DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2020

Nomor: 38
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS BAB III PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS BAB IV PENDANAAN BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 15); 9. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD, adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Tunjangan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Direktur RSUD adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Pegawai BLUD adalah Pegawai Non PNS yang diangkat oleh Direktur RSUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat terknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

(1)
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II

PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji atau Tunjangan Ketiga belas Tahun 2020 diberikan kepada:

a.PNS; dan
b.Calon PNS. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
a.PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
b.Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
c.Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.

Pasal 3

Gaji atau penghasilan ketiga belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada: a b. c. d.

(1)Gubernur dan Wakil Gubernur; Anggota DPRD; PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

BAB III

PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 4

Gaji atau penghasilan ketiga belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan pada bulan juli.

(2)Dalam hal penghasilan pada bulan juli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji atau penghasilan ketiga belas.
(3)Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling banyak meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(4)Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(5)Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
1. a.tunjangan jabatan struktural;
2. b.tunjangan jabatan fungsional; atau
3. c.tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
(6)Gaji atau penghasilan ketiga belas dibayarkan pada bulan agustus.
(7)Dalam hal gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
(8)Besaran gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(9)Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

Pasal 5

Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru/PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang di tetapkan dengan perundang-undangan.

Pasal 6

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D gaji atau penghasilan ketiga belas Tahun 2020 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas bersumber dari APBD Tahun 2020.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemberian Gaji Ketiga belas bagi Pegawai BLUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Agustus 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE