DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2019

Nomor: 35
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 September 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI BAB III SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BAB V PELAKSANAAN DAN PENILAIAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang baik perlu disusun road map reformasi birokrasi sebagai panduan untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); S A L I N A N
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah- langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6.Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2019-2023.
7.Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas di Provinsi Kalimantan Utara.
8.Prioritas pembenahan manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi.
9.Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.
10.Prioritas Perangkat Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah.
11.Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
12.Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
13.Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
14.Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
15.Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi atau dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
16.Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
17.Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
18.Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
19.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023 disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi berupa rencana kerja rinci dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi hingga 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat, menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB II

QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

a.Peningkatan penerapan pelayanan perijinan dan non perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan
b.Peningkatan penerapan standar pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan.

BAB III

SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAB I PENDAHULUAN
b.BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah 2.2 Pencapaian Program/Kegiatan Reformasi Birokrasi 2.3 Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan 2.4 Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah
c.BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 3.1 Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi 3.2 Sasaran Reformasi Birokrasi 3.3 Kegiatan-Kegiatan dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
d.BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
e.BAB V PENUTUP

Pasal 6

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENILAIAN

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah.
(2)Perangkat Daerah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
(3)Road Map Reformasi Birokrasi yang dibuat Perangkat Daerah tidak boleh bertentangan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 9

(1)Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
(2)Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur- unsur yang mewakili seluruh unit kerja.
(3)Ketentuan teknis Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

(1)Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2)Hasil penilaian secara mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara online.
(3)Apabila tidak dapat disampaikan secara online, hasil penilaian dapat disampaikan dalam bentuk dokumen.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan Road Map Reforasi Birokrasi di Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Plt. Kepala Biro Hukum Arman Jauhari, S.H. NIP. 19750709 200212 1 003

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…