DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2021

Nomor: 35
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan aturan, persyaratan, dan mekanisme pemberian beasiswa bagi masyarakat Kalimantan Utara untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Beberapa poin utama yang diatur dalam peraturan ini meliputi Tujuan Beasiswa, Kriteria Penerima Beasiswa, Mekanisme Pendaftaran dan Seleksi, Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa dan Sumber Pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Utara tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul;

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Taun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Utara tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul; GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBERlANBEASISWAKALTARAUNGGUL TENTANG NOMOR ." TAHUN 2021 PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Mengingat Menimbang
1. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
2. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4864);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 2 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
7. 1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
8. 2.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
9. 3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
10. 4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
11. 5.Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. 6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara melalui kegiatan kursus singkat non jenjang, persiapan pra perguruan tinggi, pembelajaran atau studi jenjang diploma, sarjana atau pascasarjana dan/atau pendidikan yang setara dengannya.
13. 7.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtida'yah (MI)atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)atau sederajat.
14. 8.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan pertama berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA),Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
15. 9.Pendidikan Keagamaan adalah sebuah jenjang pendidikan berbasis keagamaan yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara maupun yang berada di luar Provinsi Kalimantan Utara.
16. 10.Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARATENTANG PEMBERIANBEASISWAKALTARAUNGGUL. Menetapkan

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 3 Pasal 4 Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa;
b.meningkatkan motivasi belajar dan prestasi peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa provinsi kalimantan utara; Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
a.sebagai Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pemberian Beasiswa;
b.menghasilkan sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Utara yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
c.memberikan kesempatan yang sarna kepada masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi; dan
d.menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 3

Pasa12 Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubemur ini terdiri dari:

a.pemberian beasiswa
b.jenis program;
c.pengelola program beasiswa;
d.persyaratan penerima beasiswa;
e.penyaluran beasiswa;
f.pertanggungjawaban;
g.pembatalan, penghentian dan pengembalian beasiswa;
h.pendanaan; dan
1. 1.pemantauan dan evaluasi. 11.Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri dan swasta baik didalam maupun luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan. 12.Peserta didik adalah pelajar padajenjang pendidikan dasar dan menengah yang masih aktif menempuh pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara. 13.Peserta didik keagamaan adalah peserta didik yang masih aktif menempuh pendidikan keagamaan baik di dalam maupun di luar Provinsi Kalimantan Utara. 14.Mahasiswa adalah pelajar asal Provinsi Kalimantan Utara pada perguruan tinggi baik didalam maupun diluar daerah Provinsi Kalimantan Utara. 15.Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan. 16.Beasiswa Kaltara Unggul yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kalimantan Utara kepada peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan. 4 Penerima beasiswa terdiri dari:
a.Peserta didikj'peserta didik keagamaarr/rnahasiswa yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Pelajar /Kartu Santri/Kartu Mahasiswa/ Kartu Keluarga/ Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kalimantan Utara;
b.Peserta didik/peserta didik keagamaan Zmahaaiswa yang sedang menempuh pendidikan di dalam dan diluar Provinsi Kalimantan Utara termasuk di luar negeri baik yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintab Provinsi.
c.Peserta didikj'peserta didik keagamaan yang sedang menempuh atau telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan sederajat yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau ketrampilan di lembaga sertifikasi profesi
d.Mahasiswa yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau ketrampilan di lembaga sertillkasi profesi
e.Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan profesi; dan
f.Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan spesialisasi. Pasa! 7 Pasa16 Pemberian beasiswa bertujuan adalah sebagai berikut:
a.Meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam aktivitas pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang berprestasi akademik maupun non akademik;
b.Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan aktivitas penelidikan eliperguruan tinggi; dan
c.Menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam mendukung pengelolaan pembangunan Kalimantan Utara yang unggul khususnya dan Indonesia umumnya. Pasa15 Pemberian beasiswa dimaksudkan untuk memberikan akses dan kesempatan bagi seluruh masyarakat daerah agar mampu berprestasi dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk tetap dapat menempuh pendidikan dasar, menengah sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
c.meningkatkan akses dan kesempatan belajar di pendidikan dasar ,-<ian menengah serta perguruan tinggi bagi masyarakat provinsi kalimantan utara yang kurang marnpu darr/atau berprestasi;
d.meningkatkan prestasi peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa baik pada bidang akademik maupun non akademik; dan
e.melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan merniliki kepedulian sosial sehingga marnpu berperan dalarn upaya pengentasan kemiskinan. 5 Pasa110

