Prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
a.adil/tidak diskriminatif bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarahkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat di atas segalanya;
b.transparan bahwa semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
c.terbuka bahwa Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
d.bersaing bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh Barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan Barang/jasa;
e.efektif bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar- besarnya;
f.efisien bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; dan
g.akuntabel bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
Bagian Kedua Kode Etik Pasal 5
(1)Kode Etik Pengadaan Barang /Jasa sebagai berikut:
a. b. c. n. memelihara dan meningkatkan keutuhan serta solidaritas antar personel dalam Pengadaan Barang/Jasa; menghargai perbedaan pendapat; melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak mencari keuntungan semata; menjaga data dan informasi yang dirahasiakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan barang/Jasa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; d. e. f. g. 1. k. 1. . tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi, menerima hadiah, imbalan, donasi, dan rabat berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan tidak melakukan penyimpangan standar operasional prosedur.
(2)Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat bagi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
BAB III OBJEK KODE ETIK Pasal 6 Objek Kode Etik yaitu seluruh Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa baik ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan kriteria: a. b. Mempunyai bidang tugas berkenaan dengan Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan pengadaan Barang/Jasa secara langsung atau tidak langsung; dan/atau memiliki atau yang belum memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa. BAB IV MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK Bagian Kesatu Pembentukan