DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2022

Nomor: 41
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengatur perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas. Peraturan ini memberikan pedoman atau aturan pelaksanaan perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. terdapat beberapa hal yang diatur dalam aturan ini yaitu Prosedur dan Mekanisme Perjalanan Dinas, Hak dan Kewajiban, Pertanggungjawaban Keuangan, Penyesuaian Anggaran.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

b.bahwa Peraturan Gubemur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai dengan Kondisi dan Perkembangan saat ini, perlu dilakukan penyesuaian; : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja daerah untuk perjalanan dinas, perlu pedoman yang komprehensif agar lebih terarah dan akuntabel; Menimbang GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURNOMOR25 TAHUN2019 TENTANGPEDOMANPELAKSANAANPERJALANANDINAS TENTANG PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR41 TAHUN2022 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SALINAN
1. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
7. 9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeridan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 2 -- ------- -------- -------- ------- ---------------

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD.
1.Ketentuan angka 9, angka 10, angka 11, angka 15, dan angka 28 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi Sebagai berikut: Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 25) diubah, sebagai berikut : PasalI BAB 1 KETENTUANUMUM PERJALANANDINAS. PELAKSANAANPEDOMANTENTANG2019TAHUN Menetapkan: PERUBAHANATAS PERATURANGUBERNUR NOMOR 25 MEMUTUSKAN:
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 811);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 60 Tahun 2020 ten tang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 48); 3 --------------~----
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Pejabat Berwenang ada1ah Gubernurj Waki1Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Ketuaj Waki1 Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
9.Pejabat Daerah adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk Pimpinan dan AnggotaDPRD.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN ada1ah profesi bagi pegawai negeri sipi1 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah ProvinsiKalimantan Utara.
11.Calon PegawaiNegeriSipil yang selanjutnya disingkat CPNSadalah Warga Negara Indonesia yang te1ah 1010s seleksi CPNS dan menjalani masa percobaan sebe1um diangkat sebagai PNS. 12.Tenaga Non ASN ada1ah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintah daerah berdasarkan surat perjanjian Kerja. 13.Diluar ASNadalah setiap warga Negara Indonesia yang berasal dari profesi tertentu dan tenaganya dibutuhkan untuk menunjang suatu kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya. 14.Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUPP adalah tim yang secara khusus diangkat oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur da1am pemantauan pelaksanaan kebijakan untuk percepatan pembangunan. 15.TP-PKK adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga Provinsi Kalimantan Utara. 16.Dekranasda adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah ProvinsiKalimantan Utara. 17.KomisiInformasiadalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang keterbukaan publik ProvinsiKalimantan Utara. 4 Pasal 2 Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Gubemur/Wakil Gubenur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, CPNS, Tenaga NonASN,Diluar ASN,TGUPP,Ketua/Wakil Ketua, AnggotaTP- PKK, KetuazWakil Ketua, Anggota Dekranasda, dan Komisi Informasi.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
18.Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan Gubernur/Wakil Gubemur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, CPNS, Tenaga Non ASN, diluar ASN, TGUPP, Komisi Informasi, Ketua/Wakil Ketua, Anggota TP-PKK, Ketua/Wakil Ketua, Anggota Dekranasda, dan / atau yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dengan biaya yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara/ daerah. 19.Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
20.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
21.Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
22.Biaya riil (at coast) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23.Tempat Kedudukan adalah tempat awal melaksanakan tugas dan atau melanjutkan tugas.
24.Tempat Tujuan adalah tempat /kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
25.Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan baru berdasarkan surat keputusan pindah/mutasi.
26.Biaya Bagasi adalah biaya yang dibayarkan untuk dokumerr/barang kedinasan.
27.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PIt adalah pelasana tugas yang diperintah/ ditunjuk berdasarkan surat keputusan /eurat perintah dari Gubemur untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan padajabatan yang ditunjuk sampai dengan dilantiknya pejabat definitif atau pejabat definitifmelaksanakan tugas kembali.
28.Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis.Aspek-aspekitu meliputi: Letak, terkait dengan lokasi geografis,luas, bentuk dan posisi koordinat dari peta. 5 Pasal 4