(1)Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, adalah bantu an pendidikan yang diberikan kepada Peserta didik/ peserta didik keagamaari/mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara sebagai tindaklanjut kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga atau penyelenggara pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
(2)Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberikan kepada Peserta didik/ peserta didik keagamaari/ mahasiswa dengan pertimbangan:
1. a.kurang Mampuj Miskin;
2. b.anak berkebutuhan khusus dan /atau Penyandang Disabilitas;
3. c.anak korban kekerasan dalam rumah tangga;
4. d.anak korban mueibab /bencana; dan
5. e.berdasarkan pertimbangan khusus.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.
(1)Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, adalah bantuan pendidikan yang diberikan secara stimulan kepada Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang menempuh pendidikan didalam maupun di luar Daerah termasuk diluar negeri dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama 1 (satu) tahun dan tidak diperpanjang.
(2)Jenjang pendidikan beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. b.jenjang Pendidikan Keagamaan;
3. c.jenjang Pendidikan Tinggi.
(3)Jenis Beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.beasiswa Prestasi Akademik/ Non Akademik;
2. b.beasiswa Kurang Mampu danl atau Berprestasi Akademik/Non Akademik;
3. c.beasiswa sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau ketrampilan;
4. d.beasiswa sedang penyusunan skripsi/tesis/disertasi;
5. e.beasiswa Studi Luar Negeri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih Janjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB II

PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 9

Jenis Beasiswa yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

a.beasiswa umum; dan
b.beasiswa khusus. Pasa18 BABIII JENIS BEASISWA 6

(1)Persyaratan umum penerima beasiswa adalah sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia.
2. b.MemilikiNomor Induk Kependudukan (NIK)Kalimantan Utara;
3. c.Terdaftar dan aktif sebagai Peserta didik./peserta didik keagamaan/ mahasiswa.
4. d.Melampirkan foto copy Raport/ Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)/keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
5. e.Memilikibuku rekening aktif dengan nama yang bersangkutan;
6. f.Tidak berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI dan karyawan tetap pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya;
7. g.TIdak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri;
8. h.Mengisiformulir permohonan Beasiswa; dan
  1. 1.Melengkapi Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus berdasarkan jenis program beasiswa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Pasa112 BABV PERSYARATANPENERlMABEASISWA Pasa111 (I) Dalam hal mendukung pengelolaan program beasiswa dibentuk Tim Manajemen Beasiswa yang berttanggungjawab kepada Gubemur.
(2)Tim Manajemen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa;
2. b.menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
3. c.menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
4. d.menerima berkas pennohonan calon penerima beasiswa;
5. e.melakukan seleksi dan veriftkasi berkas permohonan calon penerima beasiswa;
6. f.mengusulkan daftar calon penerima beasiswa;
7. g.melakukan sosialisasi pelaksanaan program beasiswa; dan
8. h.menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan beasiswa.
(3)Tim Manajemen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. BABIV PENGELOLAPROGRAMBEASISWA 7 BABVIII PEMBATALAN,PENGHENTIANDANPENGEMBALIANBEASISWA Pasa116
(1)Penyaluran Dana Beasiswa dapat dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
1. a.Melakukan tindak pidana;
2. b.Mengundurkan diri;
3. c.Meninggal dunia;
4. d.Menerima beasiswa dari sumber lain;
5. e.Dikeluarkan (Drop Ou~ dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan. BABVII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

