DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40 Tahun 2019

Nomor: 40
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan BAB VI Pasal 12 diubah Ketentuan Pasal 13 diubah Pada BAB XI disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 16A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Kaltara Cerdas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud perlu dilakukan penyempurnaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); S A L I N A N
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5670);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 28) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4.Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Gubenur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menegah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
8.Pendidikan Keagamaan adalah sebuah jenjang pendidikan berbasis keagamaan seperti pondok pesantren dan lain sebagainya, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Utara maupun yang berada di luar provinsi Kalimantan Utara.
9.Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
10.Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri dan swasta baik di dalam maupun luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
11.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12.Beasiswa Kaltara Cerdas yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan.
13.Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan menengah yang masih aktif menempuh pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara.
14.Mahasiswa adalah peserta didik asal Provinsi Kalimantan Utara pada jenjang pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar daerah Provinsi Kalimantan Utara.
15.Tim Koordinasi dan Pengawasan Beasiswa adalah tim yang bertugas membantu mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan Beasiswa Kaltara Cerdas yang dikelola oleh Dewan Pendidikan.
16.Beasiswa Stimulan adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa yang menempuh pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan di dalam atau di luar Provinsi Kalimantan Utara dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama 1 (satu) tahun.
17.Beasiswa Kerjasama adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara sebagai tindaklanjut kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis Beasiswa terdiri dari:

a.Beasiswa Stimulan;
b.Beasiswa Kerjasama.
1. 3.Ketentuan BAB VI Pasal 12 diubah, sehingga BAB VI Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

TIM KOORDINASI DAN PENGAWASAN BEASISWA

Pasal 12

(1)Untuk lebih efektifnya pengelolaan dan pengawasan program beasiswa maka dibentuk Tim Koordinasi dan Pengawasan Beasiswa.
(2)Tim Koordinasi dan Pengawasan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Tim Koordinasi dan Pengawasan Beasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara.

4.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dana Beasiswa berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Penyaluran dan pengawasan dana beasiswa dilaksanakan oleh OPD terkait dan/atau Dewan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Beasiswa dapat dibayarkan secara sekaligus dan/atau bertahap berdasarkan Keputusan Gubernur.
(4)Daftar Penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah diverifikasi. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Plt. Kepala Biro Hukum Arman Jauhari, S.H. NIP. 19750709 200212 1 003
(5)Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui bank ke nomor rekening atas nama penerima.
(6)Dana beasiswa tidak boleh dikurangi untuk kepentingan apapun di luar ketentuan yang berlaku.

5.Pada BAB XI disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 16A, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Bantuan Dana Pendidikan Kaltara Cerdas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 Oktober 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 40

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…