DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2017

Nomor: 35
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai perubahan atau penyesuaian rencana kerja pembangunan daerah yang sebelumnya ditetapkan untuk tahun 2017. Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Perubahan Prioritas Pembangunan, Penyesuaian Anggaran, Program dan Kegiatan Tambahan, Penyesuaian Target dan Sasaran, Koordinasi Antar Lembaga, Evaluasi dan Monitoring

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10.Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
14.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Nomor 01);
15.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
18.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 9);
19.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 32). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017

Pasal 1

(1)Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P-APBD) Tahun Anggaran 2017
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan, perubahan target sasaran pembangunan daerah, serta menguraikan program dan kegiatan serta kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.
(3)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II BAB III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD BAB IV : Penutup

Pasal 2

(1)Perangkat Daerah wajib melaksanakan perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(2)Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. Salinan Sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum Djoko Isworo, S.H., M.H NIP. 196209151988031002
(3)Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahu 2017 dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Juli 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA ttd BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 35

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…