DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2020

Nomor: 39
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Penghapusan Bab III Piutang Pajak Daerah yang Dapat Dihapuskan Bab IV Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Bab V Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat

(4)Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; . bahwa__ piutang) pajak daerah yang tidak memungkinkan lagi untuk ditagih dapat dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan sehingga perlu diatur mengenai tata cara penghapusan piutang pajak daerah; . bahwa_ berdasarkan pertimbangan sebagaimana ¢. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 3. . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. . Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 8. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 9. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 5S. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. heed 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wayjib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarannya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding, Surat Keputusan Pengurangan. Tim Penghapusan Piutang Daerah adalah Tim yang melakukan verifikasi usulan penghapusan piutang daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang mencantumkan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak-pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan atas pembetulan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 7. 8. 9.
19.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 20. 21. terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib pajak. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Kedaluwarsa adalah suatu keadaan yang melampaui batas waktu tertentu dan/atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang- undang.

Pasal 2

Penghapusan Piutang Pajak Daerah bertujuan untuk: a. b.

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)memberikan keadilan kepada masyarakat Wajib Pajak; memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penghapusan pajak; dan meningkatkan tertib administrasi dalam tata kelola pajak.

BAB II

PENGHAPUSAN

Pasal 3

Gubernur dapat melakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah berdasarkan usulan dari Kepala Badan. Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan b. penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang. Besaran penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
a.Gubernur, untuk jumlah sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
b.Gubernur dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 4

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:

a.SKPD;
b.SKPDKB;
c.SKPDKBT;

(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
1. d.STPD;
2. e.Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan
3. f.Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan sisa tunggakan Pajak Daerah. Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi dapat dilakukan penghapusan setelah dilakukan tindakan penagihan dan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kekedaluwarsaan penagihan pajak.

Pasal 5

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setelah melampaui 5 (lima) tahun, terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan peninjauan kembali, kecuali Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah. Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a.diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; dan
b.ada pengakuan hutang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 6

Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi atau tidak mungkin ditagih lagi tetapi belum kedaluwarsa, dapat diajukan kedalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan apabila:

a.objek pajak rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;
b.objek pajak hilang atau tersangkut perkara kriminal telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang; objek pajak telah dicabut registrasinya oleh instansi yang berwenang; wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta; wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; wajib pajak tidak ditemukan; dan . sebab lain sesuai dengan hasil penelitian. Terhadap Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih setelah melakukan penagihan aktif sampai dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenis, tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh petugas Badan dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat. rm mo oO

Pasal 7

Dalam hal Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan atau Wajib Pajak tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf g, harus dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi dengan dilengkapi dokumen-dokumen:

a.surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa/Lurah setempat; dan
b.laporan hasil pemeriksaan petugas Badan. Harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harta kekayaan yang dapat dijadikan objek sita. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h disebabkan:
a.akibat bencana alam; dan/atau
b.kesalahan administrasi penetapan pajak daerah. Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, hanya dapat diusulkan setelah adanya laporan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi. Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 9

Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diusulkan permohonan penghapusannya oleh Badan kepada Gubernur. Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur setelah diverifikasi oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah. Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: nama Wajib Pajak/penanggung pajak; jumlah piutang pajak; tahun pajak; jenis pajak daerah; tanggal dan nomor penetapan pajak; jumlah pokok pajak yang akan dihapuskan; a. ¢. d. e. f.

g.jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan; dan
h.alasan penghapusan.

Pasal 10

Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Kepala Badan menghapuskan Piutang Pajak Daerah dari daftar Piutang Pajak Daerah.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 4 Tahun 2016