DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2024

Nomor: 35
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai tata cara penyaluran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Pengaturan mencakup jenis pajak daerah yang dibagihasilkan, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Diatur pula ketentuan mengenai penganggaran, penetapan alokasi, mekanisme penyaluran, serta penerbitan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana. Selain itu, peraturan ini mengatur kewajiban pemerintah kabupaten/kota dalam penyampaian rekening kas umum daerah, ketentuan penggunaan hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum, serta mencabut peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Utara tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4.Undang-Undaing Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 'ahun 2022 tentang5. Undang-Undang Nomor 1 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lerabajran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 10, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 45); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. Menetapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubemur adalah Gubernur Keilimeintan Utara.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Utara,
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan Daerah lyang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaein Pajak Daerah berupa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok yang dialokasikan daleim APBD untuk Kabupaten/Kota dengan memperhatikan potensi Daerah penghasil berdasarkein angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Rekening Kas Umiom Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
14.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
15.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
16.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
17.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. IS.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
19.Kuasa BUD adeilah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
20.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beleinja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 2

Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk ;

a.menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
b.memastikan penyaluran belanja Bagi Hasil secara transparan dan akuntabel; dan
c.meningkatkan peranan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan terget pendapatan Pajak Daerah.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH YANG DIBAGT HASILKAN

Pasal 3

Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

a.PBBKB;
b.PAP, dan
c.Pajak Rokok.

BAB III

PENGANGGARAN DAN ALOKASI SEMENTARA BAGI BASIL PAJAK DAERAH

Pasal 4

Penghitungan pagu alokasi belanja Bagi Basil kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan setiap tahun. Penetapan pagu alokasi dana Bagi Basil sebagaimana ayat (1), dihitung berdasarkan:

(1)
(2)
1. a.rencana pendapatan Pajak Daereih dalam APBD dan/atau Perubahan APBD; dan
2. b.utang salur Bagi Basil tahun anggaran sebelumnya. Alokasi belanja Bagi Basil selanjutnya dimuat dalam Peraturan Gubemur tentang penjabaran APBD dan Peraturan Gubemur tentang penjabaran Perubahan APBD dalam kelompok belanja transfer dan dicantumkan nama pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan besaran Bagi Basil masing-masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi belanja Bagi Basil sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Bapenda melakukan penghitungan alokasi sementara bagi hasil PBBKB dan PAP untuk pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Penghitungan alokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan
(3)
(4)
(5)denggin mempertimbangkan pagu alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah pada APBD dan/atau Pembahain APBD. Penghitungan alokasi Pajak Rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi setiap tahunnya.
(7)Berdasarkan penghitungan alokasi sementara Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bapenda melakukan penghitungan alokasi sementara bagi hasil Pajak Rokok untuk pemerintah daerah Kabupaten / Kota. Hasil penghitungan alokasi sementara Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. Keputusan Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Kepala Bapenda kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusionan dalam APBD dan/atau Pembahan APBD Kabupaten / Kota.
(10)Dalam hal penyampaian Keputusan Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Pembahan APBD Kabupaten/Kota ditetapkan, maka pemerintah daerah Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan. Pajak Daerahtarget penenmaan
(6)
(8)
(9)

Pasal 5

(1)Penganggaran terhadap pagu alokasi belanja Bagi Basil kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBD/Perubahan APBD dalam kelompok belanja transfer jenis belanja Bagi Basil kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
(2)Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk alokasi belanja Bagi Basil PBBKB sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target penerimaan PBBKB;
2. b.imtuk alokasi belanja Bagi Basil PAP sebesar 50% (lima puluh persen) dari target penerimaan PAP;
3. c.untuk alokasi belanja Bagi Basil Pajak Rokok sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target penerimaan Pajak Rokok;
4. d.kurang salur Bagi Basil periode Desember tahun anggaran sebelumnya; dan
5. e.kurang utang salur Bagi Basil tahun anggaran sebelumnya.
(3)Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hunif d diperhitungkan pada Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya setelah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan.

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI BELANJA BAGI BASIL PAJAK

Pasal 6

(1)Penetapan alokasi sementara belanja Bagi Basil kepada Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubemur.
(2)Penetapan alokasi besaran Basil Pajak Daerah definitif kepada Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubemur.
(3)Penetapan Bagi Basil kepada Kabupaten/Kota untuk periode bulan ditetapkan oleh Gubemur.
(4)Penetapan Bagi Basil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dapat ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

BAB V

BAGI BASIL PAJAK DAERAB

Pasal 7

(1)Basil Penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
(2)Bagi Basil kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada selumh Kabupaten/Kota dalam Daerah.

Pasal 8

(1)Basil Penerimaan PAP diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar:
1. a.50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota; atau
2. b.80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.
(2)Bagi Hasil kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara propersional paling kurang berdasarkan variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air.

Pasal 9

(1)Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
(2)Bagi Hasil kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara propersional paling kurang berdasarkan variabel jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 10

(1)Seluruh penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto sebagaimana dimaksud daleim Pasal 4 ayat (1) jumlah pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/Daerah lainnya dalam rangka Bagi Hasil.
(2)Bagi Hasil diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
2. b.hasil penerimaan PAP diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen);
3. c.hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
4. d.khusus untuk penerimaan PAP diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 80% (delapan puluh persen) jika sumber air permukaan hanya berada pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.
(3)Hasil penerimaan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibagi berdasarkan :
1. a.realisasi penerimaan Kabupaten/Kota penghasil sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
2. b.pemerataan untuk seluruh Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 11

Penyaluran Bagi Hasil dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.BUD/Kuasa BUD Kabupaten/Kota membuka rekening pada bank sentral/bank umum dengan nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten / Kota;
b.penyaluran Bagi Hasil dilakukan setiap bulan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
c.bendahara pengeluaran satuan keija pengelola keuangan Daerah mengajukan surat permintaan pembayaran langsung kepada pejabat pengelola keuangan Daerah melalui pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja pengelola keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…