(1)Jenis Perjalanan Dinas meliputi:
1. a.Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewatibatas kota dan atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
2. b.Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah Zmutasi dan bukan atas permohonan yang bersangkutan.
(2)Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka:
1. a.Melakukan koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, workshop, studi banding, bimbingan teknis, seminar, kegiatan survei, menghadiri acara (sesuai undangan), mengikuti pendidikan dan atau acara yang sejenis;
2. b.Perjalanan yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar kota tempat kedudukan;
3. c.Perjalanan yang dilakukan untuk memperoleh pengobatan di luar kota tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada saat melakukan tugas;
4. d.Menjemput/rnengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabatjpegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas atau menjemput./mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabatjpegawai negeri ke tempat pemakaman;
5. e.Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka kegiatan program kerja TGUPP,Diluar ASN, Komisi Informasi, KetuajWakil Ketua, AnggotaTP-PKKdan KetuajWakil Ketua, AnggotaDekranasda.
(3)Perjalanan Dinas dibedakan menjadi:
1. a.Perjalanan Dinas dalam Negeriyang dilakukan dalam wilayah RepublikIndonesia atas perintah pejabat yang berwenang yang dananya bersumber dari APBD yang dibedakan: 1) Perjalanan Dinas dalam daerah yang terdiri dari: a) Perjalanan Dinas di luar ibukota Provinsidalam wilayahprovinsiadalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama ke wilayah kabupaten Zkota di dalam wilayah provinsi dan wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara Zpemerintah atas perintah pejabat yang berwenangyang dananya bersumber dari APBD;
  1. 3.Ketentuan ayat (1)huruf a dan ayat (2)huruf e Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 6 Pasal 6
(1)Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan yang mengikutsertakan Tenaga Non ASN harus disesuaikan dengan SPK pengangkatannya, dan terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan yang meliputi:
1. a.Survei barang/jasa;
2. b.Mengantar/ menjemputj mendampingi tamu;
3. c.Menyampaikanj menyerahkan laporan/ pengumpulan data; dan
4. d.Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi di Perangkat Daerah sesuai dengan bidang masing-masing.
  1. 5.Ketentuan Pasal 6 ayat 5 dihapus, ayat (2) dan ayat (3)Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalS
(1)Perjalanan Dinas dalam negeri dapat dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubemur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, CPNS, Tenaga Non ASN, Diluar ASN, TGUPP, Ketua/Wakil Ketua, Anggota TP-PKK, Ketua/Wakil Ketua, Anggota Dekranasda, dan KomisiInformasi.
(2)Perjalanan Dinas luar negeri dapat dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubemur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, CPNS, Tenaga Non ASN, Diluar ASN, TGUPP, Ketua/Wakil Ketua, Anggota TP-PKK, Ketua/Wakil Ketua, Anggota Dekranasda, dan KomisiInformasi.

4.Ketentuan ayat (2)Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: b) Perjalann Dinas dalam ibukota Provinsi adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurangkurangnya 8 (delapan) jam dari batas kota dalam provinsi dalam wilayah Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang yang dananya bersumber dari APBD; 2) Perjalanan Dinas di luar daerah adalah Perjalan Dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan baik perorangan maupun secara bersama-sama di luar wilayah provinsi dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/pemerintah atas perintah pejabat yang berwenang yang dananya bersumber dari APBD.

b.Perjalan Dinas luar negeri adalah kegiatan perjalananjkunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dilakukan oleh pejabat daerab /pegawai negeri di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas perintah pejabat yang berwenang yang dananya bersumber dari APBD. 7 Pasal 8

(1)SPT Gubemur ditandatangani oleh Gubemur.
(2)SPT Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, dalam hal Gubernur berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur.
(3)SPT Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Gubernur, dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubemur.
(4)SPT Asisten, Staf Ahli Gubemur dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
(5)SPT untuk Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah.
(6)SPT untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, ASN, CPNS dan Tenaga Non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro, jika berhalangan ditandatangani oleh Pejabat Eselon III yang ditunjuk atas nama Kepala Biro.
(7)SPT untuk pejabat Eselon III, Eselon IV, ASN, CPNS dan Tenaga Non ASN pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD, jika berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris dari/ atau pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala SKPD.
(8)SPT untuk pejabat Eselon III, Eselon IV, ASN, CPNS, dan Tenaga Non ASNpada Sekretariat DPRDditandatangani oleh Sekretaris DPRD,jika berhalangan maka ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris DPRD.

