DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2018

Nomor: 39
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang revisi atau perubahan pada ketentuan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Perubahan ini mencakup: Revisi Besaran Tambahan Penghasilan, Kriteria dan Penilaian, Sumber Dana, Kewenangan dan Prosedur, Evaluasi dan Penyesuaian

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan atas Peraturan Gubenur Kalimantan Utara Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 111 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan didalam Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 111) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 dihapus serta angka 5, angka 11 dan angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang ditempatkan sementara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya tetap dibebankan pada instansi induknya.
8.Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan atas tingkat kehadiran dan laporan harian sesuai dengan tugas dan fungsinya selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9.Dihapus.
10.Dihapus.
11.Kehadiran adalah salah satu komponen penilaian dalam memberikan tambahan penghasilan berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan jam kerja yang diberlakukan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
12.Laporan harian adalah laporan kegiatan/kerja yang dibuat setiap harinya sesuai dengan jam kerja efektif sebagaimana diatur dalam lampiran.
13.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
14.Pimpinan Instansi adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur pada Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT/Cabang Dinas) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
15.Terlambat masuk kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang datang untuk masuk kerja melewati jam 07.30 WITA.
16.Tidak masuk kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja sehari penuh.
17.Cepat pulang adalah Pegawai Negeri Sipil yang pulang sebelum jam 16.00 WITA untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan jam 11.30 WITA untuk hari Jum’at.
2.Ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan tugas, CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat diberikan tambahan penghasilan.
(2)Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan per bulan.
(4)Pemberian tambahan penghasilan terdiri dari Laporan Harian dan tingkat kehadiran.
(5)Persentase pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar 60% (enam puluh per seratus) untuk laporan harian dan 40% (empat puluh per seratus) untuk tingkat kehadiran.
(6)Pencairan dan besarannya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur
(7)Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

3.Ketentuan Pasal 4 angka 1, angka 5 diubah dan anka 2 dihapus serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada :

1.Pegawai yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara.
2.Dihapus.
3.Pegawai yang dikenakan disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah.
4.Pegawai yang pindah tugas karena mengikuti suami atau istri keluar daerah dan berstatus pegawai titipan di daerah lain tidak diberikan tambahan penghasilan.
5.Pegawai pindahan yang berasal dari Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara maupun yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Utara selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
6.Pegawai pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatas tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.(Pasal baru)
4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ketentuan waktu kerja pegawai untuk satuan pengamanan, pendidikan dan pelayanan umum dikecualikan dari peraturan ini.

5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pegawai wajib mengisi laporan harian dan direkap dalam laporan bulanan.
(2)Pengisian laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari dan disampaikan paling lambat pada pukul 23.30 WITA pada 1 (satu) hari setelahnya.
(3)Laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dinilai oleh atasan langsung paling lambat 3 (tiga) hari, apabila atasan langsung yang tidak melakukan penilaian, maka akan diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana terlampir.
(4)Apabila penilaian laporan harian pegawai tidak dapat dilakukan oleh atasan langsung maka penilaian dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi atau pejabat yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(5)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk bulan Desember dilakukan sebelum tanggal 25 Desember.
(6)Penilaian laporan harian pegawai dihitung setiap bulan.

6.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pengisian laporan harian dan daftar hadir menggunakan sistem online.
(2)Bagi daerah yang belum memiliki jaringan internet atau jaringan mengalami gangguan maka harus tetap mengisi daftar hadir dan laporan harian secara manual dengan menyampaikan konfirmasi ke Badan Kepegawaian Daerah dalam waktu 2 x 24 jam.

7.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Penghitungan tambahan penghasilan yang dibayarkan berdasarkan laporan harian dan tingkat kehadiran.

8.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Penanggung jawab pengisian laporan harian dan rekapitulasi daftar hadir pada SKPD adalah pejabat yang bertanggung jawab menangani pengelolaan kepegawaian.
(2)Untuk lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pejabat penanggungjawab pengisian daftar hadir dilaksanakan oleh masing- masing Biro.

9.Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Setiap minggu pertama pada bulan selanjutnya dilakukan pencetakan laporan harian dan pencetakan daftar hadir elektronik atau lembar daftar hadir oleh Petugas Pelaksana dan selanjutnya diserahkan kepada Penanggungjawab di masing – masing unit kerja untuk SKPD masing-masing.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan editing pada hasil cetak komputer atau lembar daftar hadir dengan berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya.
(3)Hasil editing final diserahkan kepada Bendaharawan untuk dilakukan perhitungan besaran tambahan penghasilan yang akan diterima oleh CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan, disertai dengan bukti pendukung berupa surat izin dan surat pendukung lainya sebagai alat pembuktian untuk melakukan penetapan pemotongan.
(4)Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)wajib disimpan sebaik mungkin oleh Pejabat Pengelola.

10.Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Tambahan penghasilan dibayarkan dengan memperhatikan Laporan Harian dan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10.
(2)Tambahan penghasilan yang diterima oleh CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan dikenakan pajak penghasilan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
(3)Pengenaan pajak penghasilan terhadap tambahan penghasilan CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan dilingkungan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan tarif pajak penghasilan non final.
(4)Hasil dari potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor pada Kas Negara.

11.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…