DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2017

Nomor: 36
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur sistem penilaian dan evaluasi kinerja perusahaan terkait pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam sektor perkebunan dan kehutanan. Beberapa aspek utama yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Tujuan Program Penilaian, Kriteria Penilaian, Prosedur Penilaian, Peringkat Kinerja, Pelaporan dan Publikasi, Penghargaan dan Sanksi, Pembinaan dan Dukungan,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bidang Perkebunan dan Kehutanan. d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411 ): Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 3. 4. 5. 2 10. li. 12. 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285), Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1082), 6. 7. 8. 9. 3

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara:
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, 4, Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara:
5.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,
6.Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut DLH Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi, 4 7. 10. 11. 12. 13. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, Upaya pengelolaan Lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Tim teknis proper adalah tim yang melakukan penilaian proper dibidang Perkebunan dan/atau Kehutanan, Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan dan/atau Kehutanan: Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah, memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan 8. 9. masyarakat. s 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu, Proper Kegiatan Perkebunan dan Kehutanan adalah program penilaian peringkat kinerja kegiatan Usaha/Kegiatan perkebunan dan/atau kehutanan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Perizinan adalah izin-izin operasional yang dimiliki perusahaan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan: Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup: Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan, Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, 6 23. 24. 25, 26. 27. 28. 29. 30. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3, Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan, Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu, Tanggap Darurat adalah suatu situasi berbahaya dan yang serius yang memerlukan tindakan segera, Sistem Manajemen Lingkungan adalah bagian sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungannya, Produksi Bersih adalah strategi pengelolaan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yarg terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga meminimalisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya, 7
31.Audit Lingkungan Hidup Wajib adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sifatnya wajib.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Tujuan,
b.Kriteria Proper Peserta Proper Perkebunan,
c.Pelaksanaan:
d.Aspek Penilaian
e.Pembiayaan, dan
f.Sanksi Administrasi.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Pelaksanaan Proper Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan bertujuan :

a.Evaluasi ketaatan perusahaan terhadap izin lingkungan, perizinan terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,
b.Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan:
c.Meningkatkan kinerja perusahaan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan di bidang Perkebunan dan/atau Kehutanan,
d.Pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, 8
e.Koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup,
f.Pemberian insentif dan disinsentif terhadap kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk penghargaan, dan
g.Mewujudkan pelaksanaan kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB IV

KRITERIA PESERTA PROPER PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Pasal 4

(1)Peserta Proper Perkebunan dan Kehutanan diberlakukan bagi perusahaan Perkebunan dan Kehutanan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
(2)Apabila Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia mengikuti program Proper tanpa alasan yang jelas, maka perusahaan tersebut dianggap tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan termasuk dalam kategori peringkat hitam. |

Pasal 5

Kriteria perusahaan yang ditetapkan untuk mengikuti Proper, meliputi :

a.Perusahaan yang telah dilengkapi dengan izin lingkungan,
b.Perusahaan yang telah dilengkapi dengan izin usaha,
c.Perusahaan yang telah melakukan kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara, dan
d.Usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL, yang: a) Hasil produknya untuk tujuan ekspor: b) terdapat dalam pasar bursa, c) menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional d) skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup 9

BAB V

ASPEK PENILAIAN

Pasal 6

(1)Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Proper Perkebunan dan/atau Kehutanan dilakukan terhadap aspek :
1. a.Administrasi dan Manajemen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
2. b.Sistem dan Pencapaian Hasil Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan:
3. c.Revegetasi:
4. d.Program Pemberdayaan Masyarakat (Coorporate Social Responsibility): dan
5. e.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tambahan.
(2)Kriteria penilaian Proper yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan dijabarkan dalam Keputusan Kepala DLH Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 7

(1)Bagi perusahaan yang telah mengikuti Proper dapat dihentikan sementara penilaiannya apabila :
1. a.Perusahaan bersangkutan sedang dalam proses penegakan hukum,
2. b.Perusahaan sedang dalam proses audit lingkungan wajib,
3. c.Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan izin lingkungan yang telah ditetapkan:
4. d.Terjadi bencana alam, dan
5. e.Perusahaan yang menghentikan produksinya dengan alasan yang bisa diterima dan jelas.
(2)Kegiatan Proper dapat dilakukan kembali setelah perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila perusahaan telah menyelesaikan permasalahan hukum yang dilengkapi dengan bukti dan/atau pernyataan penutupan proses penegakan hukum dari instansi yang menangani permasalahan hukum. 10