6.Ketentuan ayat (12) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Perjalanan Dinas bagi tenaga ahli fraksi DPRD disetarakan dengan ASNGolongan III.
(3)Perjalanan Dinas Ketua /Wakil Ketua TP-PKK,Ketue /Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Utara disetarakan dengan Eselon II, Pengurus Inti TP-PKK dan Dekranasda disetarakan dengan Eselon IV dan Anggota TP-PKK dan Dekranasda disetarakan dengan Non ASN.
(4)Perjalan Dinas Diluar PNS, TGUPP, Ketua PKK,dan Komisi Informasi disetarakan dengan Eselon III.
(5)Dihapus.
(6)Perjalanan Dinas bagi pejabat PIt dibayarkan sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan./ ditunjuk dalam surat keputusarr/ surat penugasan dari Gubernur. 8

Pasal 11

(1)Perhitungan biaya Perjalanan Dinas jabatan terdiri dari:
1. a.Uang Harlan (UH)yang meliputi: 1) 1) Uang makan (300/0) 2) 2) Uang saku (40%) 3) Transportasi lokal (30%)
2. b.Biaya Penginapan yang meliputi: 1) Hotel; dan Zatau 2) Tempat menginap lainnya.
3. c.Biaya transportasi;
4. d.Uang representative;
5. e.Biayajemputjmengantar jenazah; dan
6. f.Biaya bagasi.
(2)Uang harian dan representatif dibayarkan secara lumpsum berdasarkan jumlah hari Perjalanan Dinas.
(3)Biaya penginapan dibayarkan secara riil (at cost) sesuai standar tarif Perjalanan Dinas, jika menginap ditempat lainnya yang tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban dibayar secara lumpsum sebesar 30% dengan membuat surat pemyataan menginap ditempat yang digunakan selama Perjalanan Dinas dilakukan.
(4)Biaya transportasi dibayarkan secara riil (at coast), sedangkan transportasi lainnya dibayarkan sesuai standar tarif biaya Perjalanan Dinas.
(5)Uang representatif hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubemur, Pejabat Eselon I dan Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD.

7.Ketentuan ayat (5) huruf b, ayat (5) huruf c, dan ayat (5) huruf d, dan ayat (8) Pasal 11 diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(9)Apabila pelaksanaan Perjalanan Dinas melibatkan Instansi lain, maka SPT dibuat dan ditandatangani oleh Perangkat Daerah Instansi tersebut.
(10)SPT untuk Kepala UPTD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang, sedangkan UPTD yang berkedudukan di kabupaten /kcta untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah ditandatangani oleh Kepala UPTD.
(11)SPT untuk TGUPP yang melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah maupun luar daerah ditandatangani oleh Gubemur.
(12)SPT Ketua/Wakil Ketua, Anggota TP-PKK, Ketua/Wakil Ketua, Anggota Dekranasda, Komisi Informasi dan Diluar PNS ditandatangani ditempat bekerja atau PA (Pengguna Anggaran) Perangkat Daerah tersebut. 9
(6)Biaya perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat Perjalanan Dinas.
(7)Untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan biaya transportasi, biaya angkutan barang dan uang harlan beserta keluarga yang sah maksimal 4 orang.
(8)Biaya transportasi darat, sungai dan laut dalam daerah yang belum ada tarif reguler dibayarkan dan apabila jarak tempuh durasinya masih panjang maka diperkenakan melakukan sewa kendaraan untuk KepalaDaerah, WakilKepala Daerah, Pimpinan dan AnggotaDPRDberdasarkan ketentuan standar biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan secara riil (at cost).
(9)Biaya transportasi dari dan ke pelabuhan udara untuk Perjalanan Dinas luar daerah dibayarkan secara riil.
(10)Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan maksimal sebesar 80% dan kekurangan pembayaran diberikan setelah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas.
(11)Biaya transportasi dengan pesawat udara dibayarkan secara riil (at cost) kebutuhan nyata.
(12)Biaya bagasi yang dibayarkan terkait dokumenjbarang kedinasan dibayarkan secara riil.
(13)Biayamenjemputjmengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e meliputi biaya penjemputanjmengantar, biaya pemetian dan biaya angkut jenazah yang dibayarkan oleh Badan KepegawaianDaerah secara riil.
(14)Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf b diberikan biaya sebagai berikut:
1. a.Biaya transportasi beserta keluarga yang sah (paling banyak 4 orang);
2. b.Biaya angkut barang;
3. c.Uang harlan.
(15)Biaya Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
1. a.Biaya Perjalanan Dinas GubemurjWakil Gubemur;
2. b.Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Eselon I dan Pimpinan DPRD;
3. b.Biaya Perjalanan Dinas Eselon II dan AnggotaDPRD;
4. c.Biaya Perjalanan Dinas Eselon III dan Eselon IV, Non Eselon, Golongan
5. d.IV, GolonganIII, GolonganII, Golongan I, dan Tenaga NonASN. 10
  1. 9.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),ayat (2)dan ayat (3)terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk:

