi 18.000.000.000,00 18.000.000.000,00 0,00 0,00 5,1.3.01 Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga 18.000.000.000,00 13.000.000.000,00 0,00 0,00 5.1.3.01.03 Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga 18.000.000.000,00 13.000.000.000,00 0,00 0,00 5.1.4 Belanja Hibah 228.199.000.000,00 199.044.400.000,00 (29.154.600.000,00) (12,78) 5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 90.000.000.000,00 90.009.060.000,00 0,00 0,00 5.1.4.05.01 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 90.000.000.000,00 90.000.000,000,00 0,00 0,00 5.1.4.07 Belanja Hibah Dana BOS 138.199.000.000,00 109.044.400.000,00 (29.154.600.000,00) (21,10) 5.1.4.07.01 Belanja Hibah Dana BOS ke SD 133.463.000.000,00 68.107.600.000,00 (65.355,400.000,C0) (18,97) 5.1.4.07.02 Belanja Hibah Dana BOS ke SMP 0,00 31.032.000.000,00 31.032.000.000,00 0,00 5.1.4.07.03 Belanja Hibah Dana BOS ke SMA 0,00 3.731.000.000,00 3.731.000.000,00 0,00 5.1.4.07.04 Belanja Hibah Dana BOS ke SMK 0,00 1.437.800.000,00 1.437.800.000,00 0,00 5.1.4.07.05 Belanja Hibah Dana BOS ke Sekolah Swasta 4.736.000.000,00 4.736.000.000,00 0,00 0,00 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4.000.000,000,00 4.000.000.000,00 0,20 0,00 5.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial 4.000.000.000,0C 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Kemasyarakatan 00 Pp AP aa Me — — 5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan 133.939.198.286,00 133.939,198.286,00 0,00 0,00 Pemerintah Desa 5.1.6.02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 133.939.198.286,00 133.939.198.286,00 0,00 0,00 5.1.6.02.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 133.939.198.286,00 133.939.198.286,00 0,00 0,00 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 188.276.000.000,00 188.276.000.000,00 0,00 0,00 Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 5,1.7.02 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota 185.776.000.000,00 185.776.000.000,00 0,00 0,00 RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 16 JUMLAH (Ri BERTAMBAH / (BERKURAN NOMOR URAIAN (Rp) 1 5) DASAR HUKUM URUT SEBELUM PERSESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5-4-3 6 7 5.1.7.02.01 Be anja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bulungan 28.649.000.000,00 28.649.000.000,00 0,00 0,00 5.1.7.02.02 Be anja Bantuan Keuangan Kepada Kota Tarakan 50.412.000.000,00 50.412.000.000,00 0,00 0,00 5.1.7.02.03 Be anja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Nunukan 62.153.000.000,00 62.153.000.000,00 0,00 0,00 5.1.7.02.04 Be anja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Malinau 23.438.000.000,00 23.438.000.000,00 0,00 0,00 5.1.7.02.05 Be anja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Tana Tidung 21.124.000.000,00 21.124.000.000,00 0,00 0,00 5.1.7. 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 5.1.7.05.01 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 2.500.000.000,00 2.500.000,000,00 0,00 0,00 5.1.8 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 5.1.8, 01 Belanja Tak Terduga 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 1,855.262.992.906,88 1.884.417.592.906,88 29.154.600.000,00 1,57 5.2.1 Belanja Pegawai 181.071.803.700,00 181.071.803.700,00 0,00 0,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 92.984.391.700,00 93.044.391.700,00 60.000.000,00 0,06 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 78.417.330.000,00 78.408.930.000,00 (8.400.000,00) (0,01) 5,2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 4.580.975.100,00 4.664.975.100,00 84.000.000,00 1,83 5.2.1.01.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 327.400.000,00 327.400.000,00 0,00 0,00 5.2.1.01.04 Honorarium PNS Lainnya 7.253.395.000,00 7.259.395.000,00 6.000.000,00 0,08 5.2.1,01.05 Honorarium Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 2.324.791.600,00 2.303.191.600,00 (21.600.000,00) (0,93) 5.2.1. 01.06 Honorarium Verifikasi Dana Hibah dan Bansos 80.500.000,00 80.500.000,00 0,00 0,00 5.2.1. 02 Honorarium Non PNS 68.447.602.000,00 71.385.432.000,00 2.937.830.000,90 4,29 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 995.000.000,00 995.000.000,00 0,00 0,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 67.452.602.000,00 70.390.432.000,00 2.937.830.000,00 4,36 5.2.1.03 Uang Lembur 161.280.000,00 161.280.000,00 0,00 0,00 5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 161.280.000,00 161.280.000,00 0,00 0,00 5.2.1.04 Honorarium Pengelola Dana BOS 2,997.830.000,00 0,00 (2.997.830.000,00) (100,00) 5.2.1.04.01 Honorarium Pengelola Dana BOS 2.997.830.000,00 00 (2.997.830.000,00) (100,00) 5.2.1. 06 Belanja Honorarium Non Pegawai 1.480.700.000,00 1.480.700.000,00 0,00 0,60 5.2.1.06. 