DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2014

Nomor: 41
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi perubahan atas beberapa ketentuan pada Pergub No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 25 Tahun 2014.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 2
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan didalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 25) perlu dilakukan perubahan sebagai berikut : 3

a.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b diubah, sehinggga Pasal 8 selengkapnya menjadi berbunyi :

Pasal 8

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten I), terdiri atas :
1. a.Biro Pemerintahan Umum;
2. b.Biro Hukum dan Organisasi;
3. c.Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
(2)Biro-Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten I).
1. b.Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga Pasal 29 selengkapnya menjadi berbunyi :

Pasal 29

(1)Asisten Administrasi Umum (Asisten III), terdiri atas :
1. a.Biro Kepegawaian dan Diklat;
2. b.Biro Keuangan dan Aset;
3. c.Biro Umum dan Humas;
4. d.dihapus.
(2)Biro-Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum (Asisten III).
1. c.Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf d angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) diubah dan huruf f dihapus, sehinggga Pasal 38 selengkapnya menjadi berbunyi :

Pasal 38

(1)Biro Umum dan Humas yang membawahkan :
1. a.Bagian Umum dan Rumah Tangga :
  1. 1.Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
  3. 3.Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
2. b.Bagian Keuangan Setda :
  1. 1.Sub Bagian Anggaran;
  2. 2.Sub Bagian Perbendaharaan;
  3. 3.Sub Bagian Akuntansi;
3. c.Bagian Perlengkapan :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan;
  2. 2.Sub Bagian Pemanfaatan dan Pemeliharaan; 4
4. d.Bagian Humas dan Protokol :
  1. 1.Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi;
  2. 2.Sub Bagian Protokol, Upacara dan Tamu;
  3. 3.Sub Bagian Administrasi Perjalanan Dinas;
  4. 4.Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
5. e.Bagian Kepustakaan dan Kearsipan:
  1. 1.Sub Bagian Kepustakaan;
  2. 2.Sub Bagian Kearsipan;
6. f.Dihapus
(2)Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum dan Humas.
(3)Sub Bagian-Sub Bagian dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2014 Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd. Dr. H. IRIANTO LAMBRIE Salinan sesuai dengan aslinya Sekretanat Decrah Proyinai ie imantan Utara Kepala Biro Dr 197903 1 O02 5 UBMPTLAN PERTURGH GUBERAOR A ROHR a9 Tas aod TENTANG FERUEAHSA REDS AT AS Pee TURE GU BERRUR: 7 HLA TENT ANS GAGAA| SS. Ci TATA KEAIA SERAC TRGA DMR PAST RA Ted fond Got Deco | | ‘rh LULL | 1 nT EH | Hwees af aah Kare) ture Well Pepa Taka :imeted a Lh . | De LU oe | a MANA ihe | HI | Lr Ag be LAL | | PRED a CM AAT | Pad — —____.. -_—— - - dd 7 F ade Tar og an Al ane POU a no |= bauer nano | Mee ed |4 EL | L$ ran | = een LI F nee |1 ' . " ° = = = 5 aon renee : t TUe cr kt HA TAT BT, tala Tone = Um LD Dal, |AE TA eed A PL pnel BAIL anoAah Gk "aT ann sufi amraied | A : wu Naa OT = anae Tika raid | — Dalat || Wu TAA Lead runs HL RRA Seen ricco Fl Weel a SUL Pua " nal fire 1 PM eae ‘ L_ Cee fd runt | . ACA ret Ut Vt Fhe fala tinea eada FY ET horas — . _— : lid Lia Seth uk | ——____! ras a na Rocca FDA Ma ' ++ Maula iA Len rears —_. H—r [Law rt I fa . th — HOM CA Ae _ — -——— . . ane 1 0 a ——————— toed ae laa et oat a A -—__——_! DAN si [— ba | ta La erm beni ‘ aan na eeu pesanrs nui ee aenon . L: 4 j lun a auld fi nnee ee eee WH i _— AL PTNCELH AS ae : BUI | AP) Gra Tr Baad ay ry Sly LULE HLH>aus uo Hr | Amina: Matas rah | = ron tee Maur oa PAH Pa nas Hava [UE= nD and teeter OAL TH AU —S=— ...wes) rsd oe are L PAUL LT Tea Toate TRA bai ue _ : . a :tehPCAev A Die TEU Te eee Sell Belial Loe a ‘oa uth. Akt 1MBALL TY LUA a . 41 MA ryt AA LP |48h ee - LIL I aE , aa ‘AM eked | UU sco TTT TE Sawer nanPe gaat SH Paced | 0 | | ee PT ce, a pe,PUR 20 Le Trrr Raeda DAL TH Ate . -— -. + —$ RES AA = : yO" rid hema naive ak ALF aan LU Pedhsv FEV1 2 Bet ord |ee RT “a Baie 1a LPs TL LALrea 1 sigh, rin bat : [sadase a Patt wet LUE | wna bers ATT 2 ALLL _ Date TataVTA wey ve ewes |= FL Mca, TTL TB _ =| AA | a0 aun papmara ed er Ad Sf ME Le PT be a BT aed HIHFMJHMI VAs FLA An Cel "LH ond ASI Tey | 7] aa A Date __ a) ait CHR ems ane | Salinan neauai dengan agtinva |——————_ Sekreteriat Dacrah Prosi abmantan Utara FY. GUBERNLA KALIMANTAN AN LITA Hel. 1597903 O02 Gr. 4. IRTANTO LAMERIE Ta HIPAA 7

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…