a.Gubernur dan WakilGubernur beserta ajudan;
b.Pimpinan dan Anggota DPRD,dalam rangka reses diberikan paling lama 8 (delapan)hari.
c.Menunjukkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) selama melaksanakan masa reses.
d.Dalam hal pelaksanaan masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari dengan memperhatikan efektivitas dan efesiensidengan melihat kondisi geografistempat pelaksanaan reses.
e.Melaksanakan tugas-tugas khusus melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan setelah menyampaikan telaahan dan mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 14

(1)Pelaksanaan Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a tentang Perjalanan Dinas di dalam daerah dalam wilayah provinsi diberikan biaya Perjalanan Dinas maksimal 4 (empat)hari.
(2)Pelaksanaan Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)huruf a dan ayat (2)tentang Perjalanan Dinas di dalam daerah dalam wilayah provinsi daerah perbatasan diberikan biaya Perjalanan Dinas maksimal 6 (enam)hari.
(3)Pelaksanaan Perjalanan Dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) di luar wilayah provinsi diberikan biaya Perjalanan Dinas maksimal 5 (lima)hari.
(4)Pejabat tertentu dan Tenaga NonASNyang ditugaskan menjadi instruktur / narasumber dan atau tugas lainnya apabila biaya ditanggung oleh penyelenggara, maka hanya diberikan SPT dan tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.
(5)Besaran biaya Perjalanan Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga.

8.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 11 Pasal 25 Tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas luar negeri sebagai berikut:

a.SPT dan SPPD diproses melalui Biro Umum setelah ada persetujuan penugasan keluar dari Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal;
b.SPT dan SPPD Gubemur, Wakil Gubemur, Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Gubemur, apabila Gubemur berhalangan SPT dan SPPD ditandatangani oleh WakilGubemur;
c.SPT dan SPPD ASN, CPNS, Tenaga Non ASN, Diluar ASN, TGUPP, Ketua/Wakil Ketua, Anggota TP-PKK, Ketua/Wakil Ketua, Anggota Dekranasda, dan Komisi Informasi ditandatangani oleh Gubernur z Wakil Gubemur, dalam hal Gubemur dan Wakil Gubemur berhalangan, SPT dan SPPDditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubemur.

Pasal 17

(1)Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh ASN dari luar daerah dalam rangka memenuhi undangan dan /atau permintaan untuk melaksanakan tugas di Provinsi Kalimantan Utara yang dibebankan pada APBDProvinsi Kalimantan Utara, diberikan uang harian sesuai dengan jumlah hari waktu pelaksanaan tugas ditambah 1 (satu) hari sebelum dan sesudah (H-1 dan H+ 1)waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan membawa SPT.
(2)Jumlah hari Perjalanan Dinas dalam 1 (satu) bulan paling banyak selama 15 (lima belas) hari sesuai SPT yang telah diterbitkan.
(3)Permohonan izin PeIjalanan Dinas yang melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam bentuk Form Persetujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(4)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Gubemur, Wakil Gubemur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan AnggotaDPRD.