01 Belanja Honorarium Non Pegawai 1.480.700.000,00 1.480.700.000,00 0,00 0,00 5.2.1.07 Belanja Pegawai BLUD 15.000.000.000,00 15.000.000,000,00 0,00 0,00 5.2.1.07.01 Belanja Pegawai BLUD 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 722.838.498.851,60 741.695.416.251,60 18.856.917.400,00 2,61 RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 17 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN DASAR HUKUM URUT SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5-4-3 6 7 5.2.2, 01 Belanja Bahan Pakai Habis 21.224.235.022,00 21.036.235.022,00 (188.000.000,00) (0,89) 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.617.835.320,00 10.534.835.320,00 (83.000.000, 60) (0,78) 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 1.619.190.940,00 1.619.190.940,00 0,20 0,00 Kering) 5.2.2.01.04 Be anja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 530.841.600,00 530.841.600,00 0,00 0,00 5.2.2.01.05 Be anja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.678.951.932,00 1.678.951.932,00 0,00 0,00 5.2.2.01.06 Be anja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.355.215.230,00 2.355.215.230,00 0,00 0,00 5,.2.2.01.07 Be anja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.01.08 Be anja Pengisian Tabung Gas 67.800.000,00 67.800.000,00 0,00 0,00 5.2.2.01.09 Be anja Perlengkapan Peserta Pelatihan/ Rapat / Pertemuan 3.418.100.000,00 3.313.100.000,00 (105.000.000,00) (3,07) 5.2.2.01.10 Be anja Peralatan Dokumentasi Habis Pakai 256.400.000,00 256.400.000,00 0,00 0,00 5.2,2.01.11 Be anja Plaket/Pandel 315.100.000,00 315.100.000,00 0,00 0,00 5.2.2.01,12 Be anja Peralatan Kesenian 55.000.000,00 55,000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.01.13 Be anja Penunjuk Info SKPD 172.500.000,00 172.500.000,00 0,00 0,00 5.2,2. 01.14 Be anja Perlengkapan Medis 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 5,2.2.01.15 Be anja Kotak Arsip 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 0,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 11.689.023,782,00 11.689.023.782,00 0,00 0,00 5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak 637.500.000,00 637.500.000,00 0,00 0,00 5.2.2.0. 0 Belanja Bahan Obat-Obatan 606.500.000,00 606.500.000,00 0,00 0,00 5.2.2.02. 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.02.06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 1.418.600.000,00 1.418.600.000,00 0,00 0,00 5.2.2. 02.07 Belanja Bahan Pameran/Expo 1.170.250.300,00 1.170.250.300,00 0,00 0,00 5.2.2.02.08 Belanja Pemberian Penghargaan/Cenderamata, Hadiah dan 4.458.753.000,00 4.458.753.000,00 0,00 0,00 Piagam 5.2.2.02.09 Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan (Non Aset Tetap) 1,747.588.482,00 1.747.588.482,00 0,00 0,00 5.2.2.02.10 Belanja Bahan Pakan Ternak 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2,02,11 Belanja Bahan Papan Nama Aset 212.200.000,00 212.200.000,00 0,00 0,00 5.2,2.02.13 Belanja Bahan Perlengkapan Lainnya 917.632.000,00 917.632.000,00 0,00 0,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 91.753.697.400,00 91.833.697.400,00 80.000.000,00 0,09 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.055.540.000,00 1.055.540.000,00 0,00 0,00 5,2.2.03.02 Belanja Air 1.621.840.000,00 1.621.840.000,00 0,00 0,00 5.2,2.03.03 Belanja Listrik 12.505.608.000,00 12.505.608.000,00 0,00 0,00 5.2.2.03. 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.087.277.500,00 2.087,277.500,00 0,00 0,00 5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Intemet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 5.832.680.000,00 5.832.680.000,00 0,00 0,00 5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 1.127.961.200,00 1.127.961.200,00 0,00 0,00 RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 18 TAM RKURAN NOMOR URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BE G) DASAR HUKUM URUT SEBELUM PERSESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) Oa 1 2 3 4 5-4-3 6 7 5.2.2.03.08 Be anja Sertifikasi 679.123.000,00 679.123.000,00 0,00 0,00 5.2.2.03,12 Be anja Jasa Clening Service/Kebersihan 7.492.030.000,00 7.492.030.000,00 9,00 0,00 5.2.2.03.13 Be anja Jasa Pendukung Kegiatan/Event Organizer 1.899. 700.000,00 1.899,700.000,00 0,00 0,00 5.2.2. 03.14 Be anja Publikasi 34.925.612.200,00 34.925.612.200,00 0,00 0,00 5.2.2.03.15 Be anja Jasa Administrasi Kemitraan 265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2. 03.16 Be anja Dekorasi 1.384.000.000,00 1.384.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2, 03.17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber 18.627.600,500,00 18.707.600.500,00 80.000.000, 00 0,43 5.2.2.03.18 Be anja Make Up 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.03.19 Be anja Jasa Pengamanan 2.034.725.000,00 2.034.725.000,00 0,00 0,00 5,2.2.03.20 Be anja Kebutuhan Penghuni Panti 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.03.21 Be anja PBB 60.000.000,00 60.000.009,00 0,00 0,00 5.2,2.03.22 Be anja Jasa Layanan Server 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.4 Belanja Premi Asuransi 3.652.829.500,00 3.652.829.500,00 0,00 0,00 5.2.2.04, 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.940.829.500,00 1.940.829.500,00 0,00 0,00 5.2,2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 1.160.000.000,00 1.160.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2, 04,03 Belanja General Check Up 552.000.000,00 552,000.000,00 0,00 0.00 5.2.2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 23.560.900.030,80 23.560.900.030,80 0,00 0,00 5.2.2. 05.01 Be anja Jasa Service 4.400.886.040,00 4.400.886.040,00 0,00 0,00 5.2.2. 