DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2023

Nomor: 39
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan Renja PD Tahun 2024 yang memuat program dan kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara. Renja PD disusun berdasarkan Renstra PD dan RKPD, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang kemungkinan perubahan Renja PD jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan atau keadaan luar biasa yang mempengaruhi pelaksanaan rencana kerja.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20155. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20176. tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 39); dan 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 13); 9. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 2

(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
(2)Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b.Dinas Kesehatan;
c.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
e.Satuan Polisi Pamong Praja;
f.Dinas Sosial;
g.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
i.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
j.Dinas Lingkungan Hidup;
k.Dinas Pemuda dan Olahraga;
1. 1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m.Dinas Perhubungan;
n.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
o.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
p.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
q.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Ns *e¥ €s af. ag.

(1)
(2)
(1)
(2)Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Kehutanan; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; Sekretariat Daerah; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Pengelola Perbatasan Daerah; Badan Penghubung; Inspektorat Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB! : Pendahuluan; BABIV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan BAB V : Penutup. Rincian lebih lanjut Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

: Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan. aa. ab. ac. ad. ae.

Pasal 6

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dimulai pada tanggai i Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 Desember 2023 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 39 Salinan Sesuai dengan Aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala ukum MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH NIP. 197001032001 121003

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…