DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2017

Nomor: 42
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang tata cara, syarat, dan mekanisme pemberian bantuan akomodasi dan transportasi bagi masyarakat yang tergolong miskin atau kurang mampu di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang membutuhkan layanan pengobatan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memandang perlu untuk memberikan bantuan akomodasi dan transportasi kepada masyarakat kurang mampu /miskin dalam meringankan beban pengobatan, bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pemberian bantuan tersebut, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu adanya pedoman pemberian bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu /miskin di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akomodasi dan transportasi Pengobatan bagi Masyarakat Kurang Mampu/ Miskin. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967), 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206): 6. . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294): 7. . Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 193) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 62): 8.

9.Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 05).
10.Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 02). MEMUTUSKAN: Menetapkan 1 PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN AKOMODASI DAN TRANSPORTASI PENGOBATAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU / MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2 3. 4 Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan 5. Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin adalah bantuan biaya yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk keperluan akomodaasi transportasi maupun biaya hidup bagi pasien dan pendampingnya.

7.Masyarakat kurang mampu/miskin adalah masyarakat yang secara ekonomi mempunyai penghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dibuktikan dengan kepesertaan selaku penerima bantuan bagi masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, seperti PBID, Jamkesmas, KIS, KIP, PKH dan lain sebagainya.
8.Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB IL

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Memberikan Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pemberian bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan/ perawatan bagi masyarakat kurang mampu/miskin.
(2)Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga masyarakat Provinsi Kalimantan Utara untuk tetap mempunyai harapan dalam pengobatan/perawatan.
(3)Mewujudkan Visi Misi Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia sehat 2025.

Pasal 3

(1)Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan akomodasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu/miskin.
(2)Membantu meringan kan beban masyarakat kurang mampu

BAB III

KRITERIA DAN PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

(1)Kriteria atau persyaratan penerima bantuan akomodasi dan tranportasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu /miskin, antara lain:
1. a.Surat Permohonan Bantuan Dana yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara Cg. Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara:
2. b.Foto Copy kepesertaan Program Bantuan Pemerintah Pusat/Daerah yang diperuntukkan Bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin (KIS, JAMKESMAS, PKH, PBID, SKTM),
3. c.Foto copy KTP Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara atas nama pasien dan Pendamping Pasien yang masih berlaku,
4. d.Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pasien dan Pendamping,
5. e.Foto copy Surat Rujukan yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dikelola oleh Provinsi Kalimantan Utara,
6. f.Foto copy Rekening Bank atas nama Pasien atau Pendamping Pasien,
7. g.Surat Keterangan dari BPJS Kesehatan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang menerangkan tidak menanggung biaya akomodasi berobat,
8. h.Surat Keterangan/ Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerangkan tidak menanggung biaya akomodasi berobat:
9. i.Menandatangani Fakta Integritas diatas surat bermaterai cukup, dan J3. Menandatangani Format Rencana Penggunaan Dana Bantuan Akomodasi dan Transportasi bagi Masyarakat Kurang Mampu / Miskin. Surat permohonan, Fakta Integritas dan Format Rencana Penggunaan Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf i dan huruf j
(2)tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pemberian bantuan dilaksanakan berdasarkan permohonan masuk yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara C.g. Biro Kesra Setda. Provinsi Kalimantan Utara. U Biro Kesra selanjutnya melaksanakan verifikasi usulan yang disampaikan berdasarkan kelengkapan berkas yang disampaikan, apabila berkas belum lengkap, maka berkas yang bersangkutan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

(2)Pemberian bantuan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur
(3)Kalimantan Utara.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN PERUNTUKAN BANTUAN

Pasal 6

(1)Bantuan akomodasi dan tranportasi diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
(2)Pemberian bantuan diberikan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

(1)Bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin adalah bantuan biaya yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk keperluan akomodaasi transportasi maupun biaya hidup bagi pasien dan pendampingnya.
(2)Bantuan akomodasi dan transportasi tidak diperkenankan bagi biaya-biaya yang dikeluarkan yang tidak berhubungan dengan pengobatan pasien.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

(1)Dana bantuan akomodasi berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Penyaluran dana bantuan akomodasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Penyaluran bantuan kepada penerima dibayarkan melalui mekanisme transfer ke rekening atas nama penerima bantuan.

BAB VI

TIM MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN

Pasal 9

(1)Untuk lebih efektifnya pengelolaan program bantuan maka dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan.
(2)Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
(1)
(2)
(1)Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 10

Kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan bantuan berakhir pada transfer dari rekening Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke rekening penerima bantuan. Penerima bantuan bertanggungjawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan proposal dan penggunaan dana bantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan melampirkan bukti-bukti

(2)pendukung penggunaan dana.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…