05.02 Be anja Penggantian Suku Cadang 5,064.802.580,00 5.064.802.580,00 0,00 0,00 5.2.2.05.03 Be anja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 12.356.158.600,00 12.356.158,600,00 0,00 0,00 5.2.2, 05. M4 Be anja Jasa KIR 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 2,00 5.2.2.05. 05 Be anja Pajak Kendaraan Bermotor 776.352.810,80 776.352.810,80 0,00 0,00 5.2.2.05.07 Be anja Surat Tanda Nomor Kendaraan 847.500.000,00 847.500.000,00 0,00 0,00 5.2.2.05.69 Be anja penggantian aksesoris kendaraan 60.000.000,00 60.000.000, 00 0,00 9,00 5.2.2, 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.232.506.820,00 13.235.006.820,00 2.500.000,00 0,02 5 .2.2.06.01 Belanja Cetak 8.698.644.070,00 8.704.144.070,00 5.500.000,00 0,06 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.412.721.650,00 3.409.721.650,00 (3.000.000,00) 0,59) 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 1.121.141.100,00 1.121.141,100,00 0,20 0,00 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 28.500.550.125,00 28.639.050.125,00 138.500.000,00 0,49 5.2.2.07.01 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat 17.091.300.000,00 17.251.300,000,00 160.000.000,00 0,94 5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 7713.250.125,00 7.691.750.125,00 (21.500.000,00) 0,28) 5.2.2.0. M Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana 150.000.000,00 150,000.000,00 0,00 0,00 Mobilitas 5.2.2.07.06 Belanja sewa penginapan/hotel 3.196.000.000,00 3.196.000.000,00 0,20 0,00 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.405.200.000,00 3.405.200.000,00 0,00 3.00 5.2.2.08. 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.319.100.000,00 2.319.100.000,00 0,00 0,00 RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 19 /N NOMOR URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM URUT SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) Yo 1 2 3 4 5-34-3 6 7 5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 146.100.000,00 146.100.000,00 0,00 0,00 5.2,2.08, 03 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 940.000.000,00 940,000.000,00 0,00 0,00 5.2,2,09 Belanja Sewa Alat Berat | 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.09.01 Belanja Sewa Eskavator 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.679.054.700,00 3.679.054.700,00 0,00 0,00 5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 54.000.000,00 54.000.009,00 0,00 0,00 5.2.2,10.02 Belanja Sewa Komputer Dan Printer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.10. 04 Belanja Sewa Generator 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 00 5.2,2.10.05 Belanja Sewa Tenda 676.454.700,00 676.454.700,00 0,00 0,00 5.2.2.10.06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 139.500.000,00 139.500.000,00 0,00 0,00 5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound Sistem/ Elektone 360.500.000,00 360.500.000,00 0,00 0,00 5.2.2.10.08 Belanja Sewa Bandwidth 447.000.000,00 447.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.10.099 Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya 1.931.600.000,00 1.931.600.000,00 0,00 0,00 5.2.2.10.10 Belanja Sewa Colocation Server 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 39,223.248.242,00 39.287.748.242,00 64.500.000,00 0,16 5.2.2.11,01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 442.440.000,00 442.440.000,00 0,00 0,00 5.2.2.11, 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13.617.990.492,00 13.597.990,492,00 (20.000.000,00) (0,15) 5.2.2,11,03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5.843.025.000,00 5.853.025.000,00 10.000.000,00 0,17 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan 19.319,792.750,00 19,394.292.750,00 74.500.000,00 0,39 5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 702.500.000,00 702.500.000,00 0,00 0,00 5.2.02.12.01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH 194.000.000,00 194.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 125.000.000,00 125.000,000,00 0,00 0,00 5.2,2.12.03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,60 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 97.300.000,00 97.300.000,00 0,00 0,00 5.2.2.12.06 Belanja atribut lainnya 116.200.000,00 116.200.000,00 | 0,00 0,00 5.2,2.13 Belanja Pakaian Kerja 422.550.000,00 422.550.000,00 0,00 0,00 5.2.2.13. 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 422.550.000,00 422.550.000,00 0,00 0,00 5.2.2,14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.105.625.000,00 1.105.625.000,00 0,00 0,00 5.2.2,14.02 Belanja Pakaian Adat Daerah 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 0,00 5.2,2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 176.400.000,00 176.400.000,00 0,00 0,00 5.2,2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 265.500.000,00 265.500.000,00 0,00 0,00 5.2,2,14.05 Belanja Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Lainnya 576.225.000,00 576.225.000,00 0,00 0,00 5.2.2,15 Belanja Perjalanan Dinas 150.468.117.358,80 150.552.617.358,80 84.500.000,00 0,06 5.2.2.15.0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62.234.988.516,50 62.019.988.516,50 (215.000.000,00) (0,35) 5.2.2.15.0 