DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2020

Nomor: 37
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH BAB III KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK BAB IV REKONSILIASI DAN KOORDINASI BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 3. 4. 10. tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108}; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor OS Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu’§ (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. aw Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

(1)Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan tertentu pada Perangkat Daerah. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dalam hal ini pelayanan perizinan dan non perizinan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Surat Keterangan Lunas, yang selanjutnya disingkat SKL, adalah keterangan atau informasi yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah melunasi pembayaran tunggakan pajak yang terutang. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disingkat KPP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, yang selanjutnya disingkat KP2KP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPP Pratama. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian, keterampilan, dan kejuruan tertentu. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. 6. 7. 8. 9.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanakan KSWP dalam lingkup Pemerintah Daerah.

(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

BAB II

PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

Setiap pemohon perizinan Layanan Publik Tertentu, wajib melakukan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah. Pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan persyaratan tambahan dan termasuk dalam persyaratan dasar pada pengelompokan persyaratan perizinan. Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pemenuhan kewajiban Pajak Daerah terhadap setiap kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk seluruh masa pajak sebelum diajukannya permohonan perizinan.

Pasal 4

Setiap pemohon pelayanan perpajakan daerah, wajib melakukan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah. Pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan persyaratan tambahan dari persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pemenuhan kewajiban Pajak Daerah terhadap setiap kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk seluruh masa pajak sebelum diajukannya permohonan pelayanan perpajakan Daerah.

BAB III

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan KSWP sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu untuk mengetahui pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon perizinan.

(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau
2. b.aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Jenis Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon pelayanan perpajakan Daerah. Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pemohon perorangan dan NPWP untuk pemohon Badan usaha melalui pengecekan dengan menggunakan sistem informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hasil KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berupa keterangan status valid atau status tidak valid. Keterangan status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak;
b.telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c.telah melunasi pembayaran pajak daerah yang terutang. Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Layanan Publik Tertentu pada Pemerintah Daerah dapat diberikan. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka memperoleh keterangan status tidak valid dan tidak diberikan Layanan Publik Tertentu. Je

Pasal 8

Dalam hal KSWP oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP atau KP2KP. Terhadap Wajib Pajak yang memperoleh keterangan status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dan/atau SKL ke KPP atau KP2KP dengan melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid. Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

REKONSILIASI DAN KOORDINASI

Pasal 9

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pajak daerah dan retribusi daerah, secara berkala melakukan rekonsiliasi data perizinan dan data perpajakan Daerah. Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistem melalui pertukaran data.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dalam rangka terselenggaranya Peraturan Gubernur ini. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara_teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pajak daerah dan retribusi daerah, dan/atau Perangkat Daerah lain yang terkait.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, serta kepada Wajib Pajak diberikan NPWP.

(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi di Daerah, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh KPP atau KP2KP di wilayah kerja Daerah. Pelaku usaha dan/atau pekerjaan atau profesi yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah dan telah memiliki NPWP domisili di luar Daerah, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak cabang/lokasi pada KPP atau KP2KP yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…