11.Ketentuan huruf (c)Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Ketentuan ayat (3)Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 12 yang mengiku ti keterangan dari 7. 5. 6. Boarding pass pulang pergi; Dokumentasi Perjalanan Dinas; Fotocopy sertifikat/STIPP bagi Diklat/Bimtek, atau surat penyelenggara;
8.Undangan Penyelenggara;
9.Kwitansi Kontribusi;
10.Rampung Perjalanan Dinas;

(3)Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, CPNS, Tenaga Non ASN, Diluar PNS, TGUPP, Ketua/Wakil Ketua, Anggota TP-PKK, Ketua/Wakil Ketua, Anggota Dekranasda, dan Komisi Informasi yang melakukan Perjalanan Dinas ke luar negeri wajib menyampaikan laporan tertulis selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja kepada Menteri Dalam Negeri dan pejabat yang memberi perintah Perjalanan Dinas, sejak kedatangan di Indonesia (di tempat kedudukan).

Pasal 28

(1)Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan LPT beserta kelengkapannya kepada bend ahara pengeluaran selambat-Iambatnya 5 (lima) hari dati tanggal akhir surat tugas.
(2)Kelengkapan LPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1.SPT;
2.SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat instansi tujuan;
3.Form persetujuan Perjalanan Dinas diatas 15 hari (dalam hal jika jumlah hari Perjalanan Dinas dalam 1 bulan telah memenuhi 15 hari);
4.Bukti tiket/Kwitansi;
13.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai beriku t:

Pasal 26

Setiap pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, CPNS, Tenaga Non ASN, Diluar PNS, TGUPP, Ketua/Wakil Ketua, Anggota TP-PKK, Ketua/Wakil Ketua, Anggota Dekranasda, dan Komisi Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara wajib membuat Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT), format Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

12.Ketentuan Pasa126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 13 L__ ,. Muhammad Gozali, S.E., M.H. NIP. 1970 1032001121003 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Bi ukum UTARAKALIMANTANBERITA DAERAH PROVINSI TAHUN2022 NOMOR41 SURIANSYAH ttd Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2022 SEKRETARISDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA, ZAINALARIFINPALIWANG ttd GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2022 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II 14 NAMA JELAS NIP PANGKAT Ditetapkan di . Pada tanggal . PEJABATYANG BERWENANG Demikian surat perintah tugas ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimanamestinya. Setelah melaksanakan tugas segeramembuat laporan. Tempat berangkat Tempat tujuan Lamanya Tanggal berangkat Tanggal kembali Beban biaya Untuk:
3.Dst . MEMERINTAHKAN: NOMOR . PEJABATYANG BERWENANG CONTOHSURATPERINTAHTUGAS LAMPIRAN PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR41 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANGUBERNURNOMOR25 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANANDINAS SALINAN ls
2.Nama Pangkatj Gol NIP Jabatan Kepada:
1.Nama PangkatjGol NIP Jabatan Dasar "-"""""'l PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA I. Berangkat dari : PPTK fri .. ~~ SEKRETAJUATDAERAH (Tempat Kedudukan) Tanggal : .......... Jl. KolSoetadji No.1, Telp (0552) 21567, Fax. (0552) 22454 KodePos 77212 Ke : Email: kaltaraprov.@¥[mail.comWebsite: www.kaltaraprov.go.id. TANJUNG SELOR NAMA NIP. Lampiran ke : II. Tiba di : Berangkat dari : Kode Nomor : Pada Tanggal : Ke : Nomor : 094/ /SPPD /BO-Set/DD /1/20 ... Kepala : Pada Tanggal : SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS Kepala :
1.Pejabat yang berwenang memberikan perintah SEKRETARIS DAERAH
2.Nama/ NIP pegawai yang diperintah
3.a. Pangkat, Gol. Ruangmenurut PP No.6 Th. 1997 a. III. Tiba di : Berangkat dari :

