DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2019

Nomor: 36
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KLINIK KINERJA TERPADU BAB III PENYELENGGARAAN BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB V PENDANAAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa klinik kinerja terpadu mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan klinik kinerja terpadu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klinik Kinerja Terpadu di Provinsi Kalimantan Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomot 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 S A L I N A N Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
11.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 18). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLINIK KINERJA TERPADU DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah provinsi Kalimantan Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
12.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan.
13.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dibiayai APBN dan APBD.
14.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah mengenai pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
15.Klinik Kinerja Terpadu adalah suatu wadah yang dibentuk untuk menginventarisasi permasalahan, mendiagnosa serta memberikan solusi terkait penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan kinerja lainnya yang saling terintegrasi.
16.Penyelenggaraan Klinik Kinerja Terpadu adalah suatu sistem yang dibentuk dalam rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Klinik Kinerja Terpadu secara berkesinambungan dan terintegrasi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan tujuan:

a.Mewujudkan sistem pengorganisasian Klinik Kinerja Terpadu;
b.Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
c.Sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kinerja terpadu;
d.Mengharmonisasikan penyelenggaraan pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 4

Ruang lingkup Klinik Kinerja Terpadu meliputi:

a.Penyelenggara Pemerintahan Provinsi;
b.Pelayanan Klinik Kinerja Terpadu.

Pasal 5

Penyelenggaraan Klinik Kinerja Terpadu berdasarkan asas:

a.Spesifik;
b.Objektif;
c.Berkesinambungan;
d.Terukur; dan
e.Dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

(1)Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD dan laporan kinerja lainnya yang diterima oleh Gubernur.
(2)Objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
(3)Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan secara reguler setiap kurun waktu tertentu sehingga dapat diperoleh gambaran perjalanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari waktu ke waktu.
(4)Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan dengan memanfaatkan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan.
(5)Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilaksanakan dengan mengolah data dari LPPD dan laporan kinerja lainnya yang dikirim oleh Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah secara Transparan.

BAB II

KLINIK KINERJA TERPADU

Pasal 7

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Klinik Kinerja Terpadu yang bertanggungjawab kepada Gubernur.
(2)Klinik Kinerja Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan beban kerja, kedudukan serta tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan visi, misi dan program kerja pembangunan daerah.

Pasal 8

Susunan organisasi Klinik Kinerja Terpadu terdiri dari:

a.Ketua Klinik Kinerja Terpadu adalah Sekretaris Daerah;
b.Koordinator I adalah Kepala Biro;
c.Koordinator II adalah Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
d.Koordinator III adalah Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro;
e.Tim Ahli Klinik Kinerja Terpadu;
f.Sub Bagian Tata Administrasi Klinik Kinerja Terpadu.

