DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40 Tahun 2014

Nomor: 40
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 November 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Kalimantan Utara. Berikut adalah hal-hal utama yang diatur dalam peraturan ini: Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemanfaatan Sumber Daya Air, Konservasi dan Perlindungan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengawasan dan Penegakan Hukum, Pengendalian Bencana

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 3Oo/o (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau, dan tetap mempertahankan luas kawasan hutan yang masih memiliki luas lebih dari 3oo/o (tiga puluh perseratus) dengan sebaran yang proporsional untuk menjamin keseimbangan tata air dan lingkungan; dan 7l Menambah luas kawasan hutan dan penutupan vegetasi pada daerah aliran sungai atau pulau yang mempunyai luas kawasan hutan dengan fungsi optimal kurang dari 3O7o (tiga puluh perseratus).

b.Meningkatkan upaya perlindungan sumber air, pengaturan daerah sempadan sumber air, dan pengisian air pada sumber air antara lain untuk meningkatkan ketersediaan air baku dalam rangka mendukung pencapaian sasaran MDGs, dengan cara : 1) Meningkatkan perlindungan dan pelestarian seluruh sumber air melalui pencegahan, pengaturan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air, pemanfaatan sumber air dan lahan, terutama yang berada di kawasan permukiman; 2) Meningkatkan pengendalian 'tzin dan kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air dan hutan lindung; 6 3) Menetapkan dan menata ulang daerah sempadan sumber air, terutama pada kawasan perkotaan dan mengatur penggunaannya untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air melalui peratrrran perundang-undangan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan; dan 4) Meningkatkan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan, berupa penerapan persyaratan pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air.
c.Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber air, dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, dengan cara: 1) Mengendalikan pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona sumber air yang bersangkutan; dan 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan prasarana dan sarana sanitasi agar tidak menambah beban pencemaran di kawasan hilir paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan. Peningkatan Upaya Pengawetan Air

Pasal 11

Peningkatan Upaya Pengawetan Air dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

a.Meningkatkan upaya penyimpanan air yang berlebih di musim hujan oleh para pemilik kepentingan dengan cara: 1) Meningkatkan dan memelihara keberadaan sumber air dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, melalui pemeliharaan dan pembangunan waduk dan embung; 2) Menjaga dan melindungi keberadaan dan fungsi serta merehabilitasi penampung air, baik alami maupun buatan, yaitu danau, rawa, waduk, dan embung serta cekungan air tanah; 3) Meningkatkan pemanenan air hujan melalui pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan; dan 4) Melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha.
b.Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah oleh para pemilik kepentingan, dengan cara: 1) Menciptakan sistem insentif dan disinsentif melalui skema tarif progresif kepada pemakai air paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan; 2) Mendorong penggunaan teknologi daur ulang air limbah untuk memanfaatkan kembali air daur ulang menjadi air baku; 3) Mendorong pengembangan dan penerapan teknologi hemat air untuk pertanian, rumah tangga, perkotaan dan industri; 4) Mengendalikan pengambilan air tanah pada cekungan air tanah yang kondisinya kritis dan sungai bawah tanah pada kawasan karst dengan membatasi pengambilan sesuai kapasitas spesifik; 5) Merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah; dan 7 6) Membatasi penggunaan air tanah dengan mengatur ulang alokasi penggunaarl air di berbagai sumber air untuk meningkatkan manfaat air baku yang berasal dari air permukaan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan. Peningkataa Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 12

Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

a.Menetapkan kelas air pada sungai prioritas dan menetapkan status tropik pada waduk, embung dan danau;
b.Meningkatkan dan memulihkan kualitas air pada sumber air dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai kelas air danf atau status tropik yang telah ditetapkan;
c.Menetapkan beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sungai dan saluran dari setiap kawasan permukiman dan industri paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
d.Membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan pernukiman, serta kawasan industri dan industri di luar kawasan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha paling lambat 4 (empat) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
e.Mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air;
f.Membangun dan meningkatkan sistem pemantauan limbah sebelum masuk ke dalam sumber air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber air paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
g.Mengendalikan budi daya perikanan karamba atau jati.rs apung di danau, waduk, dan rawa dengan mempertimbangkan fungsi sumber air dan daya tampung serta daya dukung sesuai dengan peruntukannya; dan
h.Memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada di dekat danf ata:u di atas badan air yang sesuai rencana tata ruang paling lambat 4 (empat) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan.

Pasal 13

Kebijakan pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terdiri dari Peningkatan Upaya Penatagunaan Sumber Daya Air, Peningkatan Upaya Penyediaan Sumber Daya Air, Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air, Peningkatan Upaya Pengembangan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Air. 8 Peningkatan Upaya Penatagunaan Sumber Daya Air

Pasal 14

Peningkatan Upaya Penatagunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

a.Menetapkan zofla pemanfaatan sumber air untuk dijadikan acuan bagi pen5rusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
b.Menetapkan peruntukan air pada sumber air untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sumber air yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
c.Melibatkan seluruh pemilik kepentingan dalam pen)rusunan rencana tindak pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim; dan
d.Menetapkan alokasi ruang untuk pembangunan kawasan peffnukiman, kawasan industri dan industri di luar kawasan guna mengurangi alih fungsi lahan pertanian untuk mewujudkan kawasan ramah lingkungan. Peningkatan Upaya Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 15

