DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2014

Nomor: 39
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mencakup pengaturan dalam pengelolaan data dan informasi terkait air, cuaca, dan kondisi geologis air bawah tanah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta mitigasi risiko bencana alam yang berhubungan dengan air dan cuaca.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air di Provinsi Kalimantan Utara, perlu ditetapkan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi.

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43771; 2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2AA9 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geohsika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2OL4 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Ta}r:un 2OO8 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a858); Mengingat
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O0B tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL2 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); T.Peraturan Pemerintah Nomor 37 ?ahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52921 8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengolahan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2Ol2 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATIIRAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENGELOLAAN SISTEM HIDROMETEOROLOGI, HIDROLOGI DAN HIDROGEOLOGI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB I

KEBIJAKAN Pasd 1 Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi di Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Kebdakan Pengelolaan SIH3.

Pasal 2

Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berfungsi sebagai acuan bagi:

(1)dinas atau instansi yang membidangi sumber daya air, dalam:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrologis sesuai kewenangannya yang mencakup informasi: tinggi permukaan air, debit air di sumber air, ketersediaan potensi sumber air, aliran permukaan, kandungan sedimen, ketersediaan air di daerah aliran sungai, sistem peringatan dini banjir, kualitas air, dan kebijakan dan peraturan air permukaan;
2. b.mengelola sarana-prasarana pengumpulan dan pengolahan data kondisi hidrologis yang mencakup: jaringan pos hujan, jaringan pos duga air, jaringan pos iklim dan jaringan pos kualitas air;
(2)dinas atau instansi yang membidangi meteorologi, klimatologi dan geofisika, dalam:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrometerologi sesuai kewenangannya yang mencakup informasi: suhu, kelembaban, penguapan, analisis hujan bulanan, prakiraan hujan bulanan, prakiraan musim (hujan/kemarau), indek kekeringan, peringatan dini cuaca/iklim ekstrim, potensi banjir dan potensi hujan asam, dan kebijakan dan peraturan hidrometeorologi;
2. b.mengelola sara.na-prasarana pengumpulan dan pengolahan data kondisi hidrometerologi yang mencakup: jaringan pos hujan dan jaringan pos iklim;
(3)dinas atau instansi yang membidangi air tanah, dalam:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrogeologi sesuai kewenangannya yang mencakup informasi: potensi air tanah, konservasi air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, pengendalian dan pengawasan air tanah, dan kebijakan dan peraturan air tanah;
2. b.mengelola sarana-prasarana pengumpulan dan pengolahan data kondisi hidrogeologis yang mencakup jaringan sumur pantau;
(4)dinas atau instansi yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, perikanan, dan lainnya dalam:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi terkait dengan izin lingkungan;
2. b.perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pertanian;
3. c.perencanaan, pelaksanaan, pengembangan kehutanan, monitoring dan evaluasi daerah aliran sungai;
(5)masyarakat dan dunia usaha dalam pengumpulan dan pelaporan informasi kondisi hidrologis, hidrometeorologis, dan hidrogeologis;
(6)Bupati/Walikota menetapkan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada tingkat kabupaten/kota. 3

Pasal 3

Melalui kebijakan ini diharapkan agar pengumpulan, pengelolaan data dan informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi dapat:

1.berjalan dengan terencana, berkesinambungan, dan terintegrasi;
2.meningkatkan keakuratan, kebenaran, ketepatan waktu penyampaian data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi;
3.menjamin kesinambungan pelayanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi;
4.rnenjamin kompatibilitas perangkat pengumpulan dan pengolahan data/informasi yang ada di berbagai instansi pengelola; dan
5.menjamin keberlanjutan layanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi yang didukung ketersediaan sumber daya yang memadai.

BAB II

PENGEMBAITGAN KELEMBAGAAN

Pasal 4

Kebijakan pengembangan kelembagaan pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi terdiri dari:

