DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2023

Nomor: 36
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan pola pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Kayan yang mencakup aspek konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi sumber daya air, dan pemberdayaan serta peningkatan peran masyarakat, swasta, dan pemerintah. Pola pengelolaan ini berlaku selama periode 2023-2042 dan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, swasta, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin keberlanjutan air dan sumber daya air serta menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air khususnya yang berada pada wilayah sungai, perlu pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b dan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemerintah daerah provinsi bertugas dan berwenang menyusun dan

Menetapkan

menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

c.bahwa_ berdasarkan’ ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, sungai kayan merupakan wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan' pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan Tahun 2023-2042;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429); 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9.
3. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 11. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KAYAN TAHUN 2023- 2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. n n Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. 7. 8. 10. 11. 12.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Daya Rusak Air adalah daya air yang merugikan kehidupan. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi. 9.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini berdasarkan asas:

a.kelestarian;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.keadilan;
f.kemandirian; dan
g.transparansi dan akuntabilitas. Asas kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan. Asas keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf b, yaitu Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi. Asas kemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien. Asas_ keterpaduan dan_ keserasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis. Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata. Asas kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.
(8)Asas transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan:

a.sebagai acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air;
b.sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
c.sebagai pedoman dalam melakukan koordinasi antar pelaku pembangunan dibidang sumber daya air dalam pencapaian tujuan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten;
d.menciptakan sinkronitas, integritas dan_ sinergitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Air antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat;
e.mewujudkan komitmen dan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
f.mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
g.mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pasal 5

Sasaran penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan yaitu: terwujudnya Konservasi Sumber Daya Air; terwujudnya Pendayagunaan Sumber Daya Air; terwujudnya Pengendalian Daya Rusak Air; terwujudnya keterbukaan dan ketersediaan data dan informasi Sumber Daya Air; dan

e.terwujudnya pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta dan pemerintah. a. d.

BAB II

PENYELENGGARAAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 6

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Kayan mencakup 2 (dua) wilayah administratif yaitu Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.

Pasal 7

(1)Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan mencakup aspek: Konservasi Sumber Daya Air; Pendayagunaan Sumber Daya Air; Pengendalian Daya Rusak Air; keterbukaan dan ketersediaan data dan informasi Sumber Daya Air; dan
1. e.pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta dan pemerintah.
(2)Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Roop

Pasal 8

(1)Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.
(2)Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air _Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…