DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI Dokumen RAD-PG disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. BAB I : Pendahuluan b. BAB II : Analisis Situasi c. BAB Ill : Rencana Aksi Pangan dan Gizi d. BAB IV : Pelaksanaan Aksi Pangan dan Gizi e. BAB V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan f. BAB VI : Penutup BAB Ill PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah Menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2021-2026. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera tu ran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10.Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188); 1 1 . Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
13.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172 );
14.Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairnana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 ta.hun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157;
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pangan dan gizi merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan kebutuhan pangan akan mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : I. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakiian rakyat daerah menurut asas otonom.i dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repu blilc Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adaiah Gubemur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
5.Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.
6.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7.Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lernak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

BAB II

ANALISIS SITUASI 2.1. Sltuaal Saat In! Pada periode sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 67 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Dalam pelaksanaannya, target indikator pembangunan Pangan dan Gizi tersebut ada indikator yang tercapai tetapi adajuga indikator yang tidak tercapai.

Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, program serta kegiatan.

Pasal 3

Dokumen RAD-PG disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAB I : Pendahuluan
b.BAB II : Analisis Situasi
c.BAB Ill : Rencana Aksi Pangan dan Gizi
d.BAB IV : Pelaksanaan Aksi Pangan dan Gizi
e.BAB V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
f.BAB VJ : Penutup

Pasal 4

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah provinsi untuk melaksanakan rencana aksi daerah pangan dan gizi.

BAB ILL

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

1.Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG;
2.Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana climaksud pada ayat (!) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN AKSI PANGAN DAN GIZI Pelaksanaan RAD-PG Provinsi Kalirnantan Utara tahun 2021-2026 melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di setiap Daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, akedemia (perguruan tinggi/organisasi profesi), organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa.

Pasal 7

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ZAINAL ARIFIN PALIWANG ttd Ditetapkan di Tanjung Selor Pada tanggal ?2 April ?O?? GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, N A M A JABATAN PA RAF , IJ()AU �foM,"1J; Pl�. At1ttVi Ml"H pi... t>i,1-1 P'tM�riiUNN-1 llTIUS,S.f1ut. lft.l<llt'!"IA.ll e.... ,,,�" -c-o...n UTt>I\N& - 1 [),- 2 e, Nn Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 2 i ,-p ..., -..c,.-... SEKRETARIS DAE H PROVINS KALIMANTAN UTARA, BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR "I Mengingat GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2021-2026 DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a.bahwa Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah Menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun, periu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2021-2026. !. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4700);
3. 4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. 6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360). sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. 8.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. 10.Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188); 1 1 . Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. 12.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 ten tang Sadan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
11. 13.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ( Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2021 Nomor 172 );
12. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157;
13. 15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor I Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor l);
14. 16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN G!Zl TAHUN 2021-2026

BAB L

KETENTUAN UMUM