DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2022

Nomor: 42
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2022 secara khusus mengatur tentang penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di wilayah Kalimantan Utara untuk tahun 2022.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebelum Tahun 2022;

1.Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemrintah Pusat dan pemerinah Daerah (Lembaran Negara Repubik Inonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor157); 7. 3 Menetapkan
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 ({ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 625);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang keuangan dan mengelola pajak dan retribusi daerah. 10. 11. 12. 13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah6. Provinsi Kalimantan Utara. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi 7. tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki 1z1n penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek. 8. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi Karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 9. pemasukan ke dalam badan usaha. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta fungsinya. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunannya. 14, Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
16.Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1)Objek PKB merupakan’ kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor;
(2)Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor;
(3)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari :
1. a.Kendaraan Bermotor yang dioperasikan diatas jalan darat dan;
2. b.Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
(4)Kendaraan Bermotor yang dioperasikan diatas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas :
1. a.mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
2. b.mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
3. c.mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, dan sejenisnya; .
4. d.kendaraan roda 3 (tiga);3
5. e.sepeda motor roda 2 (dua); 6
(5)Sepeda motor roda 3 (tiga) meliputi sepeda motor roda 3 (tiga) penumpang dan sepeda motor roda 3 (tiga) barang.

Pasal 3

(1)Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor;
(2)Subjek Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

BAB III

PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

a.NJKB dan/atau NJKBUB ; dan
b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 5

(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas kendaraan bermotor. ,
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
1. a.dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai ; dan 7
2. b.dalam diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBNKB;

Pasal 6

Dalam hal HPU Kendaraan Bermotor tidak diketahui, namun HPU kendaraan bermotor sebanding diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor: a.

(1)harga Kendaraan Bermotor dengan jenis, merk, tipe, isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; harga Kendaraan Bermotor dengan merk Kendaraan Bermotor yang sama; harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama; harga Kendaraan Bermotor dengan negara pembuatd. Kendaraan Bermotor yang sama; harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumene. Pemberitahuan Impor Barang (PIS); untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jual ditetapkan dengan penambahan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui; dan f. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jual ditetapkan dengan penurunan maksimal 5% (lima persen) setiap g tahun dari nilai jual yang diketahui.

Pasal 7

Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat); 8

(2)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan roda tiga nilai koefisien sama dengan | (satu);
2. b.sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
3. c.jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
4. d.blind van, pick up, dan mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
5. e.bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
6. f.light truck, truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma tiga);
7. g.truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
(3)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor;
(4)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 9
(2)
(3)
(4)Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini. Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (Enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini. Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (Enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya diberikan pada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang, memuliki 1zin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
(2)Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan wajib diubah menjadi berbadan hukum Indonesia paling lambat 31 Desember 2022.
(1)
(2)
(3)

Pasal 10

NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk. NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini. Terhadap kendaraan yang mengalami ubah bentuk, maka bobot yang digunakan sebagai dasar pengenaan PKB adalah bobot NJKB dasar.

Pasal 11

Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…