DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020

Nomor: 34
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB III JAM KERJA BAB IV PRESENSI DAN LAPORAN KINERJA HARIAN BAB V PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB VI PEMBAYARAN BAB VII PENANGGUNG JAWAB BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan disiplin kerja yang berdampak pada percepatan perwujudan tujuan pembangunan di_ Provinsi Kalimantan Utara, perlu pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara; bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; bahwa_ berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintan Provinsi Kalimantan Utara; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri’ dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);

16.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 10. 11 Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pelaksana tugas yang diperintah /ditunjuk berdasarkan surat keputusan/surat perintah dari Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan atas pencapaian prestasi kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintahan yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhetikan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Tidak Mengikuti Apel adalah PNS yang tidak mengikuti Apel Pagi hari Senin, Kamis dan upacara peringatan hari kebesaran lainnya. 5. 6. 7. 8. 9. . Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan adalah PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Terlambat Masuk Kerja adalah PNS yang masuk kerja melewati jam 07.30 WITA. Pulang Cepat Lebih Awal adalah PNS yang pulang sebelum jam 16.00 WITA untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan jam 11.30 WITA untuk hari Jum at. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Cuti Melahirkan merupakan hak CPNS, PNS dan PNS Yang Dipekerjakan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS. Kelahiran anak keempat dan seterusnya diberikan Cuti Besar. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah mekanisme pengembalian kerugian negara. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan Perangkat Daerah. Presensi adalah kehadiran kerja pegawai yang dibuktikan dengan data absensi yang terekam pada sistem presensi terintegrasi. Sistem Presensi Terintegrasi adalah suatu sistem presensi yang berfungsi untuk memonitoring kehadiran pegawai melalui finger recording sehingga waktu kehadiran baik masuk maupun keluar pegawai dapat tercatat secara cepat dan tepat. Sistem Aplikasi Kinerja adalah suatu media aplikasi berbasis website yang berguna untuk mempermudah pembuatan dan penilaian laporan capaian kinerja ASN. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dalam masa kinerja. Bobot Pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang suatu pekerjaan/jabatan. m’

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi. 6-

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan ditujukan untuk: ao oO p meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan kinerja PNS; meningkatkan disiplin PNS; meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS.

BAB II

PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Kepastian hukum;a Akuntabel;b Proporsionalitas; Efektif dan efisien; Keadilan dan kesetaraan; Kesejahteraan; Optimalisasi. da e &

Pasal 5

PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat diberikan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan laporan kinerja, kehadiran PNS, serta kelas jabatan, yang disesuaikan dengan bobot instansi dan bobot pada jabatan fungsional tertentu. Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki persentase 60% (enam puluh persen) untuk laporan kinerja PNS dan 40% (empat puluh persen) untuk kehadiran PNS. Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan diberikan kepada: a b

(1)
(2)
(3)
(4)PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; PNS yang menduduki jabatan fungsional.

Pasal 7

Selain PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tambahan Penghasilan juga dapat diberikan kepada: a PNS pusat atau PNS daerah lain yang dipekerjakan/diperbantukan di lingkungan Pemerintah Provinsi; b PNS yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran pegawai dengan pegawai swasta; c PNS yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk peningkatan tingkat pendidikan melalui Tugas Belajar diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pada bulan berkenaan; d PNS yang meninggal dunia pada bulan berkenaan; dan e PNS yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti karena alsanan penting serta cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa dapat diberikan dengan persyaratan:

a.telah melaksanakan tugas secara nyata paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja pada bulan berkenaan;
b.dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan penilaian profesionalitas untuk paling lama 3 (tiga) bulan selanjutnya. PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan besaran setara Jabatan Pelaksana sesuai dengan pangkat dan golongan terakhir selama jangka waktu penyelesaian pendidikan yang telah ditentukan sesuai dengan keputusan penunjukan pertama sebagai Pegawai Tugas Belajar.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak diberikan kepada:

a.PNS yang menjalani cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, serta cuti melahirkan anak keempat dan anak berikutnya;

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum di atas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum; PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum; PNS berstatus terpidana; PNS yang sedang dalam proses keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat; PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar tetapi belum melaporkan kepada pejabat yang berwenang; menjadi pegawai yang diperbantukan ke Pemerintah lain di luar Pemerintah Daerah. ¢. d. e. f.

BAB III

JAM KERJA

Pasal 9

Hari kerja PNS adalah hari Senin sampai dengan Jum/’at. Jam kerja bagi PNS Reguler ditetapkan sebagai berikut:

a.Hari Senin sampai dengan Kamis: pukul 07.30 WITA hingga pukul 16.00 WITA dengan Jam Kerja Efektif 8 (delapan) jam 30 (tiga puluh) menit; dan
b.Hari Jum’at: pukul 07.30 WITA hingga pukul 11.30 WITA dengan Jam Kerja Efektif 4 (empat) jam. Jam kerja bagi PNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan 6 (enam) hari kerja, Hari Senin sampai dengan Sabtu ditetapkan sebagai berikut:
a.Hari Senin sampai dengan Kamis dan Hari Sabtu: pukul 07.30 WITA hingga pukul 14.30 WITA dengan Jam Kerja Efektif 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit; dan
b.Hari Jum’at: pukul 07.30 WITA hingga pukul 11.30 WITA, dengan jam kerja efektif 4 (empat) jam.4

Pasal 10

Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bagi PNS pada satuan pengamanan, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan dikecualikan dari Peraturan Gubernur ini. Ketentuan jam kerja bulan ramadhan atau hari peringatan lainnya disesuaikan dengan arahan/peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

JAM KERJA

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

JAM KERJA

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019