DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2017

Nomor: 41
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur ketentuan dan pedoman mengenai pengendalian penerimaan gratifikasi oleh aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Definisi Gratifikasi, Kewajiban Pelaporan Gratifikasi, Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan, Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan, Sanksi atas Pelanggaran, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Sosialisasi dan Pembinaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang b. Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), 2. 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698), 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik 5. Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 6. Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 7. Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), 2 10. 11. 12. 13. 14. 15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 8. Indonesia Nomor 5601): Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): sebagaimana diubah oleh PP 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 9. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890): Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887): Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah: Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, 3 16. 17. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi4. Kalimantan Utara. 4 10. Pejabat/Pegawai Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Dewan Pengawas BLUD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Perangkat Desa (khusus untuk kabupaten) dan Pegawai yang bekerja untuk dan atas 5. nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 6. Pidana Korupsi. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 7. Provinsi Kalimantan Utara. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan 8. Terbatas. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur. 5 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi. Unit Pengendali Gratifikasi Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut UPG adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendali gratifikasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan,sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 6 19. 20. 21. 22. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/ Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata Kare jaalt Kurs Beli ) padakurs jual dan kurs beli (Kurs Tengah - hari tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan:
1. a.meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/ Pegawai tentang gratifikasi, b.meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi, 7
2. c.menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah, d.membangun integritas Pejabat/ Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme: dan
3. e.meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima:
1. a.terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah,
2. b.terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah,
3. c.terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah,
4. d.terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Provinsi,
5. e.dalam proses penerimaan/ promosi/ mutasi pejabat/pegawai,
6. f.dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya,
7. g.sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain,
8. h.sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa, 8
9. i.merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/ pengawas/ tamu selama kunjungan dinas:
10. j.merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima,
11. k.dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan /perlakuan pemangku kewenangan: dan Il. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pejabat/ Pegawai.
(2)Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(3)Pejabat/ Pegawai melaporkan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPG di instansi terkait.
(4)Dalam hal UPG di instansi Pelapor belum terbentuk, pelaporan disampaikan kepada inspektorat atau kepada atasan langsung.

Pasal 4

(1)Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal:
1. a.gratifikasi tidak diterima secara langsung,
2. b.pemberi gratifikasi tidak diketahui, Cc. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima, 9
3. d.gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan: dan/atau
4. e.adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu: penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam 'jiwa/harta atau pekerjaan Pejabat/ Pegawai
(2)Pejabat/Pegawai yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK atau melalui UPG untuk diteruskan kepada KPK
(3)Dalam hal Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada UPG.
(4)Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, pejabat/pegawai dan atau UPG dapat menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.
(5)Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada KPK. 10

BAB III

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 5

Pejabat/ Pegawai wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau melalui UPG untuk diteruskan kepada KPK, kecuali dalam hal:

a.pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/ bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, (dapat disesuaikan dengan KUH Perdata dengan menambah sumber definisi 1 di konsideran)
b.pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang Berlaku Umum,
c.pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum:
d.manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum,
e.seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang berlaku umum, yang diterima dalam seminar/ pelatihan/workshop/konferensi atau kegiatan sejenis,
f.hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan, 11 . penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, . hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang berlaku secara umum dan h. tidak terkait kedinasan: kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik 1. Pejabat/ Pegawai yang bersangkutan, kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan J yang berlaku di instansi penerima, . karangan bunga dengan nilai yang wajar,k. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, agigah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap kegiatan sepanjang upacara adat tersebut tercatat pada PD yang 1 menjalankan fungsi urusan kebudayaan, . bingkisan/cinderamata/suvenir atau benda sejenis yang diterima tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada huruf 1 paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian dalam setiap kegiatan, m. 12
n.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap peristiwa, Oo. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalm waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, dan
p.pemberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke atasan dan tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan.

Pasal 6

(1)Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf I, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
(2)Dalam hai penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf 1, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan. 13

Pasal 7

(1)Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau non-elektonik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi.
(2)Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat:
1. a.Nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, alamat lengkap dan nomor yang bisa dihubungi dari penerima gratifikasi,
2. b.Nama dan alamat lengkap pemberi gratifikasi,
3. c.jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara,
4. d.tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi,
5. e.uraian jenis Gratifikasi yang diterima,
6. f.nilai Gratifikasi yang diterima.
(3)Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima, atau
2. b.disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.
(4)UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima.
(5)KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap. 14

BAB IV

PEMBERIAN GRATIFIKASI Pejabat/ Pegawai

Pasal 8

(1)Pejabat/Pegawai dilarang memberi Gratifikasi Yang Dianggap Suap kepada Pemangku Kepentingan dan/atau Pihak Lain dalam bentuk apapun.
(2)Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dapat terjadi pada saat atau diluar penugasan resmi.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.
(2)Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Pembina : Gubernur
2. b.Pengarah : Sekretaris Daerah
3. c.Ketua : Inspektur
4. d.(Wakil Ketua I) : Kepala Biro Hukum (Wakil Ketua II) : Kepala Biro Organisasie. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
5. g.Anggota : Inspektur Pembantu, Auditor, Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah di Daerah, Pegawai pada Biro Hukum dan Pegawai pada Biro Organisasi, Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh sekretaris UPG. 15 f.
(3)Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh sekretaris UPG
(4)Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Inspektorat.
(5)Sekretariat UPG bertugas untuk melakukan pengelolaan administrasi pelaporan Gratifikasi.
(6)Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 10

UPG mempunyai tugas berupa:

a.mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi,
b.menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara,
c.meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK,
d.melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK,
e.menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada kepala daerah,
f.melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Daerah,
g.melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah,
h.melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi:
i.melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK, dan 16 j5. Menerima dan meneruskan informasi terkait dengan dugaan pelanggaran kewajiban pelaporan Gratifikasi kepada Inspektorat dan/atau saluran pengaduan masyarakat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban:

a.Melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK setiap hari kerja pertama di tiap minggunya, . Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindakb. lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK, Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Inspektorat secara periodik, . Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi,d. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi, Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi e. f g h. program pengendalian gratifikasi.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2021