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 80.930.812.842,30 81,230.312.842,30 299.500.000,00 0,37 5.2.2.15.03 Belanja perjalanan dinas luar negeri 7.302.316.000,00 7.302.316,000,06 0,00 0,00 RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 20 JUMLA BERTAM BERKURAN NOMOR URAIAN H (Rp) ERTAMBAH / ( 5) DASAR HUKUM URUT SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) Ya 1 2 3 4 5-24-3 6 7 5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.16.02 Belanja Beasiswa Tuas Belajar S1 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.16.03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 10.063.487.000,00 9.813.487.000,00 (250.000.000,00) (2,48) 5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 5.957.610.000,00 5.957.610.000,00 0,00 0,00 5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 3.605.877.000,00 3.355.877.000,00 (250.000.000,00) (6,93) 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 19.969.766.500,00 13.371,800.400,00 (6.597.966.100,00) (33,04) 55.2.2.200 Be anja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 3.878.601.500,00 3.878.601.500,00 0,20 0,00 5.2.2.20.05 Be anja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 13.765.400.000,00 7.167,433.900,00 (6.597.966.100,00) (47,33) 5.2.2.20.06 Be anja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 2.003.765.000,00 2.003.765.000,00 0,00 0,00 5.2.2.20.07 Be anja Pemeliharaan Meubelair 187.500.000,00 187.500.000,00 0,00 0,00 5.2.2.20.08 Be anja Jasa Pemasangan dan Instalasi Infrastruktur 134.500.000,00 134.500.000,00 0,00 0,00 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 54.306.223.300,00 54.306.223.300,00 0,00 0,00 5.2.2.21, 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 6.585.423.300,00 5.585.423.300,00 0,00 0,00 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 41.560.100.000,00 41.560.100.000,00 0,00 0,00 5,2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2.313.000.000,00 2.313.000.000,00 0,00 0,00 5,2.2.21.M4 Belanja Jasa Konsultansi Jasa Lainnya 3.847.700.000,00 3.847.700.000,00 0,00 0,00 5.2.2.3 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak 109.242.631.300,00 109.242.631.300,00 0,00 0,00 Ketiga Ap TA LAST 5.2.2.3.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 15,039.456.300,00 15.039.456.300,00 0,00 0,00 5.2.2.23.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 94.203.175.000,00 94.203.175.000,00 0,00 0,00 5,2.2.26 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak 986.756.250,00 986.756.250,00 0,00 0,00 Ketiga AA 5.2.2.26.01 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan kepada 986.756.250,00 986.756.250,00 0,00 0,00 Masyarakat/Pihak Ketiga 5.2.2.7 Belanja Transportasi dan Akomodasi 20.967.835.000,00 20.982.835.000,00 15.000.000,20 0,07 5.2.2.27.01 Belanja Transportasi 9.043.835.000,00 9.043.835.000,00 0,90 0,00 5.2.2.27.02 Belanja Akomodasi 7.457.200.000,00 7.472.200.000,00 15.000.000,00 0,20 5.2.2.27.03 Belanja Uang Saku Peserta 4.466.800.000,00 4.466.800.000,00 0,00 0,00 5.2.2.28 Belanja Barang Milik Daerah yang dibawah Kapitalisasi 468.760.000,00 468.760.000,00 0,00 0,00 5.2.2. 28. 05 Belanja Pengadaan Alat Kantor dibawah Kapitalisasi 355.430.000,00 355.430.000,00 0,00 0,00 5.2.2. 28.06 Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga dibawah Kapitalisasi 107,330.000,00 107.330.000,00 0,00 0,00 5.2.2.28.07 Belanja Pengadaan Alat Komputer dibawah Kapitalisasi 6.000.000,00 6.900.000,00 00 0,00 RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 21 NOMOR Uu JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) D HUKUM URUT SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) Ya 1 2 3 4 554-3 6 7 5.2.2.29 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS 1.319.524.000,00 1.319.524.000,00 0,00 0,00 5.2.2.29. 02 Belanja Beasiswa S1 1.319.524.000, .19.524.000,00 0,00 0,00 5.2.2.30 Belanja Barang dan Jasa BLUD 95.668.457.521,00 95.668.457.521,00 0,00 0,00 5.2.2.30. 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 95.668.457.521,00 95.668.457.521,00 0,00 0,00 55.2.2.311 Belanja Barang dan Jasa BOS 16.235.020.000,00 41.742.903.500,00 25.507.883.500,00 157,12 5.2.2.31.01 Belanja Barang dan Jasa BOS 16.235.020.000,00 41.742.903.500,00 25.507.883.500,00 157,12 5.2.3 Belanja Modal 951.352.690.355,28 961.650.372.955,28 10.297.682.600,00 1,08 5.2.3.07 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa 2,761.700.000,00 2.761.700.000,00 0,00 2,00 5.2.3.07.02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau 2.761.700.000,00 2.761.700.000,00 0,00 2,00 5.2.3. M Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 59,312,250.000,00 59.312.250.000,00 0,00 0,00 Gedung SSS Ta 5.2.3.11.01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan 2.377.500.000,00 2.377.500.000,00 0,00 0,00 Perumahan/G Tempat Tinggal 5.2.3.11.04 Belanja Moda Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 56.134.750.000,00 56.134.750.000,00 0,00 2,00 Tempat 'Kerja/Jasa 5.2.3.11.05 Belanja Moda Tanah - Pengadaan Tanah Kosong 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 2,00 5.2.3. 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 5.2.3.16. M4 Belanja Moda. Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Generating Set 5.2.3.17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan 2Z0.481.000.000,00 20.481.000.000,00 0,00 0,00 Darat Bermotor” AA AA aa BN Nan 5.2.3.17.01 Belanja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan 9,289.000.000,00 9.289.600.000,00 0,00 2,00 Dinas Bermotor Perorangan 5.2 .3.17.02 Belanja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan 6.059.600.000,00 6.059.600.000,00 0,00 0,00 Bermotor Penumpang 5.2.3.17.03 Belanja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 Bermotor Angkutan Barang 5.203.177. M Belanja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan 2.972.400.000,00 2.972.400.000,00 0,00 0,00 Bermotor Khusus 5.2.3.17. 05 Belanja Modal Pera atan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan 1.260.600.000,00 1.260.000.000,00 0,00 0,00 Bermotor Beroda Dua 5.2.3.19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut 2.180.000.000,00 2.180.000.000,00 0,00 0,00 Apung Bermotor ga 5.2.3.19.02 Belanja Modat Pera atan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut 80.000.000,00 80.000.000, 00 0,00 0,00 Apung Bermotor Penumpang 5.2.3.19. 03 Belanja Modal Pera atan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 0,00 Apung Bermotor Khusus RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN ORYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2 NOMOR u JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM URUT SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) Yo 1 2 3 4 55-4-3 6 7 5.2.3.20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Apung Tak Bermotor Png AP“. 5.2.3.20.03 Belanja Modal Peatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Apung Tak Bermotor Khusus 5.2.3. 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 5.2.3.24.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Universal 5,2.3.24.08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Ukur/Pembanding 5.2.3. 26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpani — ata Mana 5,2.3.26.03 Belanja Moda Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Penyimpanan 5.2.3.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 5.450.673.000,00 5.450.673.000,00 0,00 0,00 2.3.27.01 Belanja Moda Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 93.080.000,00 93.080.000,00 0,00 0,00 5.2.3.27.02 Belanja Moda Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 0,00 Hitung/Jumlah 5.2.3.7.03 Belanja Moda Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Reproduksi (Pengganda) 5.2.3.27.04 Belanja Moda Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 575.600.000,00 575.600.000,00 0,00 0,00 Penyimpanan Perlengkapan Kantor 5.2.3.2. W6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 4.640.493.000,00 4.640.493.000,00 0,00 0,00 Lainnya 5,2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 3.240.566.000,00 3,240.566.000,00 0,00 0,00 Tangga AA TT TT TT (STT 5.2.3.28.01 Be anja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 1.006.700.000,00 1.906.700.000,00 0,00 0,00 5.2.3.28.02 Be anja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aat 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 Pengukur Waktu 5.2.3.28.03 Be anja Modal Pera atan dan Mesin - Pengadaan Aat 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Pembersih 5.2.3.28. 04 Be anja Modal Peraatan dan Mesin - Pengadaan Aat 203.600.000,00 203.600.000,00 0,00 0,00 Pendingin 5.2.3.28. 05 Be anja Modal Pera atan dan Mesin - Pengadaan A at Dapur 784.500.000,00 784.500.000,00 0,00 0,00 5.2.3. 28.06 Be anja Modal Pera atan dan Mesin - Pengadaan A at Rumah 750.640.000,00 750.640.000,00 0,00 0,00 Tangga Lainnya (Home Use) 5.2.3. 28.07 Be anja Modal Pera atan dan Mesin - Pengadaan Aat 229.126.000,00 229.126.000,00 0,00 0,60 Pemadam Kebakaran 5.2.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 12.088.089.700,00 12.088.089.700,00 0,00 0,00 RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 23 TAMBA BERKURAN NOMOR URAIAN JUMLAH (Rp) BER BAH / ( RANG) DASAR HUKUM URUT SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) oya 1 2 3 4 5-4-3 6 7 5.2.3.29.01 Belanja Moda Pera at an Mesin - Pengadaan Komputer 6.282.000.000,00 5.282.000.000,00 0,00 0,00 Unit Jaringan 5.2.3.29.02 Belanja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Personal 3.151.250.000,00 3.151.250.000,00 0,00 0,00 Komputer 5.2.3.29.03 Belanja Moda Pera atan dan Mesin - Pngadaan Peralatan 83.689.700,00 88.689.700,00 0,00 0,00 Komputer Ma'nframe 5.2.3.29. 04 Belanja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 264.500.000,00 264.500.000,00 0,00 0,00 Mini Komputer 5.2.3.29.05 Belanja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 496. 300.000,00 496.300.000,00 0,00 0,00 Personal Komputer 5.2.3.29. 06 Belanja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 1.805.350.000,00 1.805.350.000,00 0,00 0,00 Jaringan 5.2.3.30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi 508.550,000,00 508.550.000,00 0,00 0,00 Kerja/Rapat Pejabat” PTT Ag Ap A.A 5.2,3.30.01 Belanja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja 151.700.000,00 151.700.000,00 0,00 0,00 Pejabat 5.2.3.30.02 Belanja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat 8.000.000,00 8.000.006,00 0,00 0,00 Pejabat 5.2.3. 