DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2015

Nomor: 43
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.978.279.904.983,80 dan jumlah belanja sebesar Rp. 2.728.279.904.983,80 sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 750.000.000.000,00.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2016 MEMUTUSKAN:

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Pasal 5

Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IVPeraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran Penjabaran APBDsebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. Pasa12 Ringkasan Penjabaran APBDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

2.Belanja Daerah :

a.Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 312.963.302.973,40 2) Belanja Bunga Rp. 0,00 3) Belanja Subsidi Rp. 18.000.000.000,00 4) Belanja hibah Rp. 231.935.200.000,00 5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 5.000.000.000,00 6) Belanja Bagi Hasil Rp. 157.377.651.624,40 7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 406.033.500.000,00 8) Belanja Tidak Terduga Rp. 10.000.000.000200 Rp. 1.141.309.654.597,80
b.Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 143.109.425.419,00 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 708.355.705.128,00 3) Belanja Modal Rp. 735.505.119.839200 Rp. 1.586.970.250.386200 Jumlah Belanja Rp. 2.728.279.904.983280 Surplus/(Defisit) Rp. (750.000.000.000,00)
1. 3.Pembiayaan Daerah :
a.Penerimaan Rp. 900.000.000.000,00
b.Pengeluaran Rp. 150.000.000.000200 Pembiayaan Netto Rp. 750.000.000.000,00 (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00 BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2015 NOMOR44 BADRUN SI KALIMANTANUTARASEKRETARISDAERAHPRO Diundangkan di Tajung Selor pada tanggal 18 Deaeraoez- 2015 TRIYONOBUDI SASONGKO ttd Pj. GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1b l>eseltJer20 ~5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 9

Pasal 8

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara

Pasal 7

Lampiran sebagairnana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Pasal 6 NO. NAMA JABATAN PARj\F

l.Dr. H. Surian syah , M.A.P. Asisten Administrasi Umum Setda /:Prov. Kaltara
1. 2.Suharto, S.H. Kepala Biro Hukum dan II Organisasi Setda Prov. Kaltara
2. 3.Harry Prawoto ~ Kepala Biro Keuangan dan Aset '/(f< Setda Prov. Kaltara v BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2015 NOMOR44 BADRUN SI KALIMANTANUTARASEKRETARISDAERAHPRO Diundangkan di Tajung Selor pada tanggal 18 .Jesember 2 ~j TRIYONOBUD1SASONGKO ttd Pj. GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 :ese. ".Jor 2 J Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 9

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan. Pasa18 Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara

Pasal 7

Lampiran sebagaimana tersebut dalarn Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Pasal 6

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…