DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2014

Nomor: 42
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi ketentuan terkait penyesuaian organisasi dan tata kerja dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja lembaga-lembaga di bawah pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Berikut beberapa poin penting yang diatur Perubahan Struktur Organisasi, Penyesuaian Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Koordinasi dan Pengawasan

Isi peraturan

Pasal 3

Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa Politik; Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberday'aan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;

6.Badan Lingkungan hidup;
7.Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu; B. Badan Pengelola Perbatasan;
9.Badan Penanggulangan Bencana Provinsi;
10.Kantor Perwakilan.

b.Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 1 {satu} dan angka 3 (tiga} diubah dan huruf e angka 3 (tiga) dihapus dan diantara huruf e dan huruf f ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e.1., sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Badan Pengelola Perbatasan terdiri atas:
1. a.Kepala Badan
2. b.Sekretaris, membawahkan :
(1)Sub Bagian Keuangan
(2)Sub Bagian Umum
(3)Sub Bagian Perencanaan Program 1. 2. 3. 4. 5. 4
1. c.Bidang Pengelolaan Batas Negara, membawahkan :
(1)Sub Bidang Pengelolaan Batas Darat, Laut dan Udara
(2)Sub Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara
1. d.Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, membawahkan :
(1)Sub Bidang Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam
(2)Sub Bidang Potensi Sosial dan Budaya
1. e.Bidang Pengeloiaan Infrastruktur Kawasan, membarvahkan :
(1)Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Budaya
(2)Sub Bidang Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan (31 Dihapus
1. e.1. Bidang Kerjasama dan Pengembangan, membawahkan :
(1)Sub Bidang Kerjasama Lintas Sektor dan Negara
(2)Sub Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan
1. f.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Susunan Organisasi dan Tatake{a Badan Pengelola Perbatasan Provinsi sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.
1. c.Setelah Paragraf Sembilan ditambahkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf Kesepuluh dan diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 4 {empat) pasal yakni Pasal 38A, Pasal 3BB, Pasal 38C dan Pasal 38D, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Kantor Perwakilan merupakan unsur pendukung tugas pemerintah provinsi yang berkedudukan di Jakaria yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah, berkoordinasi dengan Biro Umum dan dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kantor Perwakilan dipimpin oleh seorang kepala kantor yang secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Kalimantan Utara- Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Pimpinan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

(1){21 5

Pasal 388

Kantor Perwakiian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat Kalimantan Uatara di Jakarta, promosi dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII, pelayanan kepada pejabat daerah dan pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta.

Pasal 38C

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Kantor Perwakilan mempunyai fungsi :

a.perumusan kebijakan Kantor Perwakilan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
b.penyusunan rencana program keda Kantor Perwakilan;
c.penyelenggaraan keda sama dibidang hubungan antar lembaga;
d.penyelenggaraan pelayanan penunjang terhadap perangkat daerah yang bertugas ke Jakarta dan pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta;
e.pengelolaan Anjungan Daerah Kalimantan Utara di Taman Mini Indonesia Indah;
f.pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
g.melaksanakan urusan ketatausahaan;
h.pembinaan kelompok jabatan fungsional;
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38D

(3)Kantor Perwakilan terdiri atas:
1. a.Kepala Kantor;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Hubungan Antar Lembaga;
4. d.Seksi Promosi dan Informasi;
5. e.Seksi Pelayanan;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional 6
(2)Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Perwakilan sebagaimana tersebut dalam lampiran X Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundarlgan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2OL4 PJ. GUBERITUR I(ALIMANTAN UTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2O14 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI I{ALIMAI{?AN UTARA, Drs. H. BADRUN, M.Si BERITA DAERAH PROVIilSI KALIMANTAN UTARA TAHUI{ ?OL4I{OMOR 42. LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTA UTARA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 10 TAHUN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGATEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAT{ PENGELOLA PERBATASII.IT PROVINSI KALIMANTAN SOSIAL DAN SUB BIDANG KER.IASAMA LINTAS SEKTOR DAN NEGARA SUB BIDANG PENGELOLAAN BATAS DARAT, LAUT DAN SUB BIDANG PF],NGEMRANGAN KAWASAN PERBATASAN SUB BIDANG INFRASTRUKTUR FISIKDAN PEMERINTAHAN SUB BIDANG POTENSI SOSIAL DAN BUDAYA PJ. GUBERNUR KATIMANTAN UTARA KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTA UTARA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI I(AI{TOR PERWA}TILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA Pi. GUBERNUR KATIMANTAN UTARA SUB BAGIANTATA USAHA SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI SEKSI PELAYANAN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…