DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2019

Nomor: 41
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 111 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 111) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1) dan ayat (2), Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 16A Ketentuan Pasal 19A diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); S A L I N A N

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri;
10.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 18610. Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 111 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 111 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 111) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
5.Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 43 Tahun 1999.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang ditempatkan sementara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya tetap dibebankan pada instansi induknya.
8.Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan atas pencapaian prestasi kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9.Penilaian Kinerja adalah proses pengukuran keberhasilan capaian kinerja berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan dan kehadiran.
10.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antar pegawai dengan pejabat sebagai atasan pegawai yang bersangkutan.
11.Kehadiran adalah komponen penilaian kinerja berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan jam kerja yang diberlakukan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
12.Kelas Jabatan (grading) adalah klarifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
13.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
14.Pimpinan Instansi adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur pada Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
15.Terlambat masuk kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang datang untuk masuk kerja melewati jam 07.30 WITA.
16.Tidak masuk kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja sehari penuh.
17.Cepat pulang adalah Pegawai Negeri Sipil yang pulang sebelum jam 16.00 WITA untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan jam 11.30 WITA untuk hari Jum’at.
18.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pelaksana tugas yang diperintah/ditunjuk berdasarkan surat keputusan/surat perintah dari Gubernur untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan pada jabatan yang ditunjuk sampai dengan dilantiknya pejabat definitif atau pejabat definitif melaksanakan tugas kembali.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi 2 (dua) ayat baru yaitu ayat

(1)dan ayat (2), sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan kepada:

a.CPNS dan PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara serta cuti melahirkan anak ketiga dan anak berikutnya;
b.CPNS dan PNS yang dikenakan disiplin pemberhentian dengan tidak hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah;
c.PNS yang pindah tugas karena mengikuti suami atau istri keluar daerah dan berstatus pegawai titipan di daerah lain tidak diberikan tambahan penghasilan;
d.PNS pindahan dari Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara maupun yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Utara selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
e.PNS dipekerjakan yang beralih status menjadi PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan memiliki masa kerja kurang dari 6 (enam) bulan terhitung sejak Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
1. 3.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 16A yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Plt. diberikan tambahan penghasilan.
(2)Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan kepada Plt. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas.
(3)Ketentuan mengenai tambahan penghasilan bagi Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
1. a.Pejabat satu tingkat di atas jabatan yang dirangkapnya sebagai Plt. selain menerima tambahan penghasilan dari jabatan definitifnya juga ditambah 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya;
2. b.Pejabat yang setingkat dengan jabatan yang dirangkapnya sebagai Plt. selain menerima tambahan penghasilan dari jabatan definitifnya juga ditambah 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya;
3. c.Pejabat satu tingkat dibawah jabatan yang dirangkapnya sebagai Plt. menerima tambahan penghasilan dari jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tambahan penghasilan dari jabatan definitifnya;
4. d.Pelaksana yang merangkap sebagai Plt. menerima tambahan penghasilan dari jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tambahan penghasilan sebagai pelaksana.
  1. 4.Ketentuan Pasal 19A diubah, sehingga Pasal 19A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Dikecualikan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d bagi PNS yang saat ini sudah mengabdi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan diundangkannya Peraturan Gubernur ini.
(2)Dikecualikan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e bagi PNS dipekerjakan yang saat ini sudah mengabdi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan diundangkannya Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 Oktober 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 41 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Plt. Kepala Biro Hukum Arman Jauhari, S.H. NIP. 19750709 200212 1 003

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…