DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2020

Nomor: 36
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 2 diubah Ketentuan Pasal 3 diubah Ketentuan Pasal 4 diubah; Sistematika Perubahan RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan; Bab II Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II; Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Bab Rencana Kerja dan Pendanaan; Bab VI Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Bes “2 FIT IAN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 8. 10. 11. 12. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611); 9. Peraturan Daerah Nomor 1! Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor_ 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 11); Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 68); Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 24). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 24 TAHUN= 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 24), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dimaksudkan untuk:

a.Sebagai pedoman dalam menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020.
b.Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan akhir perubahan RKPD Kabupaten/ Kota.
c.Sebagai pedoman dalam menyusun KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2020.
d.Digunakan sebagai Instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. /)
1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 memuat hasil evaluasi RKPD Tahun 2020 sampai triwulan II, perubahan kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta perubahan rencana program atau kegiatan Perangkat Daerah.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BabI_ : Pendahuluan;
(2)Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 19 Agustus 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, a IRIANTO LAMBRIE i = 4i!{t _ t. tuna, MAP Sekrebanis Daeral, {| | AL. AGisten Perekouomia ; ir-H. Taupam , ™.M dau Pembanguuar ° | Tau ‘Hidayat, me Rh ton ea of | ‘Risdiauto ,$-fi,.Misr Kepala enppeda Elan fh? wer ee | to | ve

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PENUTUP Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 merupakan penyesuaian atas perubahan kerangka ekonomi dan keuangan dareah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dana atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencan kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta pelaksaaan kebijakan pemerintah pusat.

Pasal 4

(1)Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BabI_ : Pendahuluan; Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Penutup.
(2)Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 icuceus 2029 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 A;.stus 202C SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 36

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BabI : Pendahuluan;
(2)Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 .pvsivs 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ld IRIANTO LAMBRIE

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengn sistematika sebagai berikut: BabI_ : Pendahuluan;
(2)Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ao Ditetapkan di Tanjung Selor by. i : pada tanggal 10 custus 2ceeu 4 . ‘ ‘ ~ [ [ir H.Taupan, MM Plt. Asisben Perekowomean cy, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, dav Pembaniquuay awd 1 —_—-; 2 :Taufik Uidayat, Plt. kemla er ttd | “lere., M-St " Y A ‘Risdianto ,£-P¢., Kepale Bappeda IRIANTO LAMBRIE M.si dan Uutbaug Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 Agust.» 220 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 35 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARANOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHPROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 KATA PENGANTAR Puji syukur patut kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dapat selesai disusun. Perubahan RKPD ini merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang berisi program dan kegiatan prioritas daerah selama satu tahun sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan RKPD Tahun 2020 dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019, namun dengan adanya beberapa kebijakan oleh pemerintah pusat serta menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi diantaranya pademi covid-19, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan perubahan RKPD yang berdampak pada tahapan selanjutnya yakni penyusunan KUPA-PPAS dan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah, dukungan pembangunan regional dan nasional. Disadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran guna perbaikan dokumen lebih lanjut sangat diharapkan. Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan rancangan Perubahan RKPD ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi referensi bagi khalayak luas. Tanjung Selor, Juli 2020 ttd Tim Penyusun LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 5:3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARANOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHPROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 KATA PENGANTAR Puji syukur patut kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dapat selesai disusun. Perubahan RKPD ini merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang berisi program dan kegiatan prioritas daerah selama satu tahun sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan RKPD Tahun 2020 dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019, namun dengan adanya beberapa kebijakan oleh pemerintah pusat serta menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi diantaranya pademi covid-19, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan perubahan RKPD yang berdampak pada tahapan selanjutnya yakni penyusunan KUPA-PPAS dan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah, dukungan pembangunan regional dan nasional. Disadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran guna perbaikan dokumen lebih lanjut sangat diharapkan. Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan rancangan Perubahan RKPD ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi referensi bagi khalayak luas. Tanjung Selor, Juli 2020 ttd Tim Penyusun LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARANOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHPROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 KATA PENGANTAR Puji syukur patut kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dapat selesai disusun. Perubahan RKPD ini merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang berisi program dan kegiatan prioritas daerah selama satu tahun sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan RKPD Tahun 2020 dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019, namun dengan adanya beberapa kebijakan oleh pemerintah pusat serta menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi diantaranya pademi covid-19, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan perubahan RKPD yang berdampak pada tahapan selanjutnya yakni penyusunan KUPA-PPAS dan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah, dukungan pembangunan regional dan nasional. Disadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran guna perbaikan dokumen lebih lanjut sangat diharapkan. Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan rancangan Perubahan RKPD ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi referensi bagi khalayak luas. Tanjung Selor, Juli 2020 ttd Tim Penyusun LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARANOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHPROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 KATA PENGANTAR Puji syukur patut kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dapat selesai disusun. Perubahan RKPD ini merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang berisi program dan kegiatan prioritas daerah selama satu tahun sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan RKPD Tahun 2020 dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019, namun dengan adanya beberapa kebijakan oleh pemerintah pusat serta menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi diantaranya pademi covid-19, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan perubahan RKPD yang berdampak pada tahapan selanjutnya yakni penyusunan KUPA-PPAS dan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah, dukungan pembangunan regional dan nasional. Disadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran guna perbaikan dokumen lebih lanjut sangat diharapkan. Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan rancangan Perubahan RKPD ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi referensi bagi khalayak luas. Tanjung Selor, Juli 2020 ttd Tim Penyusun Penyesuaian atas substansi yang termuat dalam RKPD tahun 2020 dilakukan berdasarkan perubahan Rencana Kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah yang merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Perubahan Renja masing-masing perangkat daerah selanjutnya dilakukan verifikasi untuk memastikan keselarasan program dan kegiatan serta target dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, sehingga dalam tahun berjalan dapat lebih fokus dan efektif dalam aspek waktu pelaksanaan dan efisien dalam pengalokasi anggaran. Rancangan perubahan Renja perangkat daerah yang merupakan hasil penyempurnaan dari proses verifikasi dilakukan kompilasi menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu persyaratan fasilitasi peraturan gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020. Pia " Pale “ye &: roe Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, maka perubahan RKPD ini akan menjadi pendoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk mendapatkan kesepakatan bersama, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 4, -st35 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE | tt suranga yap Sekrataris Dae | : eH -Taupan, .M had san aanAcict YU Tutte Hiday ad, pala PLE. Karo thicam (7 of pefe Risdianto CPi, Mp kepala Gappeda ¢ (thong K Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, maka perubahan RKPD ini akan menjadi pendoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk mendapatkan kesepakatan bersama, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 sgustus R020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 —-stus 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH_ BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 36 Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, maka perubahan RKPD ini akan menjadi pendoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk mendapatkan kesepakatan bersama, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 -.custvs 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, maka perubahan RKPD ini akan menjadi pendoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk mendapatkan kesepakatan bersama, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. SAE Taupan ow Olt: Austen Perekoroman, 1 pe dan Pobargunan WW | nitaufi« Hidayat, PLL. kepala Bri'cd etey Mi aku _ (tt nN | -iRicdanto, ¢-prt., Kepala pappeda M.&é Utbaug Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 igustus 2070 Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 .¢. 502s 2.26 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ke A ttd IRIANTO LAMBRIE SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 36

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…