DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2017

Nomor: 38
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang dokumen perencanaan tahunan yang memuat rencana strategis pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2018. Beberapa poin utama yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Kebijakan Umum, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sumber Pendanaan, Sinkronisasi dan Koordinasi, Partisipasi Masyarakat, Dokumentasi dan Pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Mengingat

Pasal 264 ayat (2), RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); S A L I N A N
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
8.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2);
9.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 09). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
5.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
6.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
7.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Renja-PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dimaksudkan untuk:

(1)Sebagai pedoman dalam menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2018.
(2)Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota.
(3)Sebagai pedoman dalam menyusun KUA PPAS APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.
(4)Digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1)Sistematika RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagai berikut :
1. a.Bab I Pendahuluan
2. b.Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
3. c.Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
4. d.Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018
5. e.Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
6. f.Bab VI Penutup
(2)Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Juli 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 38 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD

Pasal 2

PENYUSUNAN

Pasal 3

SISTEMATIKA

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD

Pasal 2

PENYUSUNAN

Pasal 3

SISTEMATIKA

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014