Peningkatan Upaya Penyediaan Sumber Daya Air dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

a.Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai;
b.Memastikan pengelolaan sumber daya air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi;
c.Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok air sehari-hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian ralqrat dalam sistem irigasi yang ada sebagai prioritas utama dalam penyediaan; dan
d.Menetapkan standar layanan minimal kebutuhan pokok air sehari-hari secara nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi alokasi pemenuhan kebutuhan air bagi penduduk dalam rencana penyediaan air paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan. Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air Strategi

Pasal 16

Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

a.Mengembangkan perangkat kelembagaan untuk pengendalian penggunaan sumber daya air di wilayah sungai;
b.Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan sumber daya air yang berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; dan 9
c.Meningkatkan efisiensi penggunaan air oleh para pengguna air irigasi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional. Peningkatan Upaya Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 17

Peningkatan Upaya Pengembangan Sumber Daya Air dilakukan dengan strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :

a.Men;rusun program pengembangan sumber daya air yang didasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai paling lambat 1 (satu) tahun setelah rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan;
b.Melaksanakan program pengembangan sumber daya air dengan memadukan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik-kepentingan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
c.Mengembangkan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan;
d.Melakukan upaya pengembangan sistem penyediaan air minum dalam rangka peningkatan layanan penyediaan air minum untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya mencapai 75o/o (tujuh puluh delapan perseratus) layanan di perkotaan dan 600/o (enam puluh dua perseratus) layanan di perdesaan pada Tahun 2Ol9;
d.Meningkatkan pengembangan sumber daya air termasuk sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan nasional, serta produksi pertanian lainnya;
e.Mengembangkan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air pada wilayah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi;
f.Menyediakan insentif bagi usaha swadaya masyarakat dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik mikrohidro;
g.Mendorong perseorangan atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah; dan
h.Menerapkan teknologi modifrkasi cuaca dalam kondisi luar biasa setelah mendapat pertimbangan dari wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai dan/atau dewan sumber daya air provinsi. Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 18

Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Air dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

a.Mengatur pengusahaan sumber daya air berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk, kesejahteraan masyarakat;
b.Menyusun dan menerapkan nonna, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) dalam pengusahaan sumber daya air yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal; 10
c.Meningkatkan peran serta perseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan sumber daya air dengan izin pengusahaan;
d.Menlrusun peraturan perundang-undangan daerah untuk mengendalikan penambangan bahan galian pada sumber air guna menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan sekitar paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
e.Mengalokasikan kebutuhan air untuk pengusahaan sumber daya air sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan; dan
f.Mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap pengusahaan sumber daya air.

Pasal 19

Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air Dan Pengurangan Dampak dilakukan dengan Peningkatan Upaya Pencegahan, Peningkatan Upaya Penanggulangan, Peningkatan Upaya Pemulihan Peningkatan Upaya Pencegahan

Pasal 20

Peningkatan Upaya Pencegahan dilakukan dengan strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :

a.Memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana tata ruarlg wilayah dan pengenda-lian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai;
b.Mengintegrasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir;
c.Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan kekeringan;
d.Memprakarsai pembentukan pola kerjasama yang efektif antara kawasan hulu dan kawasan hilir dalam pengendalian daya rusak air;
e.Meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan oleh para pemilik kepentingan;
f.Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara : 1) Mencegah dan membebaskan bantaran sungai dari hunian dan bangunan liar serta mengatur pemanfaatan bantaran sungai; 2) Menertibkan penggunaan sempadan sungai sesuai dengan rencana yang ditetapkan; 3) meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana yang terkait air; 4) Meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air;
g.Melakukan pengendalian aliran air di sumber air, dengan cara: 1) Meningkatkan resapan air ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan oleh para pemilik kepentingan; 2) Meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air oleh para pemilik kepentingan; TL 3) Menetapkan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan; 4) Mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir oleh para pemilik kepentingan; dan 5) Menyediakan prasarana pengendalian banjir untuk melindungi prasarana nmum, kawasan permukiman, dan kawasan produktif. Peaingkatan Upaya Penanggulangan

Pasal 21

Peningkatan Upaya Penanggulangan dengan strategi sebagai berikut :

a.Menetapkan mekanisme penanggulangan kerusakan danlatau bencana akibat daya rusak air paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan; b.Melaksanakan sosialisasi mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air;
c.Mengembangkan sistem prakiraaan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan rawan bencana terkait air;
d.Meningkatkan pengetahtlan, kesiap-siagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air, antara lain dengan melakukan simulasi dan peragaan mengenai cara-cara penanggulangan bencana oleh para pemilik kepentingan;
e.Memperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air; dan
f.Men5rusun sistem penganggaran yang sesuai dengan kondisi darurat untuk penanggulangan daya rusak air yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana lain paiing lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan. Peniagkatan Upaya Pemulihan Pasal 22 Peningkatan Upaya Pemulihan dilakukan dengan strategi sebagai berikut :
a.Merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana sumber daya air dan memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan mengalokasikan dana yang cukup dalam APBN/APBD, dan sumber dana lainnya;
b.Mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana daya rusak air; dan
c.Memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air oleh para pemiiik kepentingan. 12

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…