(1)Kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan beasiswa berakhir pada transfer dari rekening Pemerintah Pemerintah Daerah ke rekening penerima beasiswa.
(2)Penerima beasiswa bertanggungjawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan proposal dan penggunaan dana beasiswa yang diterima dari Pemerintah Daerah. BABVI PENYALURAN BEASISWA Pasa114
(1)Dana Beasiswa diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(2)Penyaluran dana beasiswa dapat dilaksanakan oleh:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
2. b.Biro Kesejahteraan Rakyat.
(3)Daftar nama penerima beasiswa ditentukan dengan mempertirobangkan usulan dari Tim Manajemen Beasiswa dan ditetapkan dengan keputusan gubemur.
(4)Penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui transfer dari rekening Pemerintah Daerah kepada rekening penerima beasiswa;
(5)Dalam hal penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)tidak boleh dikenakan pemotongan kecuali biaya administrasi transaksi Bank (Biaya Kliring).
(1)Calon penerima beasiswa menyampaikan permohonan dan berkas kelengkapan lainnya ditujukan kepada Gubemur.
(2)Penyampaian permohonan dan berkas kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melalui Dinas dalam hal pengajuan beasiswa pad a jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menegah.
(3)Penyampaian permohonan dan berkas permohonan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Biro Kesejahteraan Rakyat dalam hal pengajuan beasiswa pada jenjang pendidikan tinggi. Pasal 13 8 BABXI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa119 Dalam hal terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan kepada jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi batas kuota yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Gubemur melakukan pemantauan dan evaluasi pernberian beasiswa.
(2)Dalam hal pemantauan dan evaluasi pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Tim Evaluasi Gabungan.
(3)Tim Evaluasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang disampaikan kepada Gubemur.
(4)Pembentukan Tim Evaluasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. BABX PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasa118 Pendanaan penyelenggaraan Beasiswa yang diatur dalam Peraturan Gubemur ini bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara; dan
2. b.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIX PENDANAAN Pasal 17
(2)Penyaluran Dana Beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa:
1. a.Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
2. b.Melanggar aturanj'perjanjian yang telah ditetapkan dan
3. c.Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggunjawabkan. 9 BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2021 NOMOR 3? SURIANSYAH SEKRETARIS Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 Juli 2021 ZAINALARIFINPALIWANG ttd GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung selor pada tanggal 7 .Tuli 2021 Pasa121 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nornor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kaltara Cerdas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 55) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pasa121 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kaltara Cerdas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 55) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  1. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul;
5. a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Taun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul; GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBERIANBEASISWAKALTARAUNGGUL TENTANG NOMOR ~ TAHUN 2021 PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Mengingat Menimbang
  1. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
  2. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  3. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 2 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
  7. 1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
  8. 2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
  9. 3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
  10. 4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
  11. 5.Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
  12. 6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara melalui kegiatan kursus singkat non jenjang, persiapan pra perguruan tinggi, pembelajaran atau studi jenjang diploma, sarjana atau pascasarjana dan / atau pendidikan yang setara dengannya.
  13. 7.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtida'yah (MI) atau sederajatdan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)atau sederajat.
  14. 8.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan pertama berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA),Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
  15. 9.Pendidikan Keagamaan adalah sebuah jenjang pendidikan berbasis keagamaan yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara maupun yang berada di luar Provinsi Kalimantan Utara.
  16. 10.Pendidikan Tinggiadalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

BAB XII

KETENTUANPENUTUP Pasal 20 10 ,,_ • • I ttd

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARATENTANG PEMBERlANBEASISWAKALTARAUNGGUL. Menetapkan

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 3 Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa;
b.meningkatkan motivasi belajar dan prestasi peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa provinsi kalimantan utara;

Pasal 4

Maksud disusunnya Peraturan Gubemur ini adalah untuk:

a.sebagai Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pemberian Beasiswa;
b.menghasilkan sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Utara yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
c.memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi; dan
d.menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 3

Pasal 2 Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubemur ini terdiri dari:

a.pemberian beasiswa
b.jenis program;
c.pengelola program beasiswa;
d.persyaratan penerima beasiswa;
e.penyaluran beasiswa;
f.pertanggungjawaban;
g.pembatalan, penghentian dan pengembalian beasiswa;
h.pendanaan; dan
1. 1.pemantauan dan evaluasi. 11.Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri dan swasta baik didalam maupun luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan. 12.Peserta didik adalah pelajar padajenjang pendidikan dasar dan menengah yang masih aktif menempuh pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara.
2. 13.Peserta didik keagamaan adalah peserta didik yang masih aktif menempuh pendidikan keagamaan baik di dalam maupun di luar Provinsi Kalimantan Utara. 14.Mahasiswa adalah pelajar asal Provinsi Kalimantan Utara pada perguruan tinggi baik didalam maupun diluar daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. 15.Beasiswa adalah bantu an pendidikan yang diberikan kepada peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan. 16.Beasiswa Kaltara Unggul yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kalimantan Utara kepada peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan. 4 Penerima beasiswa terdiri dari:
a.Peserta didikj'peserta didik keagamaarr/mahaeiswa yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NlK)/Kartu Pelajar /Kartu Santri/Kartu Mahasiswa/Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kalimantan Utara;
b.Peserta didik/peserta didik keagamaan/rnahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di dalam dan diluar Provinsi Kalimantan Utara termasuk di luar negeri baik yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Provinsi.
c.Peserta didik/ peserta didik keagamaan yang sedang menempuh atau telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan sederajat yang sedang mengilruti sertifikasi keahlian atau ketrampilan di lembaga sertifikasi profesi
d.Mahasiswa yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau ketrampilan di lembaga sertifikasi profesi
e.Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan profesi; dan
f.Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan spesialisasi.

