DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2020

Nomor: 35
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Jenis Benturan Kepentingan Bab IV Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan Bab V Pengindikasian Benturan Kepentingan Bab VI Penanganan Benturan Kepentingan Bab VII Faktor Pendukung Bab VIII Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bebas tindak pidana korupsi, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah dengan pihak tertentu; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, menyatakan penanganan benturan kepentingan di instansi pemerintah ditindaklanjuti dalam bentuk panduan penanganan benturan kepentingan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ¢. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7, Peraturan Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021); 8. 10. 11. 12. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETU NJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.1. 10. 11. 12. 13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. 4, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya tetap dibebankan pada instansi induknya. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/ pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau_ bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa. Perangkapan Jabatan adalah seseorang penyelenggara Pemerintah Daerah memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada. 5. 6. 7. 8. 9.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam bersikap, berperilaku dan bertindak terhadap adanya Benturan Kepentingan, agar seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki pemahaman yang seragam mengenai Benturan Kepentingan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.menyediakan kerangka acuan bagi pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan; menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan; meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara; meningkatkan integritas; dan menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. b.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari: mo Jenis Benturan Kepentingan; Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan; Pengindikasian Benturan Kepentingan; Penanganan Benturan Kepentingan; Faktor Pendukung; Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan.

BAB III

JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Jenis Benturan Kepentingan yang terjadi pada Pemerintah Daearh antara lain: a. b. Cc. kebijakan dari pejabat/pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan dan/atau pemberian gratifikasi; pemberian izin dan/atau persetujuan dari pegawai yang diskriminatif; pengangkatan pejabat/pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pengawai lainnya; pemilihan rekanan kerja oleh pejabat/pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional; melakukan komersialisasi pelayanan publik; menggunakan Barang Milik Negara dan/atau informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan tertentu; menjadi bagian dari pihak yang diawasi; melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi; melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan/atau tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan; menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; menjadi bawahan dari pihak yang dinilai; pengangkatan /mutasi/promosi yang tidak adil dan/atau berindikasi adanya pengaruh dan/atau kepentingan pihak tertentu. d. e. d. e. f. g h. 1. k. n |1

(1)
(2)
(1)
(2)6-

BAB IV

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya. Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip untuk: a mengutamakan kepentingan publik; b menciptakan keterbukaan penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan; c mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan d menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya Benturan Kepentingan.

BAB V

PENGINDIKASIAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Pejabat /Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan meliputi: a Pejabat/Pegawai yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan; bh Pejabat/Pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenangn untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu; c Pejabat/Pegawai yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d Pejabat/Pegawai yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; dan e Pejabat/Pegawai yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya. Bentuk situasi Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh penyelenggara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

a.Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan/jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
b.Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menggunakan aset jabatan dan menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
c.Situasi perangkapan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan lainnya;
d.Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
e.Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai dalam proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;

(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1. f.Situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari penilai dan situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
2. g.Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
3. h.Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas kepatuhan dan/atau tindakan Pejabat/ Pegawai sehubungan dengan jabatannya; dan
4. i.Situasi yang memungkinkan Pejabat/Pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang. Sumber penyebab Benturan Kepentingan meliputi: Kepentingan pribadi; Perangkapan jabatan; Hubungan afiliasi; Gratifikasi; dan Kelemahan sistem organisasi. oD

BAB VI

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Setiap Pejabat/Pegawai melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ditemuinya potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung. Pejabat/Pegawai yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Format surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat melaporkan kepada atasan langsung dari Pejabat/Pegawai yang diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan.

Pasal 10

(1)Atasan Langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 melakukan telaah awal terhadap potensi Bantuan Kepentingan.
(2)Atasan Langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya Benturan Kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi Benturan Kepentingan.
(3)Dalam hal penilaian Atasan Langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai memiliki Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat Benturan Kepentingan tersebut.
(4)Dalam hal penilaian Atasan Langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai tidak memiliki Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
(5)Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan.
(6)Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Benturan Kepentingan tidak dapat dikendalikan, maka dilaporkan kepada Pimpinan.
(7)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pimpinan wajib melaksanakan penilaian resiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.
(8)Berdasarkan pertimbangan tingkat resiko yang dapat ditoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pimpinan menetapkan keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi Benturan Kepentingan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…