Pasal 9

(1)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. a.Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan yang bersifat strategis dalam Klinik Kinerja Terpadu;
2. b.Mengoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan perangkat kelembagaan Klinik Kinerja Terpadu;
3. c.Memimpin dan mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan Klinik Kinerja Terpadu;
4. d.Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pimpinan kelembagaan; dan
5. e.Bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan dan kebijakan penyelenggaraan Kilnik Kinerja Terpadu.
(2)Koordinator I sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 huruf b adalah Kepala Biro yang memiliki tanggung jawab untuk membawahi Tim Ahli Klinik Kinerja bidang LPPD dan LKPD, serta memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. a.Merumuskan dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama Ketua dalam bidang Laporan LPPD dan LKPD;
2. b.Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas Tim Ahli bidang LPPD dan LKPD kepada Ketua Klinik Kinerja Terpadu; dan
3. c.Mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan Klinik Kinerja Terpadu dan mempertanggungjawabkan kepada Ketua.
(3)Koordinator II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah Kepala Biro Organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk membawahi Tim Ahli Klinik Kinerja bidang SAKIP-RB, serta memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. a.Merumuskan dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama Ketua dalam bidang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (SAKIP-RB);
2. b.Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas Tim Ahli bidang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (SAKIP-RB) kepada Ketua Klinik Kinerja Terpadu; dan
3. c.Mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan Klinik Kinerja Terpadu dan mempertanggungjawabkan kepada Ketua.
(4)Koordinator III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah Kepala Bagian Otonomi Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tata administrasi Klinik Kinerja Terpadu, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. a.Merumuskan keputusan dan kebijakan bersama Ketua dalam bidang administrasi dan kesekretariatan;
2. b.Mengelola kegiatan administrasi penyelenggaraan Klinik Kinerja Terpadu;
3. c.Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan Klinik Kinerja Terpadu secara berkala;
4. d.Mengoordinasikan seluruh unit-unit terkait dalam rangka penyelenggaraan Klinik Kinerja Terpadu dan mempertanggungjawabkan kepada Ketua; dan
5. e.Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Administrasi yang terdiri dari Human Resources Development (HRD) dan Tim Pengelola Klinik Kinerja Terpadu.
(5)Tim Ahli Klinik Kinerja Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang bertugas untuk:
1. a.Memberikan solusi dan rekomendasi terkait pemecahan permasalahan kualitas laporan kinerja;
2. b.Memberikan jasa konsultasi, tindakan, dan pelatihan kepada Klien; dan
3. c.Memberikan hasil atas pemeriksaan permasalahan Klien berupa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
(6)Tim Ahli Klinik Kinerja Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pejabat Perangkat Daerah dan pihak lainnya yang dianggap ahli dan mampu mengatasi permasalahan kualitas laporan kinerja, yang terdiri atas:
1. a.Tenaga Ahli bidang LPPD adalah pejabat Perangkat Daerah dan pihak lainnya yang memiliki keahlian dalam mengkaji, menganalisa permasalahan, menilai serta memberikan rekomendasi hasil evaluasi pelaporan LPPD dengan baik dan benar;
2. b.Tenaga Ahli bidang Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (SAKIP-RB) adalah pejabat Perangkat Daerah dan Pihak lainnya yang memiliki keahlian dalam mengkaji, menganalisa permasalahan dan memberikan rekomendasi hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan baik dan benar;
3. c.Tenaga Ahli bidang LKPD adalah pejabat perangkat daerah dan Pihak lainnya yang memiliki keahlian dalam mengkaji, menganalisa permasalahan, menilai serta memutuskan rekomendasi hasil evaluasi pelaporan LKPD.
(7)Sub Bagian Tata Administrasi Klinik Kinerja Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf e, terdiri atas:
1. a.Human Resources Development (HRD) Klinik Kinerja Terpadu bertugas untuk: 1) Bertanggung jawab penuh pada pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Klinik Kinerja Terpadu; 2) Melakukan perekrutan dan/atau mencari kandidat potensial sesuai dengan kualifikasi untuk dapat ditempatkan pada posisi yang telah ditentukan pada Klinik Kinerja Terpadu; 3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas oleh Pengelola, Tenaga Ahli dan Sumber Daya Manusia dalam Klinik Kinerja Terpadu; 4) Dalam melaksanakan tugas lainnya, bertanggung jawab kepada Koordinator III.
2. b.Tim Pengelola Klinik Kinerja Terpadu bertugas untuk: 1) Membantu kelancaran tugas Tim Ahli dalam mengelola penyelenggaraan Klinik Kinerja Terpadu; 2) Melakukan kegiatan administrasi, kesekretariatan, korespondensi dan kearsipan Klinik Kinerja Terpadu; 3) Mengoordinasikan kegiatan antar komponen-komponen organisasi pada Klinik Kinerja Terpadu; 4) Merumuskan dan membuat laporan kegiatan Klinik Kinerja Terpadu secara berkala; 5) Membuat daftar tenaga Ahli dan Sekretariat Klinik Kinerja Terpadu yang bekerja di klinik; 6) Melaksanakan inventarisasi permasalahan Klien Klinik Kinerja Terpadu; 7) Dalam melaksanakan tugas lainnya, bertanggung jawab kepada Koordinator III.

Pasal 10

Klinik Kinerja Terpadu memiliki sarana meliputi:

a.Ruang Pendaftaran/ruang tunggu;
b.Ruang konsultasi Tim Ahli;
c.Ruang Pelatihan;
d.Ruang lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…