DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2019

Nomor: 42
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Pelayanan Kesehatan Dokter Terbang adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pada daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan di Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dokter Terbang bagi masyarakat di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan Provinsi Kalimantan Utara agar dapat terlaksana secara berkesinambungan, terintegrasi, efektif dan efisien. Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah: a. meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan Provinsi Kalimantan Utara; b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan Provinsi Kalimantan Utara; dan c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. Asas; b. Sasaran; c. Pelayanan Kesehatan Dokter Terbang; d.Pendanaan; e. Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat Kalimantan Utara kawasan terpencil dan sangat terpencil dilakukan dalam rangka meningkatkan aksesesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan serta memberikan kepastian hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Kesehatan Dokter Terbang; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); S A L I N A N
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 2). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DOKTER TERBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5.Kabupaten adalah Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Pelayanan Kesehatan Dokter Terbang adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pada daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan di Provinsi Kalimantan Utara.
7.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8.Daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan adalah kategori wilayah cakupan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara yang memenuhi syarat tertentu yang dalam penetapannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
9.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan spesialistik atau suib spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap diruang perawatan khusus.
11.Tim Pelayanan Kesehatan adalah tim yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan di Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dokter Terbang bagi masyarakat di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan Provinsi Kalimantan Utara agar dapat terlaksana secara berkesinambungan, terintegrasi, efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a.meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan Provinsi Kalimantan Utara;
b.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan Provinsi Kalimantan Utara; dan
c.meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Asas;
b.Sasaran;
c.Pelayanan Kesehatan Dokter Terbang;
d.Pendanaan;
e.Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

ASAS

Pasal 5

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dokter Terbang diselenggarakan berdasarkan asas:

a.Transaparansi;
b.Akuntabilitas;
c.Inovatif;
d.Manfaat;
e.Keseimbangan;
f.Cepat, cermat dan akurat;
g.Keadilan;
h.Perikemanusiaan;
i.Gender;
j.Perlindungan;
k.Pernghormatan terhadap hak dan kewajiban;
l.Norma agama;
m.Tidak diskriminatif; dan
n.Nirlaba.

BAB III

SASARAN

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dokter Terbang adalah masyarakat di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN DOKTER TERBANG

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dokter Terbang harus sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional.
(2)Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Dokter Terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.kebutuhan masyarakat; dan
2. b.permasalahan kesehatan yang ada.
(3)Kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipenuhi melalui pendekatan prinsip aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan.
(4)Permasalahan kesehatan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh berdasarkan analisis masalah kesehatan, termasuk masalah penyakit tidak menular (Non Comunicable Disease/NCD) dan penyakit infeksi baru (New Emerging Disease/NED).

Pasal 8

(1)Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Terbang dilaksanakan secara terpadu yang meliputi beberapa program pelayanan kesehatan.
(2)Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program:
1. a.Layanan penjangkauan berkelanjutan (Suitainable Outreach Service/SOS) untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan imunisasi;
2. b.Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
3. c.Kemitraan bidan dan dukun;
4. d.Perawatan Metode Kanguru (PMK) sebagai alternatif pengganti incubator dalam perawatan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR);
5. e.Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M) yang merupakan model pendekatan untuk memberdayakan masyarakat dalam tatalaksana anak balita sakit;
6. f.pemberdayaan masyarakat dengan memanfatkan kearifan lokal termasuk penggunaan tanaman obat, posbindu dan posyandu; dan
7. g.program khusus lain yang menjadi kebijakan daerah dan nasional.
(3)Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jenis Pelayanan Kesehatan Dokter Terbang yang diberikan kepada masyarakat meliputi:

a.Layanan Kedokteran Umum;
b.Layanan Kedokteran Spesialistik;
c.Konseling kesehatan;
d.Upaya promosi kesehatan; dan
e.Layanan program kesehatan lainnya sesuai kondisi dan permasalahan yang ada.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dokter Terbang didasarkan atas permohonan yang disampaikan kepada Gubernur C.q. Dinas Kesehatan Provinsi atau berdasarkan pada indikasi kesehatan yang ada di masyarakat tersebut.
(2)Dinas Kesehatan Provinsi selanjutnya membentuk Tim Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
(3)Dalam kondisi tertentu atas indikasi medis, Tim Pelayanan Kesehatan dapat memberikan rujukan kepada FKTRL dengan terlebih dahulu menyampaikannya kepada Kepala FKTP.
(4)FKTRL wajib menerima pasien atas rujukan yang disampaikan oleh Tim Pelayanan Kesehatan.
(5)Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…