(1)Peningkatan koordinasi antar dinas/instansi melalui:
1. a.konsultasi yang efektif antar dinas/instansi, masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pengelolaan data (pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran), pengelolaan informasi, pendanaan, pengelolaan stasiun pengamatan, peralatan, dan sumber daya manusia;
2. b.peningkatan sinergi dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi antar dinas/instansi di Provinsi dan kabupaten/kota;
3. c.pemberlakukan pengelolaan data provinsi untuk setiap komponen siklus hidrologi oleh dinas/instansi, masyarakat dan dunia usaha dan lainnya yang membidangi pengelolaan sumber daya air, meteorologi dan air tanah, kualitas air, pengelolaan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, dan pengelolaan daerah aliran sungai.
(2)Kesepakatan penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi di Provinsi Kalimantan Utara:
1. a.Dinas Pekerjaan Umum sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrologi;
2. b.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrometeorologi;
3. c.Dinas Pertambangan dan Energi sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrogeologi;
4. d.Badan Lingkungan Hidup sebagai penanggungjawab daiam pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang terkait dengan Ijin Lingkungan.
(3)Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi:
1. a.Dengan fungsi clearingholtse, yang memiliki wewenang mengelola, verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi berdasarkan ketentuan pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupatenf kota;
2. b.Dengan kewenangan akses ke seluruh pengelola sistem informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi dalam penentuan dan penetapan jaringan, data/informasi, publikasi, kalibrasi peralatan, sertifikasi lembaga pengelola dan biaya pada pelayanan prima;
3. c.Terdiri dari Dinas Pekerjaan LJmum, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, serta unsur lainnya;
4. d.Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan sebagai Koordinator Tim Pengelola Sistem Informasi H3.
5. e.Dibiayai kegiatannya melalui dana APBN, APBD dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
(4)Penetapan indikator pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi ke dalam salah satu kriteria penilaian kinerja keberhasilan instansi yar.g salah satu tugas fungsinya mengelola data dan informasi.

BAB III

PENINGI(ATAN TATA LAKSANA

Pasal 5

Kebijakan peningkatan tata laksana pengelolaan data dan informasi informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi terdiri dari:

(1)Penegasan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan;
(2)Penetapan kebijakan pengelolaan sistem informasi H3 pada tingkat kabupatenlkota oleh Bupati/Walikota paiing lambat 1 (satu) tahun setelah kebijakan pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
(3)Penyusunan Prosedur Operasi Standar oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi H3 untuk memperjelas istilah baku dan pengertiannya, peta jaringan, alur data, metadata, spesifikasi data dasar, sertifikasi dan kalibrasi peralatan, serta validasi data untuk memudahkan pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi H3;
(4)Pengaturan mekanisme akses data dan informasi H3 berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi;
(5)Seluruh pengelola sistem informasi H3 baik dari dinas/instansi dan dunia usaha wajib menyampaikan informasildata H3, jumlah dan lokasi jaringan peralatan yang dimilikinya kepada Koordinator Pengelola Sistem Informasi H3. Khusus dunia usaha melalui instansi pembinanya.
(6)Setiap pemegang lzin Lingkungan wajib membangun, mengoperasikan dan mengelola datalinformasi H3 sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah disetujui/ditetapkan, dan melaporkannya kepada Tim Koordinasi Pengelola Sistem Informasi H3 melalui dinas/instansi pembinanya sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun;
(7)Penetapan media pelayanan data dan informasi H3 berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi;
(8)Peningkatan pelaksanaan sistem peringatan dini melalui pemanfaatan informasi H3.

Pasal 6

Kebijakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pengelolaan data dan informasi H3 terdiri dari:

(1)Peningkatan pemanfaatan IPIEK dalam pengolahan data H3 dengan tetap menjaga kompatibilitas sistem yang sedang berjalan, kondusif terhadap pengintegrasian dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi;
(2)Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan peralatan H3 dan rasionaliasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaarl satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Kebijakan pembiayaan pengelolaan data dan informasi H3 terdiri dari:

(1)Pengalokasian dana pengelolaan data dan informasi H3 sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya air;
(2)Penyusunan pedoman perhitungan standar biaya pengelolaan data dan informasi H3 sebagai dasar untuk penetapan alokasi anggaran;
(3)Penetapan tarif jasa pelayanan data dan informasi H3 pada setiap kegiatan komersial, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan fungsi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN MASYARAI{AT DAN DUNIA USATIA

Pasal 8

Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi H3, terdiri dari:

(1)masyarakat dan dunia usaha memiliki hak untuk memperoleh data/informasi H3 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
(2)peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetahuan tentang siklus hidrologi, rnanfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3;
(3)peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3 serta pengamatan data melalui pola kerjasama dan pendampingan. Pada saat mulainya tidak bertentangan diadakan yang baru Peraturan Gubernur Agar setiap orang Gubernur ini dengan

Pasal 9

Peraturan ini, semua peraturan dengan Peraturan ini dinyatakan berdasarkan peraturan ini. gubernur yang telah ada dan tetap berlaku, selama belum Pasal 1O ini berlaku sejak tanggal diundangkan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 Nopember 2Ot4 PJ. GUBERNqR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor Pada tanggal 25-Nopember 2014 SEKRETARI'ISAERAH PROVI N SI KALIMANTAN UTARA, Pembina Utama/IVe NrP. 19600617 198501 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUIY 2OI4 NOMOR 39

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…