30.03 Belanja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Kurs' Kerja 128.500.000,00 128.500.000,00 0,00 0,00 Pejabat 5.2.3.30.04 Belanja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Kurs Rapat 70.000.000,00 70.000.000, 00 0,00 0,00 Pejabat 5.2.3.30.07 Belanja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan 150.350.000,00 150.350,000,00 0,00 0,00 Arsip Pejabat 5.2.3.31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 1.665.018.000,00 1.665.018.000,00 0,00 0,00 5.2,.3.31.01 Be anja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Pera atan 999.018.000,00 999.018.000,00 0,00 0,00 Studio Visual 5.2.3.31.02 Be anja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Pera atan 111.000.000,00 111.000.000,00 0,20 0,00 Studio Video dan Fim 5.2.3.31.04 Be anja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Pera atan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Cetak 5.2.3.31. 05 Be anja Moda Peraatan dan Mesin - Pengadaan Pera atan 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Computing 5.2.3. 31. 06 Be anja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Pera atan 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 Pemetaan Ukur 5.2.3.32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 280.500.000,00 280.500.000,00 0,20 0,00 — — - LL LD — LD — — — — — — — — —— A -——— — —— m-- —— — — — ——— 5.2.3.32.01 Belanja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Alat 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 Komunikasi Telephone 5.2.3.32.02 Belanja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Alat 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 Komunikasi Radio SSB 5.2.3.32.03 Belanja Moda Pera atan dan Mesin - Pengadaan Alat 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Komunikasi Radio HF/FM RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 24 NOMOR Uu JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM URUT SEBLUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) Oo 1 2 3 4 5-4-3 6 7 5.2.3.32.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengdan Alat 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Komunikasi ado VHF 5.2.3.33 Belanja Modal Peralatan a Mein - Pengadaan Peralata 50.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Pemanar AAA TTS 5.2.3.33.19 Belanja Moda ralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher 5.000.000,00 0.000,00 0,00 0,00 Antena 5.2.3. 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 55,713.192.000,00 55.713.192.000,00 0,00 0,00 5.2.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 54.484.192.000,00 54.484.192.000,00 0,00 0,00 Kedokteran Umum 5.2.3. 34.07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi 229.000.000,00 229.000.000,00 0,00 0,00 5.2.3, 34.09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 5.2.3, 36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit 1.245.000.000,00 1.245.000.000,00 0,00 0,00 Laboratorium Na HTS, Nia 5,2.3.36. 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 5.2.3. 36.14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 245.000.000,00 245.000.000,00 0,00 0,00 Laboratorium Kedokteran 5.2.3. 37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 0,00 15.840.504.158,00 15.840.504.158,0 0,00 Peraga/Praktek Sekolah aa ea 1 nia 5.2.3.37.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi 0,00 422.475.550,00 422.475.550,00 0,00 : IPA Atas 5.2.3.37.09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi 0,00 15.418.023.608,00 15.418.028.608,00 0,00 : Ketrampilan Oh» — Ao »—— L-——-m- 2-5 nan 5.2.3. 39 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1.414.000.000,00 1.414.000.000,00 0,00 0,00 Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika PESTA Ag Ap TT TA (SSI 5.2.3.39. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 1.414.000.000,00 1.414.000.000,00 0,00 0,00 System/Power Supply 5.2.3.45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan 240.894.000,00 240.894.000,00 0,00 0,00 Non Senjata Api ea 5.2.3.45.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 240.894.000,00 240.894.000,00 0,00 0,00 Keamanan 5.2.3.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 0,00 dan Perlindungan 0000p Ba Ga STT 5.2.3.48.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu 115.000.000,00 115,000.000,00 0,00 0,00 Kemanan 5.2.3, 48.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 Perlindungan 5.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 490.974.330.586,00 481.731.792.528,00 (9.242.538.058,00) (1,88) Gedung Tempat Kerja 0000000 PTT. Na Mena TT RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 25 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN DASAR HUKUM URUT SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) “fo 1 2 3 4 5-4-3 6 7 5,2.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 451.5.410.586,00 451.105.410.586,0 0,0 0,00 Gedung Kantor 5.2.3.4. M Belanja al Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bngunan 6.099.500.000,00 5.099.500.00,00 0,00 000 edung Instalasi 5.2.3.49.05 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 14.344.000.000,00 16.077.439.442,00 1.733.439.442,00 12,08 Gedung Laboratorium 5.2.3.49.10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 13.000.000.000,00 2.024.022.500,00 (10.975.977.500,00) (84,43) Gedung Tempat Pendidikan 5.2,3.49.12 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 5,690.420.000,00 5.690.420.000,00 0,00 0,00 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 5.2.3.49.13 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 110.000.000,00 110.000.000,00 0,90 0,00 Gedung Untuk Pos Jaga 5.2.3, 49.14 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Gedung Garasi/Pool 5.2.3.49. 16 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 75.000.000, 00 75.000.000,00 0,20 0,00 Gedung Pabrik 5.2.3.50 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 20.012.500.000,00 20.012.500.000,00 0,00 0,00 Gedung Tempat Tinggal PTE AAAL LALLAA AA LL aa 5.2.3.50.04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 20.012.500.000,00 20.012.500.000,00 0,00 0,00 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.2,3.51 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00 0,00 Ma Mn Ben an an 5.2.3.51.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00 0,00 Menara Telekomunikasi 5.2.3.56 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Tugu Titik Kontrol/Pasti 0000 PTS EA, In Nan 5.2.3.56.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 100.000.000,00 100.000.090,00 0,00 0,00 Tugu/Tanda Batas 5.2.3.57 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 3.104.750.000,00 3.104.750.000,00 0,00 0,00 Rambu-Rambu Na aa 5.2.3.57.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00 Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 5.2.3.57.02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 2.154.750.000,00 2.154.750.000,00 0,60 0,00 Rambu Tidak Bersuar ———L————— —— A5 — A.A ——————.——4 -—— —— A.A ———— ke-4 — -——— 5.2.3.59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 124.869.470.000,00 124.869.470.000,00 0,00 0,00 5.2.3.59.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 124.869.470.000,00 124.869.470.000,00 0,00 0,00 Propinsi 5.2.3.60 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan 33.455.261.000,00 33.455.261.000,00 0,00 0,00 5.2.3.60.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 29.955.261.000,00 29.955.261.000,00 0,20 0,00 Jembatan Propinsi RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 26 NOMOR URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM URUT SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) Of 1 2 3 4 5-4-3 6 7 .2.3.60.09 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Jembatan Penyebenn 5.2.3.61 Belanja Modal Jalan, Irigasi aringan - Pengadaan Bangunan 35.878,749.649,08 35.878.749.649,08 0,00 0,00 Air Irigasi Pa 5.2.3.61.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 29.753.513.362,80 29.753.513.362,80 0,00 0,00 Bangunan Pembawa Irigasi 5.2.3.61.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 6.125.236.286,28 6.125.236.286,28 0,00 0,00 Bangunan Pengaman Irigasi 5.2.3.64 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan 33.311.775.420,20 33.364.775.420,20 53.000.000,00 0,16 Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be PoSSSSTTTTT aa an an 5.2.3.64.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 19,591.294.350,20 19.591.294.350,20 0,00 0,00 Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 5.2.3. 64.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 9.460.906.070,00 9.460.906.070,00 0,00 0,00 Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai 5.2.3. 64.06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 4.259.575.000,00 4.312.575.000,00 53.000.000,00 1,24 Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai 5.2.3. 66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan 3.064.660.000,00 3.064.660.000,00 0,00 0,00 Air Bersih/Baku PA A.A. 5.2.3.66.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 3.064.660.000,00 3.064.660.000,00 0,00 0,00 Bangunan Pembawa Air Bersih 5.2.3.69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi 620.000.000,00 620.000.000,00 0,00 0,00 Air MinumyAir Bersih 000 pe AA Te Na Mena TAS 5.2.3. 69.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air 620.000.000,00 620.000.000,00 0,00 0,00 Sumber /Mata Air 5.2.3.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi 3.660.263.000,00 3.660.263.000,00 0,00 0,00 Pembangkit Listrik Ia aa Ma Na 5.2.3.3.03 Belanja Modal Jaan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 3.660.263.000,00 0,00 (3.660.263.000,00) (100,00) Pembangkit Liatr k Tenaga Mikro (Hidro) 5.2.3.8.09 Belanja Modal Jaan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 0,00 3.660.263.000,00 3.660.263.000,00 0,00 Pembangkit Listr k Tenaga Tenaga Surya (PLTS) 5,2.3.82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 430.800.000,00 430.800.000,00 0,00 0,00 5.2.3.82.