b.Jabatan/lnstansi b. Pada Tanggal : Ke :
c.Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas c. Kepala : Pada Tanggal :
1. 4.Maksud Perjalanan Dinas Kepala :
2. 5.Alat angkut yang digunakan IV. Tiba di : Berangkat dari :
3. 6.a. Tempat berangkat Pada Tanggal : Ke : a.
b.Tempat Tujuan b. Kepala : Pada Tanggal :
1. 7.a. Lamanya perjalanan dinas Kepala : a.
b.Tanggal berangkat b.
c.Tanggal kembali Tiba Kembali di : c.
1. 8.Pengikut I Nama NIP/Umur I Hubungan Kekeluargaan Pada Tanggal :
2. 9.Pembebanan Anggaran Tahun Anggaran 20 ..... Telah diperiksa dengan ketentuan bahwa Perjalanan Dinas tersebut diatas benar dilakukan
a.Instansi a. atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang
b.Koderekening b. sesingkat-singkatnya.
1. 10.Keterangan lain-lain Tembusan disampaikan kepada : Dikeluarkan di : Tanjung Selor PA/KPA
2. 1.Bendahara Pengeluaran Pada tanggal :
3. 2.Arsip PEJABAT YANGBERWENANG NAMA NIP. V. Catatan lain -lain : NAMA VI. PERHATIAN NIP. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melaksanakan perjalanan Catatan : dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba serta bendaharawan Paling lamb at 2 minggu setelah kembali dari bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila Perjalanan dinas, SPPD harus dikembalikan pada bend ahara Negara menderita rugi akibat peraturan kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. NAMAJELAS PANGKAT NIP. Tempat, tanggal / bulan / tahun YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS, Demikian laporan mi disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. c .
d.Dst . a . b.
1. 1.Nomor/tanggal SPPD An dan Jabatan
2. 2.Maksud Perjalanan
3. 3.Tujuan Perjalanan Dinas (instansi dan Kota tujuan)
4. 4.Tanggal Pelaksanaan
5. 5.Hasil Perjalanan Dinas CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS 17 ........................................... (13) ........................................... (12) Yang membuat pemyataan, Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari temyata surat ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku . Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/PNS/Pegawai Tidak Tetap. Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak /penting dan tidak dapat ditunda yaitu : ....................................................................................................................... (11)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Lembaga Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas J abatan atas nama:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Lembaga Yang bertanda tangan dibawah ini : NOMOR: CONTOHSURATPERNYATAANPEMBATALANTUGASPERJALANANDINAS JABATAN 18 Petunjuk Pengisian Format Surat Pemyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan :
(1)Diisinama pejabat penerbit Surat Tugas;
(2)Diisi NIPpejabat Penerbit Surat Tugas;
(3)Diisijabatan Penerbit Surat Tugas;
(4)Diisiunit kerja Penerbit Surat Tugas;
(5)Diisinama SKPDPenerbit Surat Tugas;
(6)Diisi nama Pelaksana SPD;
(7)Diisi NIPPelaksana SPD;
(8)Diisijabatan Pelaksana SPD;
(9)Diisi nama unit Pelaksana SPD;
(10)Diisinama SKPDPelaksana SPD;
(11)Diisialasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas;
(12)Diisitempat, tanggal, bulan dan tahun ditandatangani surat pemyataan;
(13)Diisi tanda tangan dan namajelas pejabat penerbit surat tugas. 19 -------------------------------- ........................................... ( 15) . ( 14) Yang membuat pemyataan, Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya dan apabila dikemudian hari temyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah. Dibatalkan sesuai dengan Surat Pemyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor tanggal . Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transportasi berupa (11) ............. Dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA- SKPDtidak dapat dikembalikan / refund (sebagian / seluruhnya) sebesar .
(12)sehingga dibebankan pada DPA-SKPDNomor tanggal .............. SKPD (13).
(6)
(7)
(8)
