Bab I Ketentuan Umum Bab II Pendelegasian Wewenang Bab III Ketentuan Peralihan Bab IV Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian; ¢. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5611); 7, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. 9. 10. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Kepala Badan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH_ DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewenangan menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian.
Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk dan atas nama Gubernur kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah. Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pejabat yang menerima pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain. Dalam hal pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berhalangan, maka kuasa penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian dapat dilaksanakan oleh pejabat yang lebih tinggi yang diberi wewenang. Dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat yang menerima pendelegasian melaporkan kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 1
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, segala keputusan dan/atau ketetapan yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Ditetapkan di Tanjung Selor Pit. Kepala Biro Hukum pada tanggal 25 Agustus 2021 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, TAUFIK HIDAYAT STP,M.Si ttd NIP. 19760116 200212 1 006 IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 41 -6- SALINAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN NO JENIS NASKAH DINAS PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN BAGI PNS GOL.RUANG ESELON KEPUTUSAN
Membuka PDF…