DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2018

Nomor: 42
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai pengelolaan, integrasi, dan penggunaan sistem informasi data terpadu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa poin penting dari peraturan ini meliputi: Tujuan dan Ruang Lingkup, Standar dan Instrumen, Pengelolaan Data, Koordinasi dan Kolaborasi, Pemanfaatan Data, Pelatihan dan Dukungan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan sistem informasi data terpadu yang mudah dipahami, terkoordinir, relevan, dan akurat akan dapat memberikan informasi dan data secara terpadu pada masyarakat sehingga mendorong keterbukaan informasi secara akuntabel dan transparan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
c.bahwa agar dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan informasi yang dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol dapat terkoordinir, relevan dan akurat, perlu dibuat suatu instrument pengumpulan informasi dan data dalam satu sistem informasi data terpadu; SALINAN
d.bahwa guna mendukung pelaksanaan pengumpulan informasi dan data dalam satu sistem informasi data terpadu oleh Biro Humas dan Protokol, perlu adanya pengaturan mengenai instrumen pengumpulan informasi dan data dalam satu Sistem Informasi Data Terpadu;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Instrumen Sistem Informasi Data Terpadu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
10.Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 18). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSTRUMEN SISTEM INFORMASI DATA TERPADU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9.Instrumen Sistem Informasi Data Terpadu yang selanjutnya disingkat Instrumen SIFORDADU adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi data secara cepat, relevan dan akurat, ditunjang data dan fakta secara terpadu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
10.Sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
11.Data adalah fakta tentang orang, kejadian-kejadian serta subjek lainnya yang masih bersifat mentah yang kemudian diproses untuk menghasilkan informasi.
12.Informasi adalah data yang telah diubah menjadi bentuk yang bermakna dan berguna bagi masyarakat yang memungkinkan tercapainya apa yang direncanakan dalam kegiatan.
13.Stakeholder adalah Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD yang terlibat dalam kegiatan penghimpunan informasi dan data yang memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
14.Pelaksana Instrumen Sistem Informasi Data Terpadu yang selanjutnya disebut Pelaksana SIFORDADU adalah pelaksana penghimpunan Instrumen sistem informasi data terpadu yang ditugaskan oleh Kepala OPD.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

a.sebagai pedoman bagi Pelaksana SIFORDADU dalam melaksanakan pengumpulan data dan penyampaian informasi kinerja dan pelayanan pemerintahan.
b.sebagai tolak ukur bagi PD dalam melaksanakan proses penyampaian informasi sebagai wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat;
c.mewujudkan transparansi kinerja dalam setiap Kegiatan Pembangunan oleh setiap PD; dan
d.mewujudkan keterbukaan informasi yang baik, benar, dan akurat.

BAB II

MEKANISME PENGISIAN INSTRUMEN SIFORDADU

Pasal 3

(1)PD secara berkala harus memberikan data dan informasi terbaru yang objektif atas kegiatan, baik yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, yang akan dilaksanakan maupun yang direncanakan.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Instrumen SIFORDADU.
(3)PD yang tidak memberikan data dan informasi sesuai fakta yang objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Gubernur.

Pasal 4

(1)Pengisian Instrumen SIFORDADU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Pelaksana/admin SIFORDADU.
(2)Hasil pengisian Instrumen SIFORDADU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat secara objektif oleh Pelaksana SIFORDADU sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
(3)Hasil pengisian Instrumen SIFORDADU ditandatangani oleh Pelaksana SIFORDADU dan PD yang memberikan informasi dan data yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala OPD untuk dijadikan bahan publikasi.
(4)Instrumen SIFORDADU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat digunakan sebagai acuan dasar oleh PD lainnya dalam memberikan informasi dan data kegiatannya masing-masing dan menyesuaikan instrumen tersebut dengan kebutuhan PD.

Pasal 5

(1)Dalam hal hasil Instrumen SIFORDADU terdapat ketidaksesuaian dengan pelaksanaan kegiatan, Kepala OPD harus menindaklanjutinya.
(2)Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi terhadap PD untuk segera melakukan koreksi dan perbaikan guna validasi informasi dan data yang akan dipublikasikan.
(3)Koreksi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala OPD.

BAB III

BENTUK INSTRUMEN SIFORDADU

Pasal 6

(1)Instrumen Informasi dan Data berisi data kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan dan yang telah dilaksanakan oleh setiap PD.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.data yang menggambarkan informasi umum dari kegiatan PD;
2. b.data yang menggambarkan kemajuan (progres) Kegiatan atau pekerjaan PD;
3. c.data yang menggambarkan sarana prasarana yang berfungsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan PD;
4. d.data yang menggambarkan informasi hal-hal yang menghambat kelancaran pekerjaan dan capaian pekerjaan PD; dan
5. e.informasi dan data yang disiapkan berupa pokok persoalan dari permasalahan, tindak lanjut yang dilakukan, masukan/saran serta kesimpulan dilanjutkan sebagai bahan informasi kepada pimpinan dan stakeholder.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

(1)Laporan hasil pemasukan informasi dan data dalam SIFORDADU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan oleh Pelaksana dan Admin SIFORDADU kepada Kepala OPD atau kepada Kepala Bagian Kehumasan dan/atau kepala sub bagian Informasi, Publikasi Dan Dokumentasi paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah informasi dan data diterima.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan oleh Kepala OPD kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diteruskan kepada Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 2 Mei 2018 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 2 Mei 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SYAIFUL HERMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 42 Salinan Sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum, Djoko Isworo, S.H., M.H NIP. 196209151988031002

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…