DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2023

Nomor: 37
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan jenis-jenis pakaian dinas yang wajib digunakan oleh ASN, yaitu Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang atribut dan kelengkapan pakaian dinas, serta ketentuan pendanaan, pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif terkait pelanggaran penggunaan pakaian dinas.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2. . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang3. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Menetapkan :

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 18);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
9.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Batik Khas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2009 Nomor 21); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG- PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. 12. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan- pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan. 3. 4. 5. 6. 7, 8. 9.

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai
(2)Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Gubernur ini. Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PNS

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah melputi:

a.PDH;
b.PDL;
c.PSL; dan
d.pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. d

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.PDH warna khaki;
b.PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
c.PDH batik khas Daerah. Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas: a.PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

b.PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional. PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas: a.PDH kemeja putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

b.PDH kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

PDH batik khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh PNS pada hari:

a.Kamis dan Jumat; dan
b.Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober. Bagi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengan panjang dan/atau pendek. Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengan pendek.

Pasal 8

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperuntukkan bagi:

a.Perangkat Daerah tertentu; dan
b.pejabat tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama. PDL pada Perangkat Daerah tertentu’ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Perangkat Daerah pada saat bertugas di luar kantor yang bersifat teknis. PDL Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
b.yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
c.yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)d. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
1. e.yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
2. f.yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. g.yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait pendapatan Daerah; dan
4. h.unit organisasi bersifat knusus yang memberikan layanan secara professional di bidang kesehatan. PDL pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PDL yang digunakan oleh petugas layanan dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, huruf g, dan huruf h hanya digunakan oleh petugas yang langsung melayani masyarakat. Petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu petugas layanan pada:
5. a.rumah sakit umum Daerah;
6. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan terkait pendapatan Daerah; atau
7. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan’ urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. PDL pada Perangkat Daerah tertentu. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, sesuai dengan jenis dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. PDL bagi pejabat tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada saat kegiatan lapangan atau kunjungan kerja mendampingi/bersama Gubernur/ Wakil Gubernur. Warna PDL bagi pejabat tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama warna khaki. PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. y Cc

Pasal 9

Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat: a.upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;

b.tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
c.upacara hari besar nasional; dan d.rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

(2)Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
(3)Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
(4)Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 10

(1)PDH PPPK digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
2. b.PDH batik khas Daerah.
(3)PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
(4)PDH batik khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b digunakan PPPK Pemerintah Daerah pada hari Kamis dan/atau Jumat.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 11

(1)Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
1. a.lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
2. b.papan nama;
3. c.nama Pemerintah Daerah;
4. d.Lambang Pemerintah Daerah;
5. e.tanda pengenal; dan
6. f.aksesoris lokal.
(2)Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.tanda pengenal; dan
3. c.aksesoris lokal.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…