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu 397.300.000,00 397.300.000,00 0,00 0,00 Pengetahuan Umum 5.2.3.82.04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu 27.000.000,00 27.000.000, 00 0,00 0,00 Sosial 5.2.3.82.07 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 Pengetahuan Praktis 5.2.3.83 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 5.2.3.83.02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 27 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URA DASAR HUKUM URUT SEBELUM PERGESERA | STEA PEREEAN (Rp) oya 1 2 3 4 5-4-3 6 7 5.2.3.5 elaj Modal Aset Ttap Lanya - Pengadan aran Bercorak 200000.0000 200.000.000,00 0,00 0,00 Kebudyaan” PA AA ep AIA 5.2.3.85.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengdan Barang 0.00000,00 20000.00,00 0,00 ,00 Bercorak ebudayaan Alat esenian 5.2.3 86 Beanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Nan 20.000.000, 00| Na 20.000.000,00 | NN 0,00 Den 0,00 Lainnya PTT TTS aan Me MEN aan 5.2.3.86.04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah 20.000.000,00 20.000.000, 00 0,00 0,00 Raga Lainnya 5.2.3.87 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan 1” 100.000.000,00| na 1 00.000.000,00 | NN 0,00| Ne 0,00 5.2.3.87.04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan BinatangIkan |” 100.000.000,00 | Tn — 100.000.009,00 Na 0,o0| TN 0,00 5.2.3.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Ne “20.000.000,00| Ne 20.000.000,00 | O,f 00 Na 0,00 5.2.3.88.04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias an '20.000.000,00| Nan —— 20.000.000,00 PA Ot 00 Tn 0,00 5.2,3.90 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS |” “zasas0000,00l —”10699.354-500,001 2455,864.500,001 29,79 5.2.3.90. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS |” Tazasasooooool —” 1060935as0000l — 2assasaso0o0l —- 29,79 5.2.3. 91 Belanja Modal Aset lainnya - Software | 6.113.208.000,001 —— Gt13.208.000,001 oool 0,00 52,3. 91. Ot Be anja Modal Aset lainnya - Software | 6113.208.000,001 6113.208.000,001 oool 0,00 5.2.3.92 Belanja Modal Aset lainnya - Master Plan |” “sip0oo0ooonool — si20000000001 oool 0,00 5.2.3.92.01 Be anja Modal Aset lainnya - Master Plan | “ 5.120.000.000,00| Na “Si20.000.000,001 Na 0,00 Ne 0,00 5.2.3.3 Belanja Modal Aset Lainnya - DED en 2.500.000.000,001 Na 4.500.000.000,00 | Nan 0,00 Ne “900 5.2.3.93. 01 Beanja Modal Aset lainnya - DED Do 4.500.000.000,00| 4.500.000.000,00| Nan 0,00 Na 0,00 5.2.3.95 Belanja Modal BLUD |” “soooooooon,ool — G000oo0ooooool ——————— aool 000 5.2.3.95.01 Be anja Modal BLUD |” “soooooooogoo|l —— G00000000000| —————— oool 0,00 5.2,3.96 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS “900 Na ”1.190,852.000,00 fo 1.190.852.000,00 Nanang 0,00 5.2.3.96.01 Be anja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS PT pool” “La90s52000,001 — 119085200000 — 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (647.179.906.623,68) (647.179.906.623,68) 0,00 0,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 647.179.306.623,68 647.179.906.623,68 0,90 0,00 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 306.500.000.000,00 306.500.000.000,00 0,00 0,00 Sebelumnya RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 28 NOMOR u JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM URUT SEBELUM PERGESERAN | SEELAH PERGESERAN (Rp) “yo 1 2 3 4 554-3 6 7 6.1.1.07 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 306.500. 000. 000,00 306.500.000.000,00 0,00 0,00 6.1.1.07.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 306.500.000.000,00 306.500.000.090,00 0,00 0,00 Sebelumnya 6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 340.679.906.623,68 340.679.906.623,68 0,00 0,00 6.1.4.04 Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan 340.679.906.623,68 340.679.906.623,68 0,00 0,00 Bank HL“. AA ——.—A— —— — — — 0x an nb ——— 5 —— AO — — — 6.1. 4.04.01 Lembaga Keuangan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 340.679.906.623,68 340.679.906.623,68 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 647.179.906.623,68 647.179.906.623,68 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 Mei 2017 SEKRETARIS DAERBADRUN PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE —. mak “va -—-kL . - | 0 0x. “Tamuppin H2 Ni. Iketen Peommstros tar lg aa "no Sao SA tp Kepata biro Horrtu | :1K. Kopara BPkaD. ' hi Lg Purnomo , RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 29 | AP 1 g! A4 k D NSIN AA Naa Teman Kali GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Menimbang: a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017,

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan ketentuan Romawi V Perubahan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Gubernur melakukan penyesuaian APBD sehingga menetapkan Perubahan Peraturan gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017, 1 Mengingat 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 2. 3. 4 5. 6. 7. 2 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pememerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693): 8. 9. 3 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125), 4 Menetapkan : 20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335):
1. 21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 467). MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

1.Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan1 (satu) Pasal, vakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…