(9)( 10) Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Lembaga Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal Dan SPT Nomor Tanggal ......... atas nama:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Lembaga Yang bertanda tangan dibawah ini : CONTOHPERNYATAANPEMBEBANANBIAYAPEMBATALANPERJALANAN DINASJABATAN 20 -------------------------------------------------------------------------------~ Petunjuk Pengisian Format Surat Pemyataan Pembebanan Biaya Pembatalan perjalanan dinas jabatan:
(1)Diisinama PA/ KPASKPD/ Unit kerja SKPDyang dibebani biaya perjalanan dinas;
(2)Diisi NIPPA / KPASKPD/ Unit kerja SKPDyang dibebani biaya perjalanan dinas;
(3)Diisi jabatan PA / KPA SKPD / Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas;
(4)Diisi Unit kerja SKPDyang dibebani biaya perjalanan dinas;
(5)Diisi nama SKPDyang dibebani biaya perjalanan dinas;
(6)Diisi nama Pelaksana SPPD;
(7)Diisi NIPPelaksana SPPD;
(8)Diisijabatan Pelaksana SPPD;
(9)Diisi nama Unit kerja SKPDyang dibebani biaya perjalanan dinas;
(10)Diisi nama SKPDyang dibebani biaya perjalanan dinas;
(11)Diisi transport yang digunakan;
(12)Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang tidak dikembalikan (refund sebagiarr/ seluruhnya)
(13)Diisi Nomor DPA-SKPD,tanggal, dan nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya;
(14)Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pemyataan;
(15)Diisi tanda tangan dan nama jelas PA / KPApada SKPD/ Unit kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya. 21 Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor tanggal ...................... Atas Nama Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : Adanya perpanjangan tugas Hari disebabkan bukan oleh kelalaian pelaksanaan SPPD. ................................................ (Pemberi Tugas) Nama NIP Jabatan Yang bertanda tangan di bawah ini : CONTOHSURATKETERANGANPERPANJANGANTUGAS 22 . , tanggal, bulan, tahun Pemberi Tugas, IV. PELAKSANAPERJALANANDINAS Hormat saya, Nama NIP III. PERJALANANDINAS YANG AKAN DILAKSANAKAN Maksud Perjalanan Dinas Lama Perjalanan Dinas Tujuan Tanggal Berangkat Tanggal Kembali II. PERJALANANDINAS SEBELUMNYA PADA BULAN INI Jumlah Hari Perjalanan Dinas Maksud Perjalanan Dinas 1. 2. 3. 4. 5. dst I. PELAKSANAPERJALANANDINAS Nama NIP Jabatan Unit Kerja FORMULIR PERMOHONAN PERJALANAN DINAS DI ATAS 5 HARI Tanjung Selor Kepada Yth. Sekretaris Daerah ProvoKalimantan Utara Di- Tanjung Selor . 23 V. PERTIMBANGANKEPALASKPD DISETUJUI / TIDAK DISETUJUI Kepala SKPD Nama NIP VI. KEPUTUSAN PEJABATYANG BERWENANG DISETUJUI / TIDAK DISETUJUI Sekretaris Daerah / Pejabat yang ditunjuk Nama NIP 24 Tanjung Selor, Yang Membuat Pemyataan, Demikian Surat Pemyataan ini saya buat dengan sebenamya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terbukti saya tidak melaksanakan tugas sesuai SPT dan tidak menyampaikan bukti pertanggungjawaban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubemur tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, maka saya mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Disamping itu, pembebanan anggaran biaya perjalanan dinas yang akan saya laksanakan tidak ganda dengan kegiatan lainnya. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas (SPT)Nomor ................. tanggal . Jabatan Pangkat /Gol NIP Nama Saya yang bertanda tangan dibawah ini : CONTOH PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK 25 ( ) ozali, S.E., M.H. 032001121003 r Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Pro insi Kalimantan Utara Kepal Hukum BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARATAHUN 2022 NOMOR 41 SURIANSYAH ttd Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA, ZAINALARIFIN PALIWANG ttd GUBERNUR KALIMANTANUTARA, Nama NIP Tanjung Selor, Berdasarkan surat perjalanan dinas nomor tanggal ........................ dengan maksud perjalanan dinas yaitu ....................................... , dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa selama melaksanakan perjalanan dinas menginap di . Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP GoljRuang Jabatan CONTOHSURATPERNYATAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANUTARA SEKRETARIATDAERAH Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor Kode Pos 77212 Telp.j Fax. 0552-222454 Email: kaltara@gmail.com Website: www.kaltaraprov.qo.id 26 ---~ --- - --~

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…