DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2014

Nomor: 38
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Pengelolaan Rawa di Provinsi Kalimantan Utara. Berikut poin-poin penting yang diatur dalam peraturan ini Pengelolaan Rawa, Pemanfaatan Rawa, Konservasi dan Perlindungan Ekosistem Rawa, Pengendalian Alih Fungsi Lahan Rawa, Pengelolaan Berkelanjutan, Keterlibatan Masyarakat, Koordinasi Antar Instansi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan fungsi rawa.

(2)Fungsi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fungsi lindung; atau
2. b.fungsi budi daya. 4
(3)Rawa ditetapkan sebagai rawa dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ huruf a apabila memenuhi kriteria:
1. a.terdapat gambut dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. b.berada di hutan konservasi dan/atau hutan lindung; dan/atau
3. c.terdapat spesies atau plasma nutfah endemik yang dilindungi. t4l Rawa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai rawa dengan fungsi budi daya.
(5)Hasil penetapan rawa pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.
(6)Penetapan rawa pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

(1)Rawa dengan fungsi lindung dapat diubah menjadi rawa dengan fungsi budi daya atau bukan rawa.
(2)Perubahan fungsi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
1. a.kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), tidak terpenuhi;
2. b.terjadi perubahan rencana tata rurang wilayah; dan
3. c.terjadi perubahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
(3)Perubahan fungsi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
(4)Dalam hal rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat gambut danf atau berada dalam kawasan hutan, perubahan fungsi Rawa ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

BAB III

PENGELOLAAN RAWA

Pasal 12

Pengelolaan Rawa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang telah ditetapkan.

Pasal 13

(1)Pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
1. a.Konservasi Rawa;
2. b.Pengembangan Rawa; dan
3. c.Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa.
(2)Pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan kegiatan; dan
3. c.pemantauan dan evaluasi. Konsenrasi Rawa

Pasal 14

Konservasi Rawa dilakukan melalui:

a.pelindungan dan pelestarian Rawa;
b.pengawetan air pada Rawa; dan
c.pencegahan pencemaran air pada Rawa. Paragruf 2 Perlindungan dan Pelestarian Rawa

Pasal 15

Pelindungan dan pelestarian rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui:

a.pemeliharaan kelangsungan fungsi rawa sebagai resapan air dan daerah tangkapan air;
b.pengendalian pemanfaatan rawa dengan fungsi budi daya; dan
c.pengaturan sempadan rawa.

Pasal 16

(1)Pemeliharaar'r kelangsungan fungsi rawa sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan pada Rawa dengan fungsi lindung. (21 Pemeliharaan kelangsungan fungsi rawa sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1)Pengendalian pemanfaatan rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 15 huruf b dilakukan pada rawa bergambut dan rawa tidak bergambut. (21 Pengendalian pemanfaatan rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengaturan:
1. a.muka air; dan
2. b.sirkulasi air.

Pasal 18

Pengaturan muka air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (21 huruf a dilakukan sesuai dengan:

a.kebutuhan per-untukan pemanfaatan rawa; dan
b.karakteristik hidrotopografi, khusus untuk rawa lebak.

Pasal 19

Pengaturan sirkulasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengganti air secara periodik sesuai dengan tingkat kemasamannya dan kegaramannya.

Pasal 20

(1)Pengendalian pemanfaatan rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan.
(2)Pengendalian pemanfaatan rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

Dalam hal pada rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 terdapat gambut, pengendalian pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…