Pasal 6

Pemberian beasiswa bertujuan adalah sebagai berikut:

a.Meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam aktivitas pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang berprestasi akademik maupun non akademik;
b.Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan aktivitas pendidikan di perguruan tinggi.;dan
c.Menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam mendukung pengelolaan pembangunan Kalimantan Utara yang unggul khususnya dan Indonesia umumnya. PasalS Pemberian beasiswa dimaksudkan untuk memberikan akses dan kesempatan bagi seluruh masyarakat daerah agar mampu berprestasi dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk tetap dapat menempuh pendidikan dasar, menengah sampai ke jenjang pendidikan tinggi..
c.meningkatkan akses dan kesempatan belajar di pendidikan dasar ,-dan menengah serta perguruan tinggi bagi masyarakat provinsi kalimantan utara yang kurang mampu dan /atau berprestasi;
d.meningkatkan prestasi peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa baik pada bidang akademik maupun non akademik; dan
e.melahirkan lulu san yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan. 5

BAB II

PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 10

(1)Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada Peserta didik/peserta didik keagamaarr/mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara sebagai tindaklanjut kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga atau penyelenggara pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
(2)Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Peserta didik/peserta didik keagamaanj'mahasiswa dengan pertimbangan:
1. a.kurang Mampu/Miskin;
2. b.anak berkebutuhan khusus dan /atau Penyandang Disabilitas;
3. c.anak korban kekerasan dalam rumah tangga;
4. d.anak korban musibah/bencana; dan
5. e.berdasarkan pertimbangan khusus.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.
(1)Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, adalah bantuan pendidikan yang diberikan secara stimulan kepada Peserta didik/peserta didik keagamaanj'rnahasiswa yang menempuh pendidikan didalam maupun di luar Daerah termasuk diluar negeri dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama 1 (satu) tahun dan tidak diperpanjang.
(2)Jenjang pendidikan beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. b.jenjang Pendidikan Keagamaan;
3. c.jenjang Pendidikan Tinggi.
(3)Jenis Beasiswa urnum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.beasiswa Prestasi Akademik/ Non Akademik;
2. b.beasiswa Kurang Mampu dan/ atau Berprestasi Akademik/Non Akademik;
3. c.beasiswa sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau ketrampilan;
4. d.beasiswa sedang penyusunan skripsi/tesis/disertasi;
5. e.beasiswa Studi Luar Negeri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubemur. Pasa19 Jenis Beasiswa yang diatur dalam Peraturan Gubemur ini terdiri dari:
1. a.beasiswa umum; dan
2. b.beasiswa khusus.

Pasal 8

(1)Persyaratan umum penerima beasiswa adalah sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia.
2. b.MemilikiNomorlnduk Kependudukan (NIK)Kalimantan Utara;
3. c.Terdaftar dan aktif sebagai Peserta didik/ peserta didik keagamaan/ mahasiswa.
4. d.Melampirkan foto copy Raport/ Indeks Prestasi Kumulatif (IPK}/keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
5. e.Memilikibuku rekening aktif dengan nama yang bersangkutan;
6. f.Tidak berstatus sebagai CPNS/PNSjTNIjPOLRI dan karyawan tetap pada BUMN/BUMDjPerusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya;
7. g.Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri;
8. h.Mengisiformulir permohonan Beasiswa; dan
  1. 1.Melengkapi Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus berdasarkan jenis program beasiswa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…