DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2014

Nomor: 37
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Ijin Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Utara. Berikut adalah poin-poin penting yang diatur dalam peraturan ini Prosedur Perizinan, Kriteria Pemanfaatan, Penggunaan Air Permukaan, Batasan Pengambilan Air, Pengawasan dan Pengendalian, Konservasi dan Perlindungan Sumber Air, Sanksi:

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN MenetapKan : IJIN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVTNSI KALIMANTAN UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian ijin pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yaitu sungai, danau, waduk, rawa, irigasi dan atr laut yang dimanfaatkan di darat. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang dilakukan dengan cara mengambil atau dengan cara membuat bangunan lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
8.Pengelolaan air permukaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air permukaan, pendayagunaan air permukaan, dan pengendalian daya rusak air permukaan. L lnventarisasi air permukaan adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air permukaan. 3. 4. 5. 6. 7. 3
10.Konservasi air permukaan adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air permukaan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
11.Pendayagunaan air permukaan adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air permukaan secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
12.Pengendalian daya rusak aLr permukaan adalah upaya untuk mencegah, menaggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air permukaan.
13.Hak guna air dari pemanfaatan air permukaan adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air permukaan untuk berbagai keperluan.
14.Hak guna pakai air dari pemanfaatan air permukaan adalah hak untuk memperoleh dan memakai air permukaan.
15.Hak guna usaha air dari pemanfaatan air permukaan adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air permukaan.
16.Izin pengusahaan air permukaan adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air permukaan.
17.Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
18.Pajak Air Permukaan adalah pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
19.Lebih Debit adalah kelebihan volume pemakaian per bulan dari Luas/Debit yang diizinkan / ditetapkan.
20.Denda Lebih Debit adalah denda yang ditetapkan atas Kelebihan Volume Pemakaian per bulan dari Luas/Debit yang diizinkan/ditetapkan.
21.Pencemaran Air Permukaan adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atam biologi ke dalam air permukaan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan perrrntukannya.
22.Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air permukaan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
23.Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

BAB II

PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 2

(1)Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dalam peraturan ini adalah setiap kegiatan pengambilan air dari sungai, danau, waduk, rawa, irigasi dan air laut yang dimanfaatkan di darat. (21 Pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain. 4
(3)Urutan prioritas pemanfaatann air permukaan sebagai berikut :
1. a.Air minum;
2. b.Air untuk rumah tangga;
3. c.Air untuk perikanan, peternakan dan pertanian sederhana;
4. d.Air untuk irigasi;
5. e.Air untuk industri, industri pertambangan dan industri migas;
6. f.Air untuk pembangkit listrik;
7. g.Air untuk usaha perkotaan;
8. h.Air untuk kepentingan lainnya.
(4)Urutan prioritas pemanfaatan air permukaan sebagaimana kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB III

PERIJINAN

Pasal 3

Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan untuk kegiatan usaha wajib mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Gubernur.

Pasal 4

(1)Proses pengurusan ljin kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kalimantan Utara pada Bidang Sumber Daya Air, setelah diadakan peninjauan lapangan dan memperoleh Rekomendasi Teknis.
(2)Ketentuan ijin kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan diterbitkan da-lam bentuk Keputusan Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan untuk :

a.Keperluan Air Minum dan Rumah Tangga yang kurang dari 2 liter/detik, pengairan pertanian ralgrat dan kepentingan lain yang tidak komersial.
b.Keperluan penelitian dan eskploitasi Air Permukaan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah atau Badan Usaha Swasta yang telah mend.apat Ijin dari Instansi berwenang. BAB TV TATA CARA PENGURUSAN IJIN

Pasal 6

Untuk mendapat ijin kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan, pemohon harus mengajukan Surat Permohonan Tertulis bermaterai kepada Gubernur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara dengan melampirkan :

1.Peta situasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta Topografi skala 1 : 50.00O yang memperlihatkan titik lokasi rencana kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan. 1) 5
2.Peta Lokasi dan situasi Rencana kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan
3.Gambar Konstruksi Rencana kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan yang menunjukan denah, potongan memanjang, potongan melintang dan detail yang lainnya
4.Informasi mengenai rencana kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan serta Rencana Operasi dan Pemeliharaan Bangunan beserta instalasi pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan.
5.Daftar Isian Penggunaan Air.
6.Surat pernyataan kesanggupan memasang meter air atau alat pengukur debit.
7.Surat Pernyataan bersedia membayar Pajak Pemanfaatan Air Permukaan.
8.Bagan cara pengolahan limbah dan pembuangan limbah, baik cair mupun padat yang menujukkan intake, outlet dan jaringannya.
9.Ijin Lingkungan.
10.Foto copy KTP Pemohon.
11.Foto copy Akte Pendirian Badan Usaha.

Pasal 7

Peaerbitan Ijin Ijin diterbitkan oleh Gubeffrur, setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan surat pengantar dan rekomendasi teknis. Rekomenasi teknis diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara setelah mendapat saran/masukan dari Tim Teknis pada Bidang Sumber Daya Air berdasarkan kunjungan lapangan, telaah administratif dan kelayakan lingkungan. Tim Teknis pada Bidang Sumber Daya Air dibentuk dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Pasal 8

(1)Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
(2)Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan permohonan perpanjangan harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ijin terdahulu habis masa berlakunnya dan apabila masa tersebut diatas berakhir belum mengajukan perunohonan, maka dianggap tidak aktif lagi.

Pasal 9

Untuk mendapatkan ,jin Perpanjangan rencana kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus mengajukan surat permohonan perpanjangan secara tertulis bermaterai kepada Gubernur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara seperti dalam pasal 6 dengan tambahan lampiran sebagai berikut :

1.Foto copy Ijin pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan Terakhir
2.Laporan jumlah penggunaaan pengambilan Air Permukaan 3 (tiga) bulan terakhir 2l 3) 6
3.Bukti pembayaran Retribusi (asli) dan fotocopy pembayaran pajak Pemanfaatan Air Permukaan 3 (tiga) bulan terakhir Pelaksanaan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ijin diterbitkan.

BAB V

KEWA"IIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 10

Setiap Pemegang rjin diwajibkan untuk :

1.Membayar Retribusi dan kewajiban memenuhi pembayaran pajak
2.Mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam surat ijin
3.Menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan melaksanakan konservasi Air Permukaan sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan
4.Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan tentang Air Permukaan dan Lingkungan Hidup serta Peraturan Perundangan lainnya
5.Memberikan air minimal 107o dari debit yang ditetapkan dalam Ijin Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan untuk kepentingan masyarakat disekitarnya apabila diperlukan
6.Melaporkan hasil kegiatan dan jumlah pemakaian air secara tertulis Kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara pada Bidang Sumber Daya Air secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
7.Melaksanakan dan melaporkan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), AMDAL, disertai hasil analisa fisika dan kimia 1 (satu) tahun sekali ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimatan Utara sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 11

Setiap pemegang ,ji., diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juga wajib mematuhi hal-hal sebagaimana berikut :

1.Setiap ada perubahan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan wajib melaporkan Kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Bidang Sumber Daya Air.
2.Jumlah pengambilan air melebihi batas yang telah ditentukan, pemegang tjin wajib mengajukan surat permohonan penambahan debit kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Bidang Sumber Daya Air.
3.Pemegang rjin yang telah terbukti melakukan pelanggaran, tidak diijinkan lagi untuk melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan akan dikenakan sanksi hukum dan penyegelan instalasi. 7

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…