DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2017

Nomor: 39
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur rincian dan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang digunakan selama tahun anggaran 2016. Beberapa aspek utama yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Penjabaran APBD, Pertanggungjawaban Keuangan, Audit dan Evaluasi, Penggunaan Anggaran, Rekomendasi dan Tindak Lanjut, Transparansi dan Akuntabilitas

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

1.Undang-Undang Nomer 129 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ikcinvarail Neydia KEPUDIIK lUOCdia Jalu ZULI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
2.Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5302), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambanan Lembaran Negara Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 253 Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara kepublik indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576): sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5155), Pereturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1465, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2010 Nomor 1zZ5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 7 Daerah Tahun 2015 Nomer 1): Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Nomor 1), Daratan Daerah Drawing KaHmantan Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Wal N Utara Tahun 2017 Nomor 3). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DALKRAH PROVINSI NKALIMANTAN UTARA TAHU ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:

1.Pendapatan

a.Pendapatan Asli Daerah Rp 507.955.516.972,13
b.Dana Perimbangan Rp 1.519.557.873.785,00
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Rp 245.493.357.935,00 Sah Jumlah Pendapatan Rp 2.332.986.748.962,13 3
1. 2.Belanja
a.Belanja Tidak Langsung Rp 996.711.497.018,62
i.Belanja Pegawai Rp 181.900.063.112,32
1. 2.Belanja Subsidi Rp 11.795.977.508,00
2. 3.Belanja Hibah Rp 203.116.569.797,00
3. 4.Belanja Bantuan Sosial Rp 2.400.000.000,00
4. 5.Belanja Bagi Hasii kepada Rp 188.852.025.295,13 Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa
5. 6.Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp 408.425.243.306,17 Provinsi/ Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa
6. 7.Belanja Tidak Terduga Rp 221.618.000,00
b.Belanja Langsung Rp 1.559.822.219.378,25
i.Belanja Pegawai Rp 1i2.057.098.843,00
1. 2.Belanja Barang dan Jasa Rp 650.482.864.085,81
2. 3.Belanja Modal Rp 797.282.256.449,44 Jumlah Belanja Rp 2.556.533.716.396,87 Surpius / (Defisit) Rp (223.546.907.704,74)
3. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Rp 735.234 472.847,29
b.Pengeluaran (Rp 150.0U0.060.066,00) Pembiayaan Netto Rp 585.234.472.847,29 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Rp 361.687.505.142,55

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 4

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasa! 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Lampiran sehagaimana dimaksud dalam pasa! 2 dan pasa! 4 merupakanps bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ylictapKan di lanjung selor pada tanggal 23 Agustus 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE 5

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mula: berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Agustus 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE 5

Pasal 4

Penjabarar Laporan Realisasi Anggaransebagaimana dimaksud dalam pasa! 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2D dan pasal 4 merupakan3 rr p bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…