DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Cara PPDB Bab III Pendataan Ulang dan Pemutakhiran Data Bab IV Perpindahan Peserta Didik Bab V Pengaduan Bab VI Pamantuan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bab VII Informasi Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Pembiayaan Bab X Ketentuan Lain-Lain Bab XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu’- dan __berkeadilan sebagaimana diatur dalam

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu dilaksanakan secara non diskriminatif, objektif, transparan dan akuntabel;
c.bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7, 10. 11. 12. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 11. 12. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara yang berada di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. . Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut MKKS adalah wadah berhimpunnya para Kepala Sekolah. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB). 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB, adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK dan SLB. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Rombongan Belajar adalah Kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di sekolah. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap calon peserta didik/siswa. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Nilai Prestasi adalah hasil pencapaian seseorang dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok pada bidang pendidikan. Nilai Afirmasi adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada peserta didik bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi agar mendapat pendidikan yang lebih baik. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelengaraan PPDB pada SMA, SMK, dan SLB. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin Kepastian Hukum dalam pelaksanaan PPDB bagi Dinas, Cabang Dinas, Kepala Sekolah, Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik dalam pelaksanaan PPDB di Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

TATA CARA PPDB

Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

a.objektif, bahwa PPDB bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang;
b.transparan, PPDB terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat dan orangtua/wali calon peserta didik;
c.akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 4

Persyaratan calon peserta baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK:

a.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
b.telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 5

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

a.akta kelahiran; atau
b.surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

(2)Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
1. a.menyelenggarakan pendidikan khusus (SLB);
2. b.menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
3. c.berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan:

a.ijazah; atau
b.dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 7

(1)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
(2)Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
1. a.direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA; dan
2. b.direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 8

(1)Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
(2)Dalam hal Sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 9

Calon peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan Pasal 4 dan Pasal 6.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…