DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2019

Nomor: 37
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEPESERTAAN DAN MUTASI PESERTA BAB III PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN IURAN KALTARA SEHAT BAB IV MANFAAT DAN FASILITAS KESEHATAN KALTARA SEHAT BAB V TIM PENGELOLA TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI BAB VII PENANGANAN KELUHAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kalimantan Utara Sehat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indopnesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun S A L I N A N 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indopnesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KALIMANTAN UTARA SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD.
5.Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut PD Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.
9.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
10.Biro Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Biro Kesra adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
11.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PD Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
12.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13.Kalimantan Utara Sehat yang selanjutnya disebut Kaltara Sehat adalah jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada warga Kalimantan Utara untuk mendukung amanat Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
14.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib (mandatory) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat.
16.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JPKM adalah sistem pembiayaan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan kesehatan untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
17.Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI- JK adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
18.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dalam hal ini adalah perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan.
19.Tim Pengelola Kaltara Sehat adalah Tim yang diberi kewenangan untuk mengoordinasikan, mensinergikan, memverifikasi dan memvalidasi Program Kaltara Sehat agar dapat lebih berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara.
20.Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah masyarakat fakir miskin dan/atau tidak mampu yang didaftarkan dan dibayarkan preminya secara langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
21.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi anggota di dalam Kartu Kaltara Sehat atau oleh Peserta yang bersangkutan.
22.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
23.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Kalimantan Utara melalui skema JKN.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
1. a.pemberian jaminan pembiayaan kesehatan kepada peserta secara pra upaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota.
2. b.meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
3. c.meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
4. d.tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kepesertaan;
b.iuran;
c.pelayanan kesehatan;
d.pengelolaan keuangan dan mekanisme pembayaran;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.penanganan keluhan; dan
g.pendanaan.

BAB II

KEPESERTAAN DAN MUTASI PESERTA

Pasal 4

(1)Peserta Kaltara Sehat adalah:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.Penduduk yang berdomisili di Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. c.Penduduk miskin dan/atau tidak mampu yang tidak termasuk dalam Program PBI-JK;
4. d.Penduduk yang memiliki disabilitas sementara dan/atau permanen dan termasuk penduduk miskin dan/atau tidak mampu dan belum termasuk penerima PBI-JK;
5. e.Penduduk yang memiliki penghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan belum termasuk penerima PBI-JK;
6. f.Penghuni Panti Asuhan, Panti Jompo, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Penghuni Rumah Tahanan (Rutan) dan belum termasuk penerima PBI-JK;
7. g.Penduduk yang didaftarkan secara langsung oleh PD Provinsi atau PD Kabupaten/Kota dan belum termasuk penerima PBI-JK.
(2)Penetapan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh dokter yang berwenang dan diusulkan oleh Fasilitas Kesehatan kepada Dinas Kesehatan dan Biro Kesra dan/atau kepada PD Kabupaten/Kota.
(3)Penduduk yang memiliki penghasilan dibawah UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah penduduk yang mendapatkan penghasilan dari APBN/APBD dibawah standar UMK Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.
(4)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah penduduk yang diusulkan oleh PD Provinsi dan/atau PD Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.
(5)Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas usulan yang disampaikan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4).

Pasal 5

(1)Peserta Kaltara Sehat ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan PD masing-masing.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Biro Kesra untuk diproses tahapan selanjutnya yang disertai dengan data nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan.
(3)Bagi penduduk yang belum mempunyai Nomor Induk Kependudukan, penetapan peserta Kaltara Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Peserta Kaltara Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, diusulkan melalui Dinas Sosial setelah terlebih dahulu diusulkan oleh pejabat yang berwenang.
(5)Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) untuk kemudian terlebih dahulu diverifikasi oleh BPJS Kesehatan guna menghindari duplikasi data penerima Kaltara Sehat.

Pasal 6

(1)Masyarakat dapat berperan aktif dalam proses usulan peserta Kaltara Sehat.
(2)Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk kemudian selanjutnya disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi untuk diproses sebagaimana mestinya.
(3)Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pemetaan, pendataan, verifikasi, dan validasi Peserta Kaltara Sehat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam pelaksanaan pemetaan, pendataan, verifikasi dan validasi, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dapat dibantu dari instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Peserta Kaltara Sehat akan divalidasi setiap triwulan (3 bulan).
(2)Mutasi Kaltara Sehat dalam tahun berjalan di rekapitulasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur sesuai prosedur yang berlaku.
(3)Mutasi peserta Kaltara Sehat hanya berlaku dengan alasan:
1. a.Penambahan peserta baru dan tambahan anggota keluarga;
2. b.Pengurangan peserta dan/atau pergantian peserta yang dikarenakan: 1) Meninggal dunia; 2) Cerai; 3) Pindah tempat tinggal ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara; 4) Pindah jenis kepesertaan.
(4)Mekanisme mutasi data peserta Kaltara Sehat yaitu:
1. a.Peserta yang bersangkutan menyampaikan secara tertulis mutasi kepesertaan beserta alasannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
2. b.Dalam rangka memudahkan mutasi kepesertaan tersebut, usulan mutasi dapat juga disampaikan melalui PD Kabupaten/ Kota untuk kemudian direkapitulasi dan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
3. c.Dinas Kesehatan membuat rekapitulasi usulan mutasi data peserta Kaltara Sehat untuk kemudian diproses penerbitan Surat Keputusan Dinas Kesehatan Provinsi perihal Mutasi Data Peserta Kaltara Sehat.
4. d.Data Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kemudian disampaikan kepada BPJS Kesehatan untuk diproses mutasi kepesertaan yang bersangkutan.
5. e.Mutasi kepesertaan selambat-lambatnya dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB III

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN IURAN KALTARA SEHAT

Pasal 8

(1)Pembiayaan Kaltara Sehat dilaksanakan secara bergotong royong antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
(2)Dalam rangka mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen untuk tetap mengalokasikan anggaran guna pembayaran iuran Kaltara Sehat.
(3)Pola Pembiayaan Kaltara Sehat adalah melalui mekanisme pembagian pembiayaan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
1. a.Pembiayaan iuran bagi masyarakat kategori miskin/tidak mampu, kategori cacat miskin/tidak mampu dilaksanakan melalui mekanisme 40 % (empat puluh persen) oleh Pemerintah Provinsi dan 60 % (enam puluh persen) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. b.Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), pola pembiayaan didasarkan pada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Provinsi.
3. c.Pembayaran iuran bagi penduduk yang memiliki penghasilan dibawah UMK Kabupaten/Kota dibebankan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya masing- masing.
4. d.Pola pembiayaan iuran Kaltara Sehat diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan melalui kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Provinsi.
(4)Ketentuan lebih lanjut megenai pola pembiayaan Kaltara Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati/Walikota tentang mekanisme dan tata cara pembayaran iuran Kaltara Sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pembayaran iuran Kaltara Sehat dilaksanakan berdasarkan pembayaran iuran oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembayaran iuran Kaltara Sehat berdasarkan kuota yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui mekanisme yang ditetapkan.

Pasal 10

(1)BPJS Kesehatan dalam tahun berjalan menyampaikan tagihan iuran Kaltara Sehat kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Tagihan iuran tersebut disampaikan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3)Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membayar iuran Katara Sehat kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3).
(4)Pembayaran iuran Kaltara Sehat dilaksanakan melalui transfer dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota ke rekening BPJS Kesehatan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…