DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pedoman penetapan tarif angkutan sungai antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Diatur mengenai pengertian dan ketentuan umum, maksud dan tujuan peraturan, serta mekanisme penetapan tarif penumpang kelas ekonomi yang meliputi komponen tarif dasar, asuransi, dan tahapan penyesuaian tarif. Selain itu diatur pula tentang formula perhitungan tarif berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung, pengawasan dan evaluasi tarif oleh Dinas Perhubungan, kewajiban perusahaan angkutan dalam mengumumkan tarif, larangan pungutan tambahan, serta sanksi administratif bagi pelanggaran. Peraturan ini juga mencabut Peraturan Gubernur Kaltara No.36 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Speed Boat Reguler Antar Kabupaten/Kota beserta perubahannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pedoman Tarif Angkutan Sungai Antar Kabupaten/Kota; : a. b. c. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pembahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negeira Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Mengingat : 1. 2. 3.

4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643); 8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulas! Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 2); MEMUTUSKAN: ;: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TARIF ‘ANGKUTAN SUNGAI ANTAR KABUPATEN/KOTA. Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalaH Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
3.Kabupaten/Kdta adalah Kabupaten/Kota dalam Daerah.
4.Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5.Angkutan Suiigai adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan temsan untuk mengarigkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh pemsahaan angkutan sungai dan danau.
6.Awak Kapal adalah orang bekerja atau dipekeijakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kap^ sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
7.Penumpang adalah setiap orang selain Awak Kapal dan personel khusus.
8.Tarif adalah nilai yang hams dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu.
9.Tarif Angkutan Sungai adalah harga jasa angkutan yang hams dibayarkan oleh pengguna| jasa pada suatu trayek Angkutan Sungai.
10.Tarif Dasar adalah besaran Tarif yang dinyatakan dalam nilai mpiah per satuan unit prbduksi per mil.
11.Harga Pokok F|roduksi yang selanjutnya disingkat HPP adalah semua biaya langsung dari tidak langsung yang dikeluarkan pemsahaan untuk melakukan proses produksi.
12.Asosiasi adalah asosiasi pemsahaan angkutan perairan.
13.Agen Pelayaran adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam kegiatan atau aktifitas kapal atau perusahaan Pelayaran.
14.Perusahaan Angkutan Sungai adalah badan usaha yang melakukan kegiatan angkutan sungai, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perusahaan Angkutan Sungai dalam memberlakukan besaran Tarif Angkutan Sungai antar Kabupatjen/Kota kepada pengguna jasa.
(2)Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penetapan Tarif Angkutan Sungai antar Kabupaten/Kota sebagai suatu sistem yang terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

PENETAPAN TARIF

Pasal 3

(1)Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Sungai untuk kelas ekonomi dilaksanakan berdasarkan komponen Tarif Dasar dan asuransi tanggung jawab pengangkut.
(2)Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi speed boat dan long boat
(3)Tarif Penumpang Angkutan Sungai untuk kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

Pasal 4

(1)Tarif Penumpang Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berlaku untuk:
1. a.bayi, bagi Penumpang dengan usia paling tinggi 2 (dua) tahun; dan
2. b.dewasa, bagi Penumpang dengan usia lebih dari 2 (dua) tahun.
(2)Besaran Tarif angkutan Penumpang untuk bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 10% (sepuluh) persen dari Tarif untuk Penumpang dewasa.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN TARIF

Pasal 5

(1)Tarif Penumpang Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan setelah adanya usulan dari Asosiasi.
(2)Dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi harus melakukan kajian dengan melibatkan:
1. a.pejabat di bidang Angkutan Sungai sesuai dengan kewenangannya; dan
2. b.perwakilan pengguna jasa Angkutan Sungai.
(3)Permohonan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Gubemur dengan melampirkan:
1. a.perhitungan biaya operasi kapal Angkutan Sungai;
2. b.justilikasi penyesuaian Tarif Dasar; dan
3. c.berita acara hasil kajian.
(4)Berdasarkan Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubemur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap permohonan usulan besaran Tarif Penumpang Angkutan Sungai dalam jangka waktu paling lama 14 (ernpat belds) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 6

(1)Tarif Penumpang Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari nilai HPP.
(2)Tarif Penumpang Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kenaikan bertahap sampai dengan mencapai nilai 100% (seratus persen) dari nilai HPP.
(3)Dalam hal kenaikan Tarif ditetapkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kenaikan Tarif dapat diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah mendapat persetujuan dari Gubemur.

Pasal 7

(1)Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Asosiasi menyampaikan permohonan kepada Gubemur disertai dengan justifikasi tahapan kenaikan Tarif.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan evaluasi tahapan kenaikan Tarif dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari keija sejak permohonan diterima.
(3)Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat memberikan persetujuan tahapan kenaikan Tarif.
(4)Badan Usaha Angkutan Sungai mengumumkan atau mensosialisasikan Tarif pelayanan ekonomi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Tarif ditetapkan.;

Pasal 8

(1)Dalam hal besaran Tarif telah mencapai HPP 100% (seratus persen), Asosiasi dapat mengajiikan permohonan penyesuaian Tarif.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubemur dilengkapi dengan:
1. a.justifikasi kenaikan Tarif;
2. b.kajian penyesuaian Tarif; dan
3. c.berita acara pembahasan kenaikan Tarif.

Pasal 9

(1)Dalam hal teijadi kenaikan bahan bakar minyak, Tarif Angkutan Sungai dapat dilakukan penyesuaian sebelum HPP mencapai 100% (seratus persen).
(2)Ketentuan kenaikan Tarif Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme penyesuaian Tarif Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

FORMULA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 10

(1)Tarif Dasar Angkutan Sungai merupakan total biaya pokok dibagi dengan produksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)Biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen:
1. a.biaya langsung; dan
2. b.biaya tidak langsung.
(3)Perhitungan biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 11

(1)Komponen biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) humf a paling sedikit terdiri atas biaya:
1. a.penyusutan kapal;
2. b.bunga modal;
3. c.asuransi kapal; dan
4. d.Awak Kapal.
(2)Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas komponen;
1. a.biaya tetap, paling sedikit terdiri atas biaya:
  1. 1.pegawai darat kantor cabang; dan
  2. 2.manajemen dan pengelolaan perusahaan.
2. b.biaya tidak tetap, paling sedikit terdiri atas biaya:
  1. 1.pemeliharaan kantor;
  2. 2.alat tulis kantor;
  3. 3.penggunaan telepon dan listrik;
  4. 4.penyediaan air tawar; dan
  5. 5.peijalanan dinas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…