Pasal 8

Peringkat Proper Kegiatan Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari 5 (lima) kategori, dan setiap kategori memiliki makna:

a.Peringkat Emas, kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang, Peringkat Hijau, Perkebunan dan Kehutanan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang dipersyaratkan, telah memiliki sistem pengelolaan lingkungan hidup, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk rnelakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery), Peringkat Biru, Perkebunan dan/atau Kehutanan yang telah melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peringkat Merah, Perkebunan dan/atau Kehutanan yang telah melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, tetapi belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Peringkat Hitam, Perkebunan dan/atau Kehutanan yang belum melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. b. c. d. e. 11 Pasal 9

(1)Peringkat Hitam, akan diberikan kepada Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan, apabila:
1. a.Memiliki total nilai (OO - 25) sesuai dengan kriteria penilaian Proper, Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas air limbah, Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas udara, Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas tanah, Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas reklamasi dan revegetasi, dan Tidak memiliki biaya pengelolaan dan pemantauan lirigkungan hidup. b. d. e. £ 8
(2)Peringkat Merah, akan diberikan kepada perusahaan Perkebunan dan/atau Kehutanan,apabila:
1. a.Memiliki total nilai (26-50) sesuai dengan kriteria penilaian Proper, Telah melakukan semua kegiatan pengelolaan kualitas air, udara dan tanah, namun belum sesuai dengan standar teknis pengelolaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Baku mutu lingkungan hidup selalu terlampaui atau lebih besar dari 50 Y pada semua hasil analisis laboratorium, Realisasi produksi melebihi rencana yang ditetapkan dalam izin lingkungan, Desain Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan tidak sesuai dengan izin lingkungan, dan Hasil pengukuran Tim Proper menunjukkan parameter lingkungan berada di luar batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan. b. d. e. £ 12
(3)Peringkat Biru, akan diberikan kepada Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan, apabila :
1. a.Memiliki total nilai (51 - 80) sesuai dengan kriteria penilaian proper: Terdapat parameter kualitas air yang melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali pengukuran pada kurun waktu 1 tahun penilaian: Terdapat parameter kualitas udara yang melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) kali pengukuran pada kurun waktu 1 tahun penilaian: dan Seluruh fasilitas pengelolaan lingkungan kualitas air dan udara telah tersedia dan berfungsi dengan baik. b. d.
(4)Peringkat Hijau, akan diberikan kepada Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan, apabila :
1. a.Memiliki total nilai (81 - 95) sesuai dengan kriteria penilaian proper, Semua parameter hasil analisis laboratorium, baik untuk kualitas, air, udara dan tanah telah memenuhi baku mutu lingkungan hidup yang dipersyaratkan: Telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada semua kriteria penilaian serta upaya tambahan, Telah melakukan monitoring harian untuk kualitas air limbah, dengan parameter minimal pH dan debit harian: b. d. . Pada seluruh fasilitas settling pond memiliki outlet dengan e. desain (penampang) yang permanen, pintu air dan alat ukur debit.
(5)Peringkat Emas, akan diberikan kepada Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan, apabila :
1. a.Memiliki total nilai (96 - 100) sesuai dengan kriteria penilaian Proper, Telah melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery), b.
2. c.Tidak terdapat kasus lingkungan dan/atau penegakan hukum selama kurun waktu penilaian, 13
3. d.Telah memenuhi persyaratan sebagaimana pada butir 4 di atas,
4. e.Telah 2 kali mendapatkan peringkat hijau,
5. f.Telah mendapatkan sertifikasi lingkungan dari lembaga yang telah terakreditasi: dan
6. g.Program pengembangan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, yang dilengkapi dengan sertifikat penghargaan tertentu.

Pasal 10

Apabila Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan berdasarkan hasil penilaian mendapat sertifikat dan bendera hitam, maka akan dilanjutkan dengan investigasi oleh tim yang dibentuk oleh Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan di daerah.

Pasal 11

Pemberian Peringkat Proper Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan berdasarkan upaya dan tingkat ketaatan perusahaan Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan terhadap izin lingkungan, peraturan perundang-undangan dan pedoman penilaian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan yang telah mendapatkan nilai akan diberikan bendera dan/atau sertifikat sesuai dengan hasil yang dicapai. Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengibarkan bendera hingga pengumuman peringkat